Catatan Agus Pambagio

Banjir: Fenomena Alam atau Salah Urus?

Agus Pambagio - detikNews
Senin, 02 Mar 2020 12:10 WIB
agus pambagio
Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Banjir merupakan topik teratas saat ini di masyarakat Indonesia selain Covid 19 (Virus Corona). Namun yang berdampak langsung ke masyarakat adalah banjir, sehingga kali ini saya hanya akan membahas persoalan banjir terlebih dahulu. Banjir sudah terbukti menyebabkan perekonomian masyarakat, khususnya ekonomi kelas bawah semakin memburuk apalagi jika dikaitkan dengan krisis global akibat Covid 19. Masalah Covid 19 akan saya bahas di lain kesempatan.

Berbagai pendapat mengatakan bahwa banjir, khususnya di wilayah DKI Jakarta, disebabkan karena pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak melakukan langkah-langkah strategis yang membuat Kota Jakarta bebas banjir. Perdebatan siapa bertanggung jawab terus berlangsung, bahkan sudah dikait-kaitkan dengan isu politik di 2024 mendatang. Yang jelas wilayah DKI Jakarta atau Jabodetabek tidak mungkin bebas dari banjir, mengingat wilayah ini sudah berada di bawah permukaan laut.

Kuncinya, lakukan upaya apa saja supaya air mempunyai tempat untuk parkir sebanyak mungkin sebelum dibuang ke laut melalui sungai dengan lancar tanpa hambatan sampah, penyempitan, dan pendangkalan sungai.

Banjir kembali menguasai ruang media sejak awal tahun 2020 dan ulasannya 99% menyalahkan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Lalu pihak pemerintah khususnya pemerintah daerah sibuk membela diri dengan menyalahkan proyek infrastruktur yang menyebabkan saluran air tersumbat, dan berbagai komentar membela diri yang konyol seperti penggunaan "toa" (alat pengeras suara portable) dan sebagainya, namun tidak ada langkah nyata yang kasat mata dilihat publik.

Pemerintah lupa bahwa banjir, misalnya yang melanda wilayah Jabodetabek khususnya DKI Jakarta, merupakan bukti nyata bahwa perubahan iklim sudah sampai Indonesia. Banjir besar di wilayah Jabodetabek tahun ini tidak disebabkan oleh banjir kiriman dari hulu, tetapi karena curah hujan yang sangat tinggi. Sementara Indonesia belum merasa bahwa perubahan iklim dunia sudah tiba. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, belum peduli bahwa tanah tempat kita berpijak terus diperkosa.

Peraturan perundangan sudah cukup lengkap, misalnya UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, namun penegakan hukum terhadap UU tersebut tidak dijalankan. Akibatnya peruntukan lahan berubah sesuka hati dan ini salah satu penyebab utama banjir kali ini, selain mandulnya sistem pengendalian banjir di pemda.

Bisa Dikendalikan

Air sebagai salah satu unsur kehidupan harus diatur dan ditangani dengan baik mengingat sifatnya yang selalu akan mengalir dan menggenangi daerah yang lebih rendah. Air sangat bisa dikendalikan jika menggunakan cara dan peralatan yang tepat, seperti melalui pembangunan embung atau danau di hulu, pelebaran dan pendalaman sungai serta penguatan tebing, pembangunan bendungan di hilir, perluasan tempat resapan air, pembangunan pompa, dan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk mengurangi pemerkosaan air tanah.

Sejak awal tahun 2020 kita terus membahas melalui berbagai diskusi dan advokasi mengapa wilayah Jabodetabek banjir, namun minim langkah kongkret pemerintah dan rakyat. Apa yang bisa dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten terkait dengan penanganan dan pencegahan banjir? Program apa saja yang sedang dan akan dilakukan oleh mereka? Kemudian bagaimana pemerintah menegakkan pelanggaran UU No 26 Tahun 2007 secara tegas ? Lalu apa antisipasi pemerintah ketika di tahun 2050 suhu udara naik di atas 1,5 derajat Celcius sesuai dengan Perjanjian Paris 2015?

