Kolom

Mencegah Korupsi Legislasi dalam RUU Cipta Kerja

Fahmi Ramadhan Firdaus - detikNews
Senin, 17 Feb 2020 15:34 WIB
Demo buruh tolak Omnibus Law Cipta Kerja (Foto: Matius Alfons)
Jakarta -

Pada Pidato pelantikannya 20 Oktober 2019 silam, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa salah satu prioritasnya adalah membenahi permasalahan regulasi yang tumpang tindih. Metode yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membentuk Omnibus Law.

Berdasarkan Oxford Dictionary of English, kata omnibus berarti a volume containing several books previously published separately. Secara harfiah, omnibus berasal dari Bahasa Latin omnis yang bermakna every atau all, atau lebih tepatnya all, every, the whole, of every kind.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law adalah sebagai satu undang-undang baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam materi dan subjek yang bertujuan untuk menyederhanakan berbagai undang-undang yang masih berlaku.

Sesungguhnya pelaksanaan konsep Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih dikenal pada negara yang menganut tradisi Anglo-Saxon atau Common Law, di antaranya negara seperti Kanada, Amerika, dan Irlandia. Melihat best practice yang diterapkan Irlandia misalnya, pada 2008 yang mengeluarkan sebuah undang-undang yang mencabut sebanyak 3.225 undang-undang.

Meskipun Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental atau Civil Law, metode Omnibus Law pernah diterapkan melalui Undang-Undang No 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang membatalkan pasal-pasal di beberapa undang-undang.

Salah satu RUU prioritas yang akan dibentuk melalui metode Omnibus adalah RUU Cipta Kerja, yang sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja. RUU tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan investasi. Secara substansi terdapat 11 cluster yang akan berdampak pada 82 UU dan 1.201 pasal.

Sebelas cluster RUU Cipta Kerja tersebut yakni:
1) Penyederhanaan perizinan tanah
2) Persyaratan investasi
3) Ketenagakerjaan
4) Kemudahan dan perlindungan UMKM
5) Kemudahan berusaha
6) Dukungan riset dan inovasi
7) Administrasi pemerintahan
8) Pengenaan sanksi
9) Pengendalian lahan
10) Kemudahan proyek pemerintah
11) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Hingga saat ini, draf RUU masih berada pada pemerintah dan menunggu surat presiden agar segera diserahkan ke DPR untuk kemudian dibahas bersama. Sebelumnya, banyak pihak menyayangkan karena proses penyusunan RUU Cipta Kerja minim melibatkan partisipasi publik dan drafnya belum bisa diakses oleh publik. Hal ini cukup menyulitkan publik khususnya para buruh yang akan terdampak langsung terhadap keberlakuan RUU Cipta Kerja.

Padahal ini penting agar publik dapat menyampaikan aspirasi, sebagaimana Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di mana masyarakat berhak memberikan masukan dalam proses pembentukan perundang-undangan baik secara lisan dan/atau tertulis. Sehingga ke depan, draf RUU Cipta Kerja agar dapat segara diakses guna mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif untuk mencegah korupsi legislasi.

Korupsi legislasi paling rentan terjadi pada proses pembahasan yakni berupa munculnya pasal-pasal siluman, yang sebelumnya tidak ada namun kemudian ada pada saat disahkan. Presiden Jokowi menargetkan waktu 100 hari kerja agar RUU Cipta Kerja selesai dibahas.

Seratus hari kerja merupakan waktu yang cukup singkat dalam pembahasan undang-undang, mengingat banyak RUU yang perlu waktu bahkan bertahun-tahun untuk selesai dibahas. Sehingga perlu benar-benar diperhatikan kembali agar RUU dibentuk sesuai dengan azas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat. Kemudian, Pembahasan di DPR dilakukan secara transparan dengan melibatkan masukan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan RUU Cipta Kerja.

Agar mempermudah keterlibatan publik karena target 100 hari kerja penyelesaian pembahasan RUU Cipta Kerja, salah satu caranya dapat diakomodasi melalui konsultasi publik secara online. Keterbukaan dan partisipasi publik ini cukup efektif untuk mencegah terjadinya korupsi legislasi.

Korupsi legislasi sungguh merugikan masyarakat dan berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara, sehingga sangat rentan dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dan, apabila undang-undang maupun pasal-pasal yang dibentuk melalui proses legislasi yang korup dibatalkan oleh MK, maka sia-sia tenaga, pikiran, dan anggaran yang telah dikeluarkan dalam membuat undang-undang.

Fahmi Ramadhan Firdaus peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(mmu/mmu)