Kolom

RUU Ketahanan Keluarga, Ketimpangan, dan Domestikasi Perempuan

Siti Nurul Hidayah - detikNews
Jumat, 21 Feb 2020 13:47 WIB
Polemik RUU Ketahanan Keluarga: Dari Tumpang-tindih Sampai Langgar Hukum Internasional
Foto ilustrasi: DW (News)
Jakarta -

Belum reda polemik yang dilatari oleh kontroversi terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja bermetode omnibus law, publik kembali diramaikan oleh perdebatan seputar munculnya RUU Ketahanan Keluarga. Draf RUU Ketahanan Keluarga yang beredar selama sepekan belakangan ini mendapat respons sinis dari masyarakat. Sebagian besar menilai, RUU Ketahanan Keluarga potensial mengancam ruang privat warga negara.

Tidak hanya itu, RUU Ketahanan Keluarga juga berpotensi mendomestikasi perempuan. Potensi domestikasi perempuan itu terlihat dari klausul terkait pembagian kerja antara suami dan istri sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 Draf RUU Ketahanan Keluarga. Pasal tersebut mengatur peran dan tanggung jawab suami, antara lain; pertama, sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan keluarga.

Kedua, melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan dan penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual dan penelantaran. Ketiga, melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Keempat, melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.

Sedangkan peran dan kewajiban istri, antara lain; pertama, wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kedua, menjaga keutuhan keluarga. Ketiga, memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan perundang-undangan.

Kiranya tidak perlu kajian mendalam, hanya dengan membaca sekilas pun kita bisa menilai bahwa Pasal 25 Draf RUU Ketahanan Keluarga itu mencerminkan adanya ketimpangan gender. Ketimpangan itu tersirat dari peran laki-laki yang ditempatkan sebagai kepala keluarga dan tidak dibatasi kiprahnya di ruang publik. Sementara, perempuan cenderung diposisikan sebagai makhluk domestik yang hanya berurusan dengan persoalan kerumahtanggaan.

Pasal ini tidak hanya berpotensi menutup celah dan akses perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya dengan berkiprah di ruang publik. Lebih dari itu, pasal tersebut dengan jelas telah mendorong praktik domestikasi perempuan.

Kultur Patriarki

Secara sederhana, domestikasi perempuan dapat dimaknai sebagai sebuah upaya menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik yang perannya dibatasi hanya pada wilayah dan urusan kerumahtanggaan saja. Domestikasi perempuan umumnya berkembang dalam masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan kultur patriarki.

Dalam corak masyarakat patriarkis, laki-laki diposisikan sebagai warga kelas satu yang harus diprioritaskan kepentingannya. Sebaliknya, peran perempuan hanya ditempatkan sebagai pelengkap alias subordinasi laki-laki. Dalam konteks masyarakat Jawa misalnya, kultur patriarkis ini terepresentasikan secara implisit dalam pelabelan (stereotyping) perempuan sebagai "kanca wingking" yang urusannya hanya seputar dapur, sumur, dan kasur.

Membaca sekilas draf RUU Ketahanan Keluarga sulit menampik bahwa cara pandang patriarki tampak masih mendominasi nyaris dari keseluruhan pasal dalam RUU tersebut. Hal ini tentu merupakan ironi, untuk tidak mengatakan tragedi. Bagaimana tidak? Ketika peradaban manusia sudah semaju seperti sekarang, dan ketika tuntutan untuk memberikan hak, akses, serta kesempatan pada perempuan berkiprah di ruang publik semakin menguat, RUU Ketahanan Keluarga justru mengajak kita mundur ke peradaban pra-modern. Yakni, era ketika peradaban dunia sepenuhnya didominasi oleh peran laki-laki, dan perempuan hanya diposisikan sebagai makhluk domestik.

