Kolom

Kasus Dedy Susanto dan Lemahnya Regulasi Praktik Psikologi

Lya Fahmi - detikNews
Rabu, 19 Feb 2020 11:37 WIB
dedy susanto
Dedy Susanto yang menghebohkan (Foto: Instagram)
Jakarta -

Beberapa hari terakhir, jagad Instagram dihebohkan oleh perang dua akun dengan centang biru, yaitu @revinavt dan @dedysusantopj. Bermula dari ajakan kolaborasi Dedy Susanto kepada Revina VT, diskusi awal di antara mereka justru membuat Revina memunculkan pertanyaan kritis: Benarkah Dedy Susanto seorang psikolog? Apa legitimasi Dedy Susanto melakukan terapi psikologi?

Revina mengunggah keraguannya tersebut ke dalam fitur story-nya. Dengan jumlah pengikut mencapai 637 ribu akun, unggahan tersebut menjadi viral. Hal yang tak disangka-sangka kemudian terjadi. Banyak pengikut Revina yang merespons unggahan tersebut dengan menceritakan pengalaman buruk mereka bersama Dedy Susanto. Isu kemudian berkembang ke arah dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dedy Susanto terhadap sejumlah perempuan yang mengikuti terapinya.

Banyak orang yang mendukung Revina karena dianggap telah membongkar kecacatan proses terapi psikologi yang dilakukan oleh Dedy Susanto. Namun demikian, banyak juga yang menganggap Revina hanya mencari sensasi dan melakukan "panjat sosial" untuk menambah jumlah pengikut di media sosial. Sebagian lain memandang apa yang dilakukan oleh Revina bagian dari persaingan bisnis dalam industri terapi psikologi.

Anggapan yang terakhir patut diduga muncul dari kepala orang-orang yang tak memahami dunia psikologi itu sendiri.

Isu awal yang diangkat oleh Revina mengenai legitimasi Dedy Susanto dalam melakukan terapi psikologi memang bukan isu yang akan dengan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Masih banyak warganet yang kebingungan mengapa Dedy Susanto yang "jelas-jelas" seorang doktor dalam bidang psikologi, kok dipermasalahkan dalam memberikan terapi psikologi?

Persis di situlah akar keributa bermula, yakni saat peran dan kewenangan dalam profesi psikologi belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Psikolog dan iImuwan Psikologi

Dalam dunia psikologi di Indonesia dikenal istilah psikolog dan ilmuwan psikologi. Psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan S1 Psikologi plus pendidikan profesi psikologi menurut kurikulum lama dan S2 Magister Psikologi Profesi menurut kurikulum baru. Ilmuwan psikologi adalah ahli dalam bidang psikologi dengan latar belakang pendidikan S1, S2, dan S3 dalam bidang psikologi (non-profesi).

Menurut Kode Etik Psikologi Indonesia yang disusun oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), psikolog dan ilmuwan psikologi memiliki kewenangan yang berbeda. Perbedaan peran antara psikolog dan ilmuwan psikologi terletak pada kewenangan dalam melakukan praktik psikologi. Hanya psikolog yang memiliki izin praktiklah yang berwenang untuk melakukan praktik psikologi, terutama yang berkaitan dengan asesmen dan intervensi psikologi.

Sedangkan ilmuwan psikologi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan praktik psikologi tersebut. Untuk mengetahui lebih detail mengenai perbedaan peran dan kewenangan antara psikolog dan ilmuwan psikologi, khalayak dapat mencermati Pasal 1 ayat 3 dan 4 serta Pasal 7 ayat 1 dan 2 dalam Kode Etik Psikologi yang dapat diunduh bebas di internet.

Jika kita mengamati latar belakang pendidikan Dedy Susanto, dengan asumsi semua riwayat pendidikannya valid, maka dia masuk ke klasifikasi ilmuwan psikologi. Meskipun Dedy Susanto adalah doktor dalam bidang psikologi, menurut Kode Etik Psikologi, ia tetap tidak berwenang untuk melakukan praktik psikologi.

Lalu, bagaimana dengan klarifikasi Dedy Susanto yang mengatakan bahwa ia memang bukan psikolog, tapi seorang psikoterapis --sehingga tetap berhak untuk berpraktik psikologi?

"Bahkan S1 Pariwisata pun, misalkan yang nggak ada hubungan dengan psikologi, bila ia ambil sertifikasi NLP practitioner, Hypnotherapy practitioner, dll, dia boleh buka praktek," begitu tulis Dedy Susanto dalam unggahan klarifikasinya.

Di sinilah letak celah lemahnya regulasi praktik psikologi di Indonesia. Meskipun apa yang dilakukan oleh Dedy Susanto dinilai tidak etis oleh banyak profesional kesehatan mental, namun apa yang ia lakukan tidak dapat disalahkan atau dituntut karena memang belum ada regulasi maupun payung hukum yang mengatur praktik-praktik psikologi di Indonesia. Tidak ada regulasi yang menyebutkan bahwa psikoterapi hanya boleh dilakukan oleh psikolog dan psikiater. Dan, tidak ada pula regulasi yang menjelaskan seperti apa kedudukan psikoterapis yang melakukan praktik psikologi hanya dengan modal sertifikasi psikoterapi tertentu.

Padahal, aktivitas psikoterapi bukanlah aktivitas main-main. Bagi seorang psikolog profesional, psikoterapi adalah "obat" yang diberikan kepada klien untuk mengatasi hambatan maupun gangguan yang dialaminya. Ibarat obat yang memiliki efek samping, psikoterapi juga bukan aktivitas yang bebas dari risiko. Tak selamanya psikoterapi yang dijalankan dapat berdampak positif bagi klien.

Dalam kondisi-kondisi tertentu, psikoterapi dapat tidak berpengaruh apapun atau justru menimbulkan efek negatif bagi klien. Pada prinsipnya, tidak ada satu teknik psikoterapi yang pasti ampuh untuk semua jenis gangguan dan semua jenis orang. Inilah yang dipelajari oleh psikolog profesional selama setidaknya tujuh tahun menempuh pendidikan psikologi plus profesi, untuk memahami dinamika psikologi, menegakkan diagnosis, dan mampu memberikan psikoterapi yang tepat.

Peringatan

Terkait dengan klarifikasi yang diberikan oleh Dedy Susanto, hal yang paling bisa dikritik dari pernyataannya adalah apakah ketika ia menawarkan dan memberikan jasa psikoterapi, itu ia lakukan sebagai seorang psikoterapis non-psikolog atau sebagai seorang doktor psikologi?

Sebagaimana kita tahu, Dedy Susanto mem-branding dirinya sebagai seorang doktor psikologi. Hal inilah yang kerap menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat seolah-olah ia memang seorang psikolog yang sejati dan berhak memberikan psikoterapi. Semoga saja branding tersebut tidak sengaja dilakukan untuk memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terkait keprofesian dalam psikologi.

Dengan adanya kejadian ini, menjadi peringatan bagi kita semua bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki regulasi dan payung hukum yang jelas bagi profesi psikolog dan praktik-praktik psikologi yang berlaku. Hal ini diperlukan agar para klien yang membutuhkan jasa psikoterapi dapat aman terlindungi.

Sebelum adanya regulasi atau payung hukum yang jelas, satu-satunya hal yang dapat dilakukan masyarakat hanyalah berhati-hati dalam memilih layanan psikologi. Pastikan untuk mendapatkan pelayanan dari psikolog dan psikiater yang memiliki lisensi.

Lya Fahmi psikolog di Yogyakarta

(mmu/mmu)