Kolom

RUU Cipta Kerja dan Problematika Ketenagakerjaan

Gede Arya Wiryana - detikNews
Senin, 17 Feb 2020 11:56 WIB
Massa buruh menggelar demo di Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh mengancam mogok massal bila RUU tersebut disahkan.
Demo buruh tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Pemerintah telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Harapannya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat menciptakan lapangan kerja yang seluasnya bagi rakyat Indonesia.

Pada bidang ketenagakerjaan setidaknya memuat perubahan pengaturan perlindungan tentang pekerja dengan perjanjian kerja tertentu, hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan pada alih daya, dan kebutuhan layak melalui upah minimum.

Selain itu RUU ini mengatur pula pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja serta perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu.

Setidaknya terdapat tiga undang-undang yang akan diubah, dihapus, atau ditetapkan peraturan baru. Pertama adalah Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dengan komposisi pengaturan perubahan tersebut, menurut pandangan saya, pengaturan ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja pada dasarnya tidak menyentuh sedikit pun akar persoalan pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara menyeluruh.

Pemerintah selaku penyusun konsep seolah lebih banyak hanya berusaha menambahkan dari bahan peraturan yang sudah berlaku terutama dari ketentuan pelaksana Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kemudian di-copy paste pada aturan RUU Cipta Kerja. Selesai.

Sebuah metode yang sama persis dilakukan pada saat proses pembentukan aturan ketenagakerjaan di masa lalu jika kita melihat sejarah isi aturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dari masa ke masa.

Ambil contoh sederhananya, pengaturan tentang rumus upah minimum yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan kemudian dipindahkan ke RUU Cipta Kerja. Demikian juga perihal pengusaha menyusun struktur dan skala upah di perusahaan yang telah diatur sebelumnya.

Termasuk penyisipan aturan bahwa selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja harus tetap melaksanakan kewajibannya. Sebuah hal yang sebenarnya juga telah ada sejak lama.

Contoh lainnya dari "daur ulang" pasal atau puzzle pasal adalah beberapa pasal hanya dipindah begitu saja, misalkan tentang pekerja asing. Termasuk aturan bagi pekerja asing dilarang menduduki personalia pada Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini masih berlaku hanya dipindahkan posisinya di rancangan RUU Cipta Kerja.

Bahkan untuk pengaturan strategis seperti perjanjian kerja waktu tertentu seolah hanya perlu sedikit "tambal sulam" dengan kalimat berdasarkan kesepakatan para pihak. Bagai kehabisan ide dan mungkin keterbatasan waktu penyusunan, dengan ringan disebutkan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adanya begitu banyak pasal yang menyebutkan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan lainnya membuat RUU Cipta Kerja ini akan sangat rawan menurunkan "anak cucu" ketentuan peraturan perundang-undangan di masa mendatang. Niatan awal penyederhanaan aturan pada akhirnya menjadi kehilangan makna.

Saya tidak akan membahas lebih jauh tentang begitu banyak aturan yang telah ada ditulis ulang sehingga mungkin akan membuat pembaca bosan mengingat memang begitu banyaknya pasal yang pengulangan atau berasal dari pijakan kerangka berpikir yang sama.

Pembahasan selanjutnya mungkin lebih baik adalah perihal kelebihan dari aturan yang hendak diatur pada RUU Cipta Kerja. Sesuatu hal yang baru. Inovasi aturan.

Hal Positif

Saya mencermati setidaknya ada beberapa hal positif yang bisa langsung diterima oleh pekerja, terutama dalam masalah upah, yaitu seperti kewajiban pengusaha memberikan uang kompensasi kepada pekerja dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir.

Selain itu adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan merupakan sebuah ide luar biasa yang patut diapresiasi sehingga pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja masih terjamin kehidupannya.

Semua hal positif ini seolah menjadi "bonus" selain mendapatkan ketentuan uang pesangon dan/atau penghargaan masa kerja.

Kemanfaatan dan perlindungan seperti hal positif di atas seharusnya dapat diperbanyak jika pemerintah pada saat penyusunannya lebih berani lagi melakukan penjelajahan pokok-pokok masalah kekosongan hukum ketenagakerjaan atau melakukan kodifikasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia jauh hari sebelum ada ide menyusun rancangan perundangan baru.

Pengaturan mutasi atau demosi, misalnya, yang saat ini kosong tentunya dapat diatur lebih jauh sehingga membawa kemanfaatan. Atau aturan penahan ijazah yang seringkali merugikan pekerja baru.

Tentunya memang tidak mungkin segalanya kekosongan hukum tersebut diatur dan itulah sebabnya ada aturan yang menyatakan bahwa syarat kerja dapat diatur sendiri di antara pengusaha dan pekerja melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perhatian Khusus

Meskipun demikian, menurut hemat saya, terdapat beberapa hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk segera diatur ulang dalam RUU Cipta Kerja ini, terutama tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pemerintah perlu menuangkan sebuah aturan baru pada UU Cipta Kerja tentang metode penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Metode yang ada sekarang ini sangat tidaklah bersahabat dan seringkali menyulitkan bagi pekerja saat berselisih.

Ketentuan mengikuti hukum acara perdata pada saat penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tidak difungsikan maksimal peran Mediator Hubungan Industrial sebagai lapis pertama pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial seolah menjadikan kendala paling utama bagi pekerja dalam membela dirinya saat berselisih.

Hal ini akan semakin diperparah jika pekerja tersebut tidak pernah mengikuti pendidikan fakultas hukum. Asas mudah dan cepat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial seolah menjadi jargon yang tidak menyentuh dasar.

Selain kekosongan hukum dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, saya menilai, pemerintah seharusnya sudah mulai memikirkan dan menjelajahi konsep ketenagakerjaan yang berkaitan dengan usaha rintisan berbasis teknologi sehingga tidak ada "mitra ilusi".

"Mitra ilusi" di sini dalam artian, seharusnya hubungan kerjanya itu adalah antara pekerja dan pengusaha namun sebagai mitra seolah mereka saling memiliki hak dan kewajiban yang sama serta berimbang.

Di masa mendatang, usaha rintisan berbasis teknologi akan tumbuh dan berkembang semakin pesat di Indonesia. Sebuah konsep pengaturan ketenagakerjaan yang jelas pada usaha bentuk ini tentunya akan memberikan kepastian investasi dan menciptakan lapangan kerja baru secara benar.

Kata kunci pada Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang definisi hubungan kerja sudah selayaknya mendapatkan tinjauan ulang guna memperbaiki persoalan "mitra ilusi" ini.

Patut Didukung

Secara keseluruhan meskipun terdapat kekurangan kesempurnaan di sana-sini, saya melihat bahwa RUU Cipta Kerja tidaklah buruk dan patut didukung.

Tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada konsep RUU Cipta Kerja bidang Ketenagakerjaan. Dalam arti, memang tidak ada sesuatu hal pokok dasar yang diatur kecuali pengulangan yang telah ada.

Saya pada pijakan pandangan ini lebih melihat bahwa RUU Cipta Kerja sebagai sebuah niatan positif pemerintah semata yang tentunya masih perlu dilakukan beberapa perbaikan di tingkat pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Saya yakin dan percaya sebuah konsep hukum ketenagakerjaan yang baik dan menyeluruh serta guna mengisi kekosongan hukum selama ini akan menjadi jawaban atas segala problematika ketenagakerjaan di Indonesia, dan pada akhirnya terciptanya masyarakat adil dan makmur sebagaimana cita-cita kita bersama.

Gede Arya Wiryana, SH, MH, MHRM praktisi ketenagakerjaan, alumni Universitas Canberra

(mmu/mmu)