Mimbar Mahasiswa

Kompleksitas Kemelut Politik Malaysia

Riyan Alghi Fermana - detikNews
Kamis, 05 Mar 2020 14:15 WIB
Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim
Ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta -
Siapa yang tidak terkejut, ketika Dr M --julukan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad-- memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa (24/2) pukul 13.00 waktu setempat. Hal mengejutkan lainnya, Mahathir juga mengundurkan diri dari jabatan Ketua Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Partai Bersatu), partai politik yang didirikannya sendiri.

Banyak spekulasi yang terjadi di Malaysia sampai dengan hari ini. Pertama, konflik internal Partai Bersatu pimpinan Dr M. Kedua, skenario yang kabarnya diatur oleh Mahathir agar dapat menduduki jabatan Perdana Menteri Malaysia periode selanjutnya (2023-2028). Ketiga, konflik personal Mahathir dengan Anwar Ibrahim, Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), yang merupakan ketua salah satu partai pengusung Mahathir Mohammad pada Pilihan Raya Malaysia 2018.

Pertemuan Para Petinggi


Sedari awal, publik mengkhawatirkan partai yang dipimpin secara langsung oleh Dr M. Dimulai dari adanya pertemuan para petinggi koalisi Pakatan Harapan (PH), koalisi partai politik pendukung pemerintah di Klang Valey pada Minggu (23/2) yang menimbulkan spekulasi bakal adanya pemerintahan baru Malaysia.

Dari PKR, partai pimpinan Anwar Ibrahim, hadir Wakil Presiden PKR Datuk Seri Azmin Ali. Selain PKR, dari koalisi Pakatan Harapan hadir pimpinan Partai Bersatu Mahathir Mohammad. Sementara dua partai koalisi lain, yaitu Democratic Action Party (DAP) serta Partai Amanah Nasional tidak menghadiri pertemuan tersebut.

Di luar koalisi Pakatan Harapan, ternyata hadir perwakilan dari dua partai oposisi Malaysia, yaitu Partai United Malays National Organisation (UMNO) dan Gabungan Parti Sarawak (GPS). Pada saat yang bersamaan, petinggi UMNO dan Partai Islam Sa-Malaysia (PAS) mengadakan pertemuan sebagai tindak lanjut pertemuan pada September 2019 di mana kedua partai akan membentuk koalisi persatuan Muslim-Melayu pada Pilihan Raya 2023.

Hal yang tidak banyak diketahui oleh publik, sebelum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri, Mahathir sempat menemui Anwar Ibrahim pada Minggu (23/2) pagi. Hadir dalam pertemuan tersebut, Wan Azizah Wan Ismail, Wakil Perdana Menteri Malaysia yang juga istri Anwar Ibrahim, kemudian Menteri Keuangan Lim Guan Eng merupakan Sekretaris Jenderal DAP, dan Menteri Pertahanan Mohammad Sabu (Presiden Partai Amanah).

Puncaknya, Partai Pribumi memutuskan ke luar dari koalisi Pakatan Harapan. Kendati demikian, seluruh anggota parlemen dari Partai Bersatu akan tetap mendukung pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohammad sampai dengan terpilihnya perdana menteri yang definitif.

Ad Interim

Terkait dengan mundurnya Mahathir Mohammad sebagai Perdana Menteri Malaysia, untuk pertama kalinya Raja Malaysia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah menunjuk Mahathir Mohammad sebagai perdana menteri ad interim (sementara). Penunjukan Mahathir tidak berselang lama, hanya tiga jam setelah Mahathir mengantarkan surat pengunduran diri kepada Raja Malaysia, tepatnya pada pukul 16.00 waktu setempat.

Dalam sejarah modern Malaysia, negeri itu belum pernah memiliki perdana menteri ad interim.

Spekulasi yang kemudian berkembang semakin luas adalah manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Partai Bersatu yang pernah dipimpin Mahathir. Meskipun Mahathir telah mengundurkan diri dari jabatan ketua partai, seluruh anggota parlemen dari Partai Bersatu bersepakat akan tetap mendukung pemerintahan Mahathir.

Artinya, dengan jabatan perdana menteri ad interim hari ini, Mahathir dapat dengan mudah mengendalikan roda pemerintahan. Sebelumnya, Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah juga telah memberhentikan dua puluh enam menteri pimpinan Mahathir Mohammad.

Hal ini sejalan dengan Pasal 43 Ayat (5) Konstitusi Federal yang menyatakan bahwa para menteri dapat memegang jabatan menteri atas kehendak Yang di-Pertuan Agong kecuali dapat diberhentikan atas pertimbangan Perdana Menteri.

Internal Partai Bersatu mungkin memiliki asumsi, apabila dengan tetap mendukung Mahathir Mohammad sebagai perdana menteri ad interim, mempengaruhi perolehan suara mayoritas partai pada Pilihan Raya 2023. Apalagi, politik identitas di Malaysia masih memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pentas perpolitikan nasional Malaysia hari ini.

