Kolom

Pendidikan: Bukan Hanya Guru

Nurul Yaqin Syam - detikNews
Jumat, 06 Mar 2020 13:30 WIB
Sejumlah siswa sangat antusias mengikuti acara pesta pendidikan di RPTRA Kalijodo, Selasa (2/5). bertujuan untuk merayakan keberhasilan di berbagai aspek pendidikan.
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Tahun lalu saya menjadi wali kelas dari salah seorang murid yang super "mager" (males gerak). Sebut saja Joni (ini bukan nama asli). Dia lahir dari keluarga tajir, uang jajan tak kurang dari gocap tiap hari. Jadi, bisa dipastikan dalam konteks uang saku harian anak ini menduduki rating tertinggi. Dia rajin ke sekolah, tapi kerjaannya hanya tidur setiap kali guru menjelaskan, dari awal hingga pelajaran selesai, dan itu dilakukan hampir setiap hari.

Akhirnya, orangtua Joni dipanggil untuk mencari titik terang-benderang. Dihadirkanlah wali kelas, orangtua, manajemen, dan direktur pendidikan. Dalam forum kecil yang lumayan serius itu kami membahas tentang Joni. Singkatnya, benang merah dari pertemuan itu Joni kurang teratur dalam menjaga pola makan, tidur, dan olahraga yang menyebabkan dia malas belajar. Saya pun mengamini itu sambil mengangguk-anggukan kepala.

Lain kesempatan saya tanya ke Joni alasan tak semangat mengikuti pelajaran. Jawabannya santai, "Ayah saya sukses meski nggak sekolah tinggi kok, Pak." Sebuah kalimat yang muncul dari lisan anak SMP dari sebuah realita yang sulit dibantah. Lantas, apakah saya hanya manggut-manggut mendengarkan itu? Oh, tidak. Dengan bijaknya saya memberi motivasi layaknya motivator handal.

"Jon, Ayahmu boleh tidak sekolah tinggi, tapi dia tidak berhenti berjuang. Apakah kamu hanya mencontoh dari aspek sekolahnya tanpa meniru perjuangannya?"

Anak itu sekejap merenung lalu tersenyum. Dari curhatan ibunya, anak ini memang minus figur teladan seorang ayah. Benar saja, setiap kali pihak sekolah memanggil orangtuanya, ayahnya tidak pernah datang, hanya ibunya. Ibu tersebut menuturkan bahwa ayahnya tidak tahu-menahu tentang pendidikan anaknya. Bagi ayahnya, kebutuhan finansial sudah lebih dari cukup untuk menunjang pendidikan.

Ada cerita lain. Pagi itu empat tahun yang lalu ketika masih mengajar anak SD kelas 3 di salah satu sekolah swasta, saya mendampingi murid berolahraga. Kali ini tidak ada main bola atau bulu tangkis, cukup jalan-jalan mengelilingi daerah sekitar sekolah agar lebih mengenali daerahnya. Kira-kira begitu tujuannya.

Di tengah perjalanan, barisan kami terhenti karena ada mobil pick up yang mau putar balik. Otomatis perjalanan kami terhambat. Dengan sigap saya menghadang anak-anak ala security. Pas ketika mobil mau mundur, seorang murid lari secepat kilat yang tentunya menghentikan mobil secara mendadak. Spontan dari kaca mobil depan nongol kepala sopir dengan wajah sangar.

"Jadi guru yang bener, nanti kalau ketabrak saya lapor polisi baru tahu rasa!"

Mendengar umpatan itu darah Madura saya langsung naik, tapi syukur masih bisa dikontrol; ada senyum mungil anak-anak yang bisa meredam.

Cerita di atas mendeskripsikan secara gamblang bahwa orang-orang sekitar kita masih apatis dengan proses pendidikan. Banyak orangtua angkat tangan mengatasi problema anaknya. Dan ketika masalah itu terjadi di lingkup sekolah, tak segan-segan mereka menuduh guru sebagai pelaku kesalahan tunggal. Aneh kan?

Bukankah pola interaksi anak lebih banyak dengan orangtua daripada guru? Jangan kira kedekatan anak dengan orangtua tidak membekas apa-apa, salah. Sikap anak di rumah cerminan pola tingkah anak di sekolah. Itu saling berkelindan.

Banyak orangtua mengeluh tentang anaknya yang sukar diatur. Ketika orangtua belum mampu mendidik anaknya yang (hanya) satu atau dua orang, lantas bagaimana seorang guru yang mengurus 25 anak atau lebih setiap harinya? Jika tanpa sinergi orangtua, kepada siapa lagi guru harus berharap?