Lebih spesifik lagi, RUU Ketahanan Keluarga ini juga bertentangan dengan agenda pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) yang telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2000. Di awal era Reformasi, pemerintah Indonesia menyempurnakan istilah Kantor Menteri Negara Urusan Pemberdayaan Wanita (Meneg UPW) menjadi Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP). Lalu pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

Kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 4 dan 27 yang diterjemahkan ke dalam Ketetapan MPR Nomor IV tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan disusun ke dalam rencana strategis berupa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Secara khusus, Propenas memuat 26 program responsif gender yang tersebar di sejumlah sektor, mulai dari hukum, ekonomi, politik, pendidikan, sosial-budaya, dan lingkungan.

Dengan adanya aturan tersebut, arah kebijakan pembangunan nasional kita telah mengalami pergeseran signifikan, utamanya terkait hak dan peran perempuan. Agenda pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional telah membuka kesempatan seluas mungkin pada perempuan untuk mengaktualisasikan potensinya di ranah publik dan memungkinkan untuk setara dengan laki-laki. Dengan adanya agenda pengarusutamaan gender, diharapkan semua sektor pembangunan nasional menjadi lebih sensitif, responsif, dan adaptif pada hak-hak perempuan.

Kemunduran

Agenda pengarusutamaan gender itu kini justru terancam oleh kemunculan RUU Ketahanan Keluarga yang sama sekali tidak menunjukkan sikap responsif apalagi adaptif pada hak-hak perempuan. Sebaliknya, RUU Ketahanan Keluarga justru secara eksplisit telah mengebiri hak dan peran perempuan di ranah publik. Kemunculan RUU Ketahanan Keluarga tidak hanya menjadi batu sandungan bagi gerakan perempuan. Dalam perspektif yang lebih luas, RUU ini juga menandai gejala regresivitas atawa kemunduran peradaban kita.

Diakui atau tidak, peradaban masyarakat kita dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini mengalami kemunduran secara drastis. Spirit progresivitas yang sempat membuncah di era awal Reformasi kini mulai meredup. Tergusur oleh derasnya alur sentimen sektarianisme keagamaan. Salah satu faktor dari regresivitas peradaban itu ialah kian mengentalnya cara pandang, praktik, dan gerakan keagamaan bercorak konservatif, terutama di sebagian umat muslim.

Seperti diketahui, dua di antara lima pengusul RUU Ketahanan Keluarga adalah legislator dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai Islam yang selama ini getol mengkampanyekan dan memperjuangkan legalisasi dan formalisasi syariah di Indonesia. Sepintas, RUU Ketahanan Keluarga ini merupakan upaya formalisasi hukum Islam dalam kemasan yang lebih halus dan terselubung. Asumsi ini tentu masih sebatas analisis di permukaan dan harus ditelusuri lebih lanjut. Namun, harus diakui sulit untuk begitu saja menutupi aroma agenda formalisasi syariah di balik RUU Ketahanan Keluarga tersebut.

Melihat gelombang penolakan publik yang kian deras, juga mempertimbangkan potensi persoalan yang ditimbulkan jika RUU ini disahkan, alangkah bijak untuk membatalkan pengusulan RUU ini dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Banyak persoalan mendasar dan substansial yang urgen untuk dibuatkan undang-undang. Dalam konteks isu perempuan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang gagal disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode lalu tentunya justru lebih urgen untuk diperjuangkan kembali, ketimbang mengusulkan RUU yang justru mendukung domestikasi perempuan.

Paradigma kemanusiaan global di era modern-kontemporer sebagaimana kita praktikkan hari ini mensyaratkan suatu tatanan norma hukum yang sesuai dengan prinsip universalitas hak asasi manusia. Aturan hukum yang bertentangan dengan prinsip universalitas HAM dengan demikian merupakan upaya untuk memberangus kemanusiaan itu sendiri. Berangkat dari argumen itulah, penolakan terhadap RUU Ketahanan Keluarga yang dalam banyak hal telah memunggungi prinsip universalitas HAM mendapat justifikasinya.

Siti Nurul Hidayah peneliti pada Center for the Study of Society and Transformation, alumnus Departemen Filsafat dan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

(mmu/mmu)