Di samping, ada janji politik Partai Bersatu dalam hal ini diwakili oleh Mahathir untuk menyerahkan jabatan Perdana Menteri Malaysia kepada Anwar Ibrahim dari PKR yang dipandang tidak perlu dipenuhi.

Mahathir dalam beberapa kesempatan menyatakan akan memimpin Malaysia hanya dua tahun pasca Pilihan Raya 2018. Tahun ini, seharusnya Mahathir menyerahkan kekuasaannya kepada Anwar Ibrahim. Tetapi, sampai dengan Mahathir mengundurkan diri dan menjabat sebagai perdana menteri ad interim, jabatan perdana menteri tidak pernah diserahkan kepada Anwar Ibrahim.

Dengan demikian, spekulasi Mahathir akan menjadi Perdana Menteri Malaysia kedelapan sangat memungkinkan dapat terjadi. Wan Azizah Wan Ismail selaku Wakil Perdana Menteri Malaysia tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan Mahathir.

Seandainya setelah Mahathir mengundurkan diri Raja Malaysia tidak menunjuknya sebagai perdana menteri ad interim, maka dapat dipastikan Wan Azizah Wan Ismail menjadi Perdana Menteri Malaysia kedelapan sekaligus perdana menteri perempuan pertama Malaysia.
Konflik Personal

Tidak dapat dipungkiri, hubungan antara Mahathir Mohammad dan Anwar Ibrahim seperti gelombang di tepian pantai, terkadang mengalami pasang dan pada saat yang lain mengalami surut.

Publik pasti mengingat, pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohammad periode 1991-1998, Anwar Ibrahim menduduki jabatan Menteri Keuangan Malaysia. Dua tahun kemudian, Anwar Ibrahim juga menduduki jabatan Wakil Perdana Menteri Malaysia sampai dengan 1998.

Konflik personal antara Mahathir dan Anwar Ibrahim bermula ketika Malaysia menghadapi Krisis Ekonomi Asia 1997. Mahathir Mohammad yang terkenal pro-kekuatan nasional menginginkan Malaysia menghadapi krisis ekonomi dengan kekuatan Malaysia sendiri. Hal berbeda ditunjukkan oleh Anwar Ibrahim yang menyatakan Malaysia memerlukan bantuan luar negeri dalam menghadapi krisis ekonomi Malaysia.

Perbedaan pendapat di atas kemudian menyebabkan hubungan Mahathir dengan Anwar Ibrahim mencapai titik nadir. Anwar Ibrahim diberhentikan dari jabatan wakil perdana menteri, dikeluarkan dari keanggotaan Partai UMNO, dan hal yang tidak dapat dilupakan publik adalah Anwar Ibrahim dipenjara atas tuduhan kasus korupsi dan pelecehan seksual sodomi.

Baik Mahathir maupun Anwar Ibrahim pernah menjadi anggota Partai UMNO. Tetapi, pada 2003 Anwar Ibrahim mendirikan PKR yang merupakan fusi dua partai Malaysia saat itu, yaitu Partai Keadilan Nasional dan Partai Rakyat Malaysia (PRM). Sedangkan Mahathir mendirikan Partai Pribumi Bersatu pada 2016, menjelang Pilihan Raya 2018.

Pada Pilihan Raya 2019, PKR pimpinan Anwar Ibrahim memutuskan membentuk aliansi politik dengan nama Pakatan Harapan yang terdiri atas PKR, DAP, Partai Bersatu. Koalisi Pakatan Harapan sebagai pemenang Pilihan Raya kemudian mencalonkan Mahathir sebagai perdana menteri dengan prasyarat tidak akan merampungkan jabatan perdana menteri selama lima tahun. Pada pertengahan masa jabatan, kekuasaan perdana menteri harus "diserahterimakan" kepada Anwar Ibrahim.

Pertanyaan yang muncul hari ini, kapan tepatnya Dr M akan menyerahkan jabatannya kepada Anwar Ibrahim? Publik masih menyimpan rasa penasaran kapan Mahathir menyerahkan jabatannya, sekarang publik dikejutkan dengan berakhirnya koalisi Pakatan Harapan.

Poros Persatuan


Pada Selasa (25/2), Perdana Menteri ad interim Mahathir Mohammad mengusulkan apa yang disebut dengan Poros Persatuan. Menurut Mahathir, ini adalah suatu pemerintahan yang terdiri atas banyak partai dan kelompok masyarakat di Malaysia. Sayangnya, usulan Mahathir Mohammad tidak mendapat respons positif dari seluruh partai di Malaysia.

Partai UMNO memutuskan menolak ikut serta dalam Poros Persatuan Mahathir karena secara ideologi terdapat perbedaan dengan DAP. Partai UMNO didukung PAS meminta diselenggarakannya pemilu) dini. Partai Amanah, PKR, dan DAP menolak bekerja sama dengan UMNO dan PAS karena menurut Lim Guan Eng, Partai UMNO merupakan partai korup dan tidak sepantasnya memperoleh dukungan dari publik Malaysia (Malay Mail, 24/2).