Dalam alur kehidupan digital, keberlimpahan informasi ternyata tak cukup sakti mendorong orangtua untuk terus belajar. Justru, materi telah membutakan kesadaran mereka untuk lebih responsif terhadap pendidikan anak. Buktinya, ketika orangtua memasukkan anaknya ke sebuah sekolah, otomatis mereka akan pasrah lahir-batin kepada pihak sekolah. Seolah-olah tanggung jawab ikut berpindah.

Begitupun dengan masyarakat, setali tiga uang, seolah dalam benak mereka tidak ada tanggung jawab moral terhadap anak. Cerita kedua itu contohnya. Tak sulit kita melihat di sekitar kita orang dewasa membuang puntung rokok sembarangan, melempar sisa makanan dari kaca mobil di jalanan, dan makan dan minum sambil berdiri.

Jika demikian, aturan kebaikan yang diterapkan sekolah luntur seketika menyaksikan tingkah masyarakat yang menyimpang karena anak adalah peniru ulang dari yang orang-orang dewasa kerjakan.

Penting mengembalikan peran masyarakat agar bertanggung jawab terhadap persoalan pendidikan di tingkat sekolah melalui program pemberdayaan yang terstruktur dan sistematis. Jika masyarakat paham tentang tahapan perencanaan pendidikan, mengetahui arah dan tujuan sekolah, mengerti meski sedikit tentang performance indicators baik yang berkaitan dengan siswa dan guru, serta paham tentang arah pengembangan kurikulum, maka sekolah akan memperoleh dukungan yang baik dari masyarakat.

Perlu kita sadari bersama bahwa sekolah bukan tempat jualan barang; ketika ada yang rusak hanya penjual yang dipersalahkan. Maksudnya, ketika ada anak yang aktif sehingga berlabel "nakal", ini bukan menjadi tanggung jawab guru seorang, tetapi seluruh elemen terlibat. Menyekolahkan anak itu investasi masa depan. Disadari atau tidak, hasilnya tak meski nampak sekarang, dampaknya di kehidupan yang akan datang.

Anak itu benda hidup bukan benda mati, jadi butuh proses panjang untuk memperbaikinya jika ada sesuatu yang menyimpang.

Apatisme akuntabilitas pendidikan juga terjadi di lingkungan sekolah. Kasus perkelahian dua orang guru di SMA Negeri 8 Medan pada 9 Januari 2020 lalu sempat viral di media sosial. Dua guru yang saling dorong disaksikan oleh muridnya di ruang kelas disertai teriakan histeris adalah insiden yang sangat mencoreng wajah pendidikan. Tindakan ini secara telanjang telah mengajarkan keburukan kepada anak didiknya. Padahal ada tanggung jawab moral yang harus dipertaruhkan.

Guru seharusnya menjadi sosok teladan, bukan halnya preman yang mudah baku hantam. Jika demikian, guru tersebut tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap proses pendidikan.

Selain itu, budaya saling lempar tanggung jawab pendidikan pernah dilakukan oleh kaum elit. Masih ingat kasus Nur Khalim (NK) yang juga sempat viral. Guru SMP PGRI Wringinanom, Gresik yang dilecehkan muridnya karena melarang merokok di dalam kelas itu mendapat perhatian Mendikbud (kala itu) Muhadjir Effendy yang masih meskipun NK telah super-sabar menghadapi tindakan tidak senonoh anak didiknya.

Muhadjir mengatakan agar guru yang bersangkutan harusnya membenahi sikap agar tidak didiskriminasi oleh siswa. Sindiran satir Mendikbud kepada NK seolah menegaskan sistem pendidikan di negeri ini telah mapan, tak ada lagi cacat dalam penerapan, tinggal gurunya yang perlu perbaikan. Padahal sistem pendidikan kita menjadi salah satu sebab dari kesenjangan-kesenjangan dunia pendidikan di negeri ini.

Maka dari itu, lemahnya kesadaran akan tanggung jawab setiap elemen harus dibangunkan, dan suara lantang saling lempar tanggung jawab dalam proses pendidikan harus segera diredam. Kesadaran dan kepedulian kolektif akan tanggung jawab pendidikan harus benar-benar tertancap dalam setiap domain mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Semua domain tersebut bukanlah penonton, tetapi pemeran utama yang menjadi rujukan dalam proses pendidikan.

Jadi, bukan hanya guru.

Nurul Yaqin guru SMPIT Annur Cikarang Timur, Bekasi; anggota Komunitas Guru Penulis Bekasi Raya (KGPBR)

(mmu/mmu)