Kolom

"Norturalisasi" dan Nasionalisasi Tata Kelola Air

Noor Azasi - detikNews
Selasa, 18 Feb 2020 14:46 WIB
Normalisasi Ciliwung paket IV
Normalisasi Ciliwung paket IV (Foto: Ahmad Masaul)
Jakarta -

Polemik antara naturalisasi vs normalisasi mengaburkan substansi persoalan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase diarahkan antara lain melalui optimalisasi dan normalisasi 13 sungai utama.

Sedangkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2019 memperkenalkan Konsep Naturalisasi yang diartikan sebagai cara mengelola Prasarana Sumber Daya Air melalui konsep pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi.

Pendekatan Baru

Dari sejumlah berita, Pemprov DKI telah melakukan normalisasi melalui pelebaran sungai dan pemindahan masyarakat di sekitarnya, kemudian dilakukan betonisasi pada pinggiran sungai tersebut. Menurut pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, normalisasi dalam arti sebenarnya mengembalikan bentuk sungai sesuai peruntukan dan bentuk awalnya.

Berbeda dengan normalisasi yang menggunakan konsep turap beton, naturalisasi pada sungai dilakukan dengan menggunakan bronjong batu kali untuk turap sungai. Penggunaan bronjong mengharuskan tebing sungai harus landai sehingga harus tersedia lahan selebar minimal 12,5 meter di kiri dan kanan sungai untuk pembuatan tebing tersebut. Lebar lahan yang mesti tersedia, termasuk untuk daerah sempadan, 80-90 meter.

Selain itu, naturalisasi juga meminta penanaman bantaran kali yang sudah bersih dan lebar dengan berbagai tanaman. Pelebaran sungai yang sebelumnya dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane di Sungai Ciliwung terhenti karena lahan yang dibebaskan untuk melanjutkan pekerjaan itu belum memadai. Normalisasi praktis terhenti sejak 2018.

Bila begini faktanya, tampaknya kita perlu mendefinisikan kembali apa itu normalisasi. Atau malah mengembalikannya pada definisi awal sekaligus melengkapinya dengan praktik naturalisasi yang lebih rasional. Barang baru yang boleh disebut "norturalisasi" ini bisa dikembangkan dengan pendekatan baru.

Secara sederhana, norturalisasi mau tidak mau harus mengadopsi dan mengadaptasi kebijakan normalisasi agar membebaskan lahan pada sempadan sungai. Pada lahan yang sudah dibebaskan itu, bisa dibuat kebun buah dan sumur resapan sebagaimana digariskan dalam konsep naturalisasi. Selanjutnya bisa dilakukan pemberdayaan pada penduduk sekitar agar berperan serta dalam memelihara kebuh dan sumur resapan tersebut.

Betonisasi tetap bisa dilakukan, namun diarahkan menggunakan bahan geopori yang bisa sekaligus bisa menyerap air bila terjadi hujan. Bisa pula disebut "nortularisasi" karena diharapkan praktik-praktik yang terbaik dari konsep ini bisa menular ke daerah-daerah lain.

Nasionalisasi

Saat banjir besar melanda Jakarta pada 2013, DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pencegahan Perusakan Hutan (RUU P2H). Saya pun kala itu mewacanakan, mengapa tidak sekalian disiapkan juga RUU Pencegahan dan Penanganan Banjir (P2B)?

Banjir dan kekeringan sesungguhnya ibarat dua sisi dalam satu koin uang. Silih berganti terjadi sebagai dampak dari tata kelola air. Bukan hanya bagian hilir dan Jakarta yang hari ini mengalami banjir, namun masyarakat bagi hulu dan pegunungan di berbagai daerah lain pun juga menjadi korban terdampak banjir dan tanah longsor.

Dataran tinggi merupakan bagian kecil dari kontur bumi, namun memegang peranan penting dalam iklim dan geomorfologi. Daur hidrologi sangat tergantung pada kawasan pegunungan. Kurang dari 20% permukaan bumi di Indonesia terletak di dataran tinggi (> 1000 m dpl). Hanya di Papua, dataran tinggi mencakup kawasan yang cukup luas.
Sementara di Jawa, luasnya kurang dari 7%, di mana sebagian besar terletak di bagian barat pulau Jawa. Keunikan ekosistem dataran tinggi menyebabkan munculnya keunikan keanekaragaman hayati dan budaya masyarakat. Pertambahan penduduk dan kemakmuran, menjadi ancaman bagi lingkungan dataran tinggi.

Kerusakan begitu parah bagian hulu sungai yang terdapat di daerah dataran tinggi dan pegunungan menyebabkan daerah tersebut tidak mampu lagi menahan curah hujan dengan intensitas sangat tinggi pada awal 2020 ini. Tanah tidak mampu lagi secara optimal menyerap curah hujan yang tinggi. Akhirnya menjadi air permukaan yang membawa apa saja, mulai dari material dan bebatuan di tanah hingga kendaraan yang lewat di jalan yang dilaluinya.

Akibatnya banjir bukan hanya dialami kota-kota yang berada di bagian hilir dan dataran rendah. Pemukiman penduduk yang terdapat pada sejumlah desa di dataran tinggi itu sendiri juga banyak habis dilanda banjir dan tanah longsor. Selain memutus akses jalan desa, banyak rumah, bangunan dan properti yang hanyut atau tertimbun lumpur. Itulah yang dialami banyak warga pada beberapa desa di Kabupaten Bogor bagian barat.

Sebagaimana informasi dari sebuah kelompok relawan, bencana longsor yang terjadi beberapa waktu lalu telah menimbun belasan rumah di Kampung Sinar Harapan dan Kampung Banar. Dari sejumlah warga yang dikabarkan hilang, empat di antaranya ditemukan meninggal dunia. Bencana longsor juga terjadi di Kampung Congcorang dan Kampung Cibuluh Desa Harkat Jaya. Akses jalan menuju lokasi bencana terputus, kondisi yang masih dialami sejumlah dusun di Kampung Cireuksa hingga Februari ini.

Banjir juga terjadi di berbagai daerah-daerah lain. Di Pekalongan, luapan Sungai Meduri dan Sungai Bremi membuat sejumlah rumah dan pemukiman di Kelurahan Tirto, Pekalongan Barat terendam hingga 70 cm. Banjir besar setinggi orang dewasa juga melanda Surabaya hingga membuat macet Kawasan Wonokromo. Sejumlah rumah sakit harus beroperasi dalam keadaan penuh genangan air di Semarang. Di Kalimantan Selatan, banjir membuat sejumlah jalur jalan menuju Kabupaten Tabalong terputus.

Penyelesaian masalah banjir tidak bisa lagi bersifat parsial. Nasionalisasi harus dilakukan dengan menyebarkan dan mengadaptasi praktik-praktik terbaik dari norturalisasi --integrasi normalisasi dan naturalisasi-- bila sudah berjalan efektif ke berbagai daerah lain yang belum menerapkannya. Penerapannya dilakukan secara nasional, namun pendekatannya secara lokal berdasarkan karakteristik masing-masing daerah yang bersifat spesifik.

M Noor Azasi Ahsan warga DKI Jakarta, tenaga ahli di P2SDM LPPM IPB, alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana dan Fakultas Pertanian IPB

(mmu/mmu)