Koalisi Pakatan Harapan, setelah keluarnya Partai Bersatu dan faksi Azmin Ali dari PKR, memutuskan apabila diadakan pemilihan perdana menteri dalam parlemen. Kandidat terkuat Pakatan Harapan adalah Anwar Ibrahim.

Faksi Azmin Ali terdiri atas Azmin Ali, Wakil Presiden PKR yang dipecat oleh Anwar Ibrahim karena mengadakan pertemuan dengan partai oposisi pada Minggu (23/2), Zuraida Kamaruddin, Wakil Presiden PKR yang dipecat karena turut menghadiri pertemuan Azmin Ali, serta sembilan orang pendukung Azmin Ali yang memutuskan mengundurkan diri dari PKR. Faksi ini kemudian mendeklarasikan diri sebagai kelompok independen dalam parlemen Malaysia.

Kiranya, kemelut politik yang terjadi di Malaysia memang sangat kompleks. Setiap partai politik menuduh partai politik lain sebagai penyebab utama situasi politik Malaysia hari ini tidak stabil.

Presiden PKR Anwar Ibrahim menuduh faksi Azmin Ali dan sepuluh pendukungnya merupakan pengkhianat yang telah meruntuhkan koalisi Pakatan Harapan dan bertujuan mendirikan pemerintahan melalui "pintu belakang" (backdoor government). Faksi Azmin Ali menyangkal tindakannya merupakan "langkah proaktif" menyelamatkan Mahathir dari upaya penggulingannya sebagai perdana menteri di tengah masa jabatan.

Partai Bersatu secara tiba-tiba mengalihkan dukungannya ke Mahathir. Pada Jumat (28/2), Partai Bersatu memutuskan mendukung Muhyuddin Yassin, Menteri Dalam Negeri Malaysia dari Partai Bersatu sebagai calon perdana menteri selanjutnya. Muhyuddin Yassin merupakan Presiden Partai Pribumi.

Partai UMNO dan PAS, apabila sebelumnya mendorong diselenggarakannya pemilu dini, lebih cenderung untuk mendukung Muhyuddin Yassin sebagai perdana menteri .

Mahathir tampaknya tidak dapat berbuat banyak sebagai perdana menteri ad interim. Selain usulan Poros Persatuan Mahathir Mohammad tidak mendapat respons positif, usulan sidang istimewa parlemen Malaysia ditolak oleh Raja Malaysia, Mahathir tidak didukung oleh partainya dalam pemerintahan sementara ini. Padahal, apa yang diusulkan oleh Mahathir merupakan solusi konkret dalam menyelesaikan kemelut politik Malaysia hari ini.

Indonesia pernah menghadapi situasi yang hampir sama. Konsepsi Poros Persatuan dari Mahathir secara tidak langsung sebenarnya pernah diterapkan di Indonesia. Pada masa Demokrasi Parlementer, Indonesia pernah memiliki tiga Zaken Kabinet, yaitu Kabinet Natsir periode 1950-1951, Kabinet Wilopo (1951-1953), dan Kabinet Djuanda (1957-1959).

Gagasan pembentukan Zaken Kabinet merupakan kabinet yang diisi oleh para menteri yang memiliki keahlian, berintegritas, dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara; bukan merupakan sebuah gagasan untuk menyingkirkan peran partai politik dalam pemerintahan.

Pada akhirnya, siapapun yang terpilih sebagai perdana menteri selanjutnya, apakah Mahathir Mohammad, Anwar Ibrahim, Muhyuddin Yassin, ataupun Wan Azizah Wan Ismail, diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik Malaysia dua pekan terakhir. Indonesia sebagai negara serumpun diharapkan dapat mengambil pelajaran penting dari kemelut politik Malaysia hari ini.

Politik identitas tidak dapat dipungkiri memang sulit untuk dihindarkan dari pentas politik Malaysia, seperti halnya di Indonesia. Sebagai negara serumpun, banyak persamaan yang dimiliki kedua negara. Ada harapan apa yang terjadi di Malaysia hari ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, gagasan Mahathir di masa mendatang dapat menjadi kenyataan yang baik.

Partai-partai politik di Malaysia seperti PKR yang memiliki basis massa nasionalis, UMNO dan Partai Bersatu (Melayu), PAS dan Partai Amanah (Muslim), DAP (Tionghoa), Partai Kongres India Bersatu (India), Partai Warisan (Sabah), dan Gabungan Partai Serawak (Serawak) merupakan cermin masyarakat Malaysia yang plural dan moderat, serta memiliki tujuan bersama menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Riyan Alghi Fermana mahasiswa Jurusan Ilmu Politik FISIP Unand

(mmu/mmu)