Kolom

Menanti Episode Kebijakan Guru

Jejen Musfah - detikNews
Rabu, 19 Feb 2020 12:10 WIB
Sejumlah siswa menyalami guru mereka seusai mengikuti upacara di Sekolah Dasar Negeri 060813 Medan, Sumatera Utara, Senin (25/11/2019). Menyalami guru oleh para siswa tersebut dalam rangka memperingati Hari Guru yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/foc.
Foto: Septianda Perdana/Antara
Jakarta -

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan rapat kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim di Lantai III DPD RI, Rabu (12/2). Mendikbud telah mengeluarkan tiga episode merdeka belajar, yaitu 1) USBN, UN, RPP, dan PPDB Zonasi; 2) kampus merdeka, meliputi: pembukaan dan akreditasi Prodi, PTN Berbadan Hukum, dan belajar tiga semester di luar Prodi; 3) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meliputi: penyaluran BOS, penggunaan BOS, nilai satuan BOS, dan pelaporan BOS.

Sampai episode ketiga, tidak ada kebijakan yang menjawab solusi masalah guru yang akut di negeri ini. Nadiem Makarim sendiri mengakuinya, "Kurikulum dan guru adalah kunci tetapi belum bisa kami sampaikan karena harus disiapkan secara matang. Mungkin akan muncul pada episode enam atau tujuh."

Tulisan ini bisa dijadikan pertimbangan oleh Mendikbud dan jajarannya dalam merumuskan kebijakan terkait guru pada episode empat merdeka belajar dan seterusnya. Pertama, guru honorer tidak mendapatkan dana BOS. Kebijakan terbaru, 50 persen dana BOS bisa untuk pembayaran guru honorer, sebelumnya adalah 15 persen.

Masalahnya, syarat guru honorer untuk mendapatkan pembayaran dari BOS tersebut yang dianggap memberatkan, yaitu Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). NUPTK mensyaratkan SK dari bupati/wali kota/gubernur sebagaimana edaran Ditjen GTK Nomor 14652/ B.B2/ PR/ 2015 Tentang Penerbitan NUPTK.

Sementara itu sebagian kepala daerah tidak bersedia menandatangani SK guru honorer karena bertentangan dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Guru Honorer. Meski demikian sebagian kepala daerah tetap mengeluarkan SK guru honorer. Kepala sekolah juga terus merekrut guru honorer karena sekolah kekurangan guru.

Dampak lainnya adalah guru tidak bisa mengikuti sertifikasi guru atau Pendidikan Profesi Guru (PPG) jika belum memiliki NUPTK. Padahal, PPG adalah satu-satunya jalan agar guru memperoleh sertifikat pendidik untuk kemudian mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Solusinya adalah syarat penerimaan dana BOS diturunkan, yaitu cukup SK Kepala Sekolah. Bukankah data guru honorer sudah terekam baik di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara daring? Pemerintah bisa menjadikan Dapodik sebagai acuan data guru honorer.

Kedua, penilaian portofolio sebagai alternatif PPG bagi guru honorer. PPG dilaksanakan selama satu tahun sehingga guru harus meninggalkan kelas dan keluarga. Selama itu guru kehilangan penghasilan, sehingga PPG tidak sesuai dengan kondisi guru honorer. Tidak sedikit guru yang menjual barang-barang berharganya atau berutang untuk membiayai PPG. Percepatan sertifikasi bagi guru honorer akan menambah gaji mereka yang sangat kecil.

Ketiga, Surat Keputusan guru honorer yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) agar segera diproses secepatnya oleh pemerintah. Ratusan guru di seluruh Indonesia yang lulus P3K pada awal 2019 hingga saat ini belum mendapatkan SK dan sistem gaji. Padahal mereka telah lulus tes yang tidak mudah.

Keempat, SMK kekurangan guru produktif sehingga berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan. Komitmen pemerintah terhadap SMK tidak diikuti dengan perekrutan guru produktif. Bisa dikatakan, banyak SMK rasa SMA. Fakta menunjukkan, penyumbang pengangguran tertinggi justru dari lulusan SMK. Sungguh ironis. Apa yang diajarkan di SMK tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Kelima, pengelolaan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dikembalikan dari provinsi ke kabupaten/ kota. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa SMA dan SMK dikelola oleh provinsi. Analoginya, "rumahnya di kabupaten/kota tetapi pengelolaannya di provinsi." Hal yang menimbulkan masalah.

Dampak kebijakan ini adalah pengawasan tidak efektif karena jaraknya relatif jauh, kurangnya tenaga pengawas, dana dan sarana monitoring tidak tersedia, tunjangan/ insentif pengawas tidak ada; tidak ada tunjangan guru nonsertifikasi; kurangnya kesejahteraan guru dibandingkan ketika masih dikelola kabupaten/ kota; pelayanan administrasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) relatif jauh dan memerlukan biaya besar.

Singkat kata, kebijakan Mendikbud tentang guru belum menyentuh persoalan mendasar guru di Indonesia. Masalah penilaian siswa dan zonasi, serta masalah pendidikan lainnya akan mudah diatasi jika persoalan guru berhasil diatasi. Semoga episode kebijakan Menteri Nadiem berikutnya segera menjawab permasalahan guru-guru seperti telah dijelaskan di atas.

Jejen Musfah dosen UIN Syarif Hidayatullah, Wasekjen PB PGRI

(mmu/mmu)