Banjir kali ini merupakan bukti bahwa fenomena perubahan iklim sudah berjalan dan jika kita tidak bijak mengelolanya, maka persoalan besar yang berdampak luas bagi manusia ada di depan mata. Pada Sidang UNFCCC ke 25 di Madrid pada 2019 lalu, suhu bumi tahun 2100 diperkirakan akan naik hingga 4 derajat Celcius. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Banyak pulau akan hilang dan banjir akan semakin besar dan kemarau akan semakin lama.

Terbatasnya ketersediaan lahan dan gagalnya program Keluarga Berencana 20 tahun terakhir membuat peruntukan lahan harus diatur dengan sangat ketat melalui ketaatan pada UU Penataan Ruang. Normalisasi sungai-sungai (pelurusan alur, pengerukan dasar sungai dan penataan daerah aliran sungai), pembangunan kawasan terbuka hijau untuk penyerapan air, dan SPAM supaya pemerkosaan air tanah di perkotaan yang berakibat pada penurunan permukaan tanah berkurang. Jika keempat hal tersebut dapat dikendalikan, maka ancaman banjir akan berkurang.

Tanpa ada penegakan hukum atas pelanggaran UU No 26 Tahun 2007, pembangunan perkotaan dan wilayah akan semakin merusak tata guna lahan. Ruang terbuka hijau dan resapan akan terus berkurang. Sementara itu karena negara belum mampu membangun jaringan air bersih/minum melalui perpipaan (SPAM), banjir akan terus berlangsung dengan dampak kerusakan yang semakin membesar.

Hak rakyat atas air yang pada tahun 2023 sesuai SDGs harus 100% sepertinya akan sulit dicapai dan akibatnya pemerkosaan air tanah akan semakin merajalela. Di tengah krisis ekonomi yang semakin mendekat, pemerintah masih mengabaikan penyediaan air bersih (SPAM), terbukti UU No.17 Tahun 2019 menutup swasta membangun SPAM, sehingga beban 100% untuk penyediaan air bersih ada di pemerintah (BUMN/BUMD/BUMDes).

Langkah Pemerintah

Pertama, implementasi UU No 26 Taun 2007 tentang Penataan Ruang harus dijalankan dengan tegas supaya tata guna lahan terjaga tanpa ada pengecualian. Pemerintah harus melakukan moratorium terhadap izin perubahan tata guna lahan di suatu daerah resapan air.

Kedua, implementasi UU No 17 tentang Sumber Daya Air harus tegas dan kembangkan SPAM secepatnya untuk mengurangi pemerkosaan air tanah supaya permukaan tanah tidak semakin turun.

Ketiga, jalankan UU No 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim supaya antisipasi pemerintah terhadap perubahan iklim ekstrem dapat dikendalikan.

Keempat, semua kepala daerah harus menjalankan normalisasi sungai melalui pengerukan pelebaran alur serta penguatan tepi sungai dan DAS secepatnya.

Kelima, pola "jorok dan tidak peduli" masyarakat terhadap sampah harus dibasmi. Kenakan denda berat untuk pembuang sampah sembarangan dan gunakan teknologi informasi untuk pengawasan masalah sampah. Sehingga pembuang sampah sembarangan bisa dihukum secara sosial oleh publik.

Keenam, ciptakan circular economy yang jelas untuk penanganan sampah supaya mengurangi beban lingkungan penyebab banjir

Sebagai penutup, banjir merupakan dampak dari pengelolaan alam yang buruk, namun bisa dikurangi melalui penerapan peraturan perundangan dan penegakan hukum yang tegas, penggunaan teknologi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengubah tabiat jorok dengan tidak membuang sampah sembarangan terutama sampah an-organik seperti plastik.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen

(mmu/mmu)