Polemik tentang korban dalam rentang kebijakan pengamanan dan penertiban di Papua sejak Desember 2018 kembali mengemuka. Sesungguhnya bukan sekadar soal jumlah korban serta tahanan politik orang asli Papua yang terjaring sepanjang pelaksanaan kebijakan tersebut, tapi respons pemerintah yang terkesan tidak menunjukkan empati, apalagi sebatas simpati terhadap persoalan.
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut data korban yang dirilis oleh Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua sebagai "sampah" menyisakan kecenderungan pemerintah yang enggan membuka komunikasi dengan berbagai pihak dalam upaya merespons persoalan, pun dalam menyelesaikan persoalan Papua itu sendiri.
Paling tidak, informasi dari sejumlah pihak yang berkecimpung dalam penyelesaian persoalan Papua sejatinya diterima sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyikapi kompleksitas yang mengalami peningkatan eskalasi dari waktu ke waktu. Selain itu, informasi tentang korban, berapapun jumlahnya, sejatinya bukanlah kabar baru.
Kutub yang Berbeda
Sudah sekian lama cara pandang pemerintah dalam merespons persoalan Papua berada di kutub yang berbeda dengan suara hati dan perasaan masyarakat Papua. Bahkan kebijakan yang dianggap sebagai solusi bersama (win-win solution) semisal Otonomi Khusus pun disikapi berbeda. Uraian panjang tentang inkonsistensi implementasi Otonomi Khusus misalnya, bukan lagi sebatas narasi, tapi sudah menjadi kenyataan.
Berbagai anomali yang tampak dalam berbagai indikator kehidupan masyarakat Papua cukup membuktikan bahwa apa yang selama ini didengungkan sebagai kesungguhan pemerintah hanyalah retorika belaka. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir bahkan merilis pertumbuhan ekonomi di wilayah paling timur itu mengalami penurunan di angka -7,4%. Belum lagi data-data tentang indeks pembangunan manusia yang meski mengalami kenaikan di angka 60,06 hingga 2018 namun masih tergolong rendah di bandingkan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional yang berada di angka 70.
Tentu saja hal ini menjadi catatan tersendiri di balik berbagai kebijakan afirmatif yang dinilai dapat menggenjot kualitas hidup orang Papua. Belum lagi jika kita berkaca pada daerah tertentu, semisal Kabupaten Nduga, sebagai daerah yang dirundung persoalan dan menuai polemik nasional sejak 2018 akibat berbagai kekerasan yang terjadi. Data BPS bahkan menunjukkan wilayah itu hanya mampu mencatatkan angka 29,42 pada tahun 2019.
Tidak cukup hanya dengan keprihatinan, pemerintah memerlukan respons terbuka atas kompleksitas persoalan yang sedang mewabah di tanah Papua. Bukan berarti membuka keran potensi perlawanan dan pembangkangan, namun setidaknya mampu mendialogkan berbagai persoalan yang cenderung dengan mudah dijawab dengan pendekatan keamanan dan ketertiban. Bukankah amanat Otonomi Khusus hendak membangkitkan kembali harkat dan martabat orang Papua?
Sebagai wilayah yang memang diakui terbelakang, sudah sepantasnya kebijakan-kebijakan khusus tidak dipandang sekedar retorika. Perspektif keadilan, kesejahteraan, dan kebudayaan (kemanusiaan) harus dikedepankan, melebihi kecurigaan pemerintah yang akan dengan mudah menempatkan Papua sebagai sumber persoalan itu sendiri. Bukankah kehadiran Presiden Joko Widodo sejak 2014 silam dipenuhi janji untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan solusi-solusi yang berkeadilan dan bermartabat?
Sebagai figur yang begitu dekat dan lahir dari rakyat, Joko Widodo mampu berempati dengan karakter hidup masyarakat Papua. Dengan mudahnya publik Papua memberi dukungan dan kepercayaan penuh kepadanya untuk kembali menduduki singgasana pucuk pemerintahan di negeri ini. Kepercayaan masyarakat Papua sangatlah berharga untuk diingkari. Dukungan orang asli Papua begitu bermakna untuk sekadar diabaikan.
Menganggap informasi tentang adanya korban sebagai informasi "sampah" hanya menambah deretan luka yang memang belumlah sepenuhnya pulih. Pada saat yang sama, Otonomi Khusus pun hanya sekadar pemanis dan akan berakhir tanpa mengakhiri kompleksitas persoalan Papua itu sendiri.
Ruang Dialog
Persoalan Papua adalah persoalan yang tidak sederhana. Puluhan tahun bahkan persoalan itu timbul dan tenggelam dari permukaan. Berbagai kajian telah disajikan dengan seksama. Berbagai ide, gagasan, dan pikiran telah dituangkan dengan penuh kesungguhan disertai pemetaan situasi dari waktu ke waktu. Atas dasar itu, menyederhanakan persoalan Papua hanya mengaburkan upaya penyelesaian.
Di balik sepinya publikasi, bukan berarti Papua sedang berdiam diri dalam kehangatan pelukan pemerintah Indonesia. Banyaknya persoalan yang tak terungkap ke permukaan hanya menunjukkan bahwa "bara api" di Papua yang bergejolak sedang diredam oleh bisingnya derap langkah personel keamanan yang tidak kunjung usai berdatangan. Papua menanti uluran tangan persahabatan sebagai anak bangsa. Papua membutuhkan ruang dialogis untuk menyuarakan aspirasinya.
Sudah sewajarnya pemerintah membuka mata dan telinga atas keresahan dan kegelisahan yang menyeruak selama ini. Berbagai suara yang berserakan tentu saja tidak semuanya nyaman untuk di dengar. Karena demikianlah sejatinya kondisi Papua yang memang tidak sepenuhnya merasa nyaman dalam berbagai situasi pelik yang sedang menderanya. Meski tidak semua pernyataan tentang Papua berisikan kebenaran dan sesuai fakta yang sedang terjadi, namun mendengarkan aspirasi tentang situasi dan kondisi Papua menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup diri dari apapun kegelisahan yang sedang diutarakan.
Pemerintah sebaiknya perlu banyak mendengar dan berdialog atas apa yang telah didengar. Pemerintah seharusnya perlu membuka diri atas apa yang cenderung tertutup dan terselubung selama ini. Bagaimanapun, masyarakat sipil yang selama ini bekerja untuk kepentingan keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan Papua adalah bagian dari kerja-kerja sistem demokrasi.
Tidak hanya pemerintah, bahkan lembaga perwakilan rakyat yang direpresentasikan oleh DPR dan DPD pun seyogianya melakukan hal yang sama. Atas dasar itulah, saat ini MPR membentuk Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD dan DPR Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat (For Papua). Setelah sebelumnya, DPR membentuk kaukus parlemen yang mengurai kompleksitas persoalan Papua melalui Otonomi Khusus serta Pansus DPD yang juga sedang melakukan kerja-kerja konstitusionalnya.
Paling tidak, seluruh stakeholder baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif bersama-sama, bahu-membahu bekerja dengan penuh rasa memiliki dan tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan Papua. Ruang dialog memerlukan wadah representatif agar suasana dialogis berlangsung dalam ruang yang terbuka, transparan, dan dijamin oleh konstitusi.
Kita menginginkan persoalan Papua diselesaikan dengan adil dan bermartabat. Berbagai bentuk ruang dialog tersebut hadir sebagai penyejuk suasana, bukan pemantik. Apalagi sekadar menganggap semua informasi tentang Papua sebagai "sampah".
Yorrys Raweyai Ketua MPR For Papua
