Kolom Kang Hasan

Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Kesejahteraan

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Senin, 17 Feb 2020 11:07 WIB
kang hasan
Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Japan External Trade Organization (JETRO) mengeluarkan laporan tahunan hasil survei terhadap perusahaan-perusahaan Jepang di 20 negara atau wilayah, termasuk Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 5.700 responden ini, ditemukan bahwa sebanyak 55,8 perusahaan Jepang menilai produktivitas tenaga kerja di Indonesia tidak layak dengan upah minimum regional (UMR).

Sementara itu, perusahaan yang merasa gaji tenaga kerja Indonesia sesuai dengan produktivitasnya adalah sebesar 23,7 persen, dan sisanya tidak menjawab. Lebih dari 50 persen merasa upah dan produktivitas tenaga kerja Indonesia tidak layak dan sesuai. Ini nilai tertinggi dibanding negara lain.

Nilai produktivitas di Indonesia adalah 74,4 atau di berada di urutan ketiga terendah di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, nilai produktivitas di Filipina 86,3, Singapura 82,7, Thailand 80,1, dan Vietnam 80. Sementara itu, risiko dalam iklim investasi di Indonesia, yang tertinggi adalah lonjakan biaya tenaga kerja setiap tahunnya.

Ringkasnya, produktivitas buruh atau pekerja kita rendah. Dulu kita dilirik untuk dijadikan sebagai negara tujuan investasi, karena ada "keunggulan kompetitif" yaitu biaya tenaga kerja yang murah. Kini era emas itu segera berlalu. Indonesia bukan lagi tempat berbisnis dengan tenaga kerja murah.

Naiknya upah adalah konsekuensi pertumbuhan ekonomi yang dibawa oleh investasi tadi. Artinya, kita memang tidak bisa terus-menerus menawarkan hal yang sama kepada investor, yaitu upah murah. Yang bisa kita tawarkan adalah produktivitas tinggi. Kalau produktivitas tinggi, upah tinggi bukan persoalan.

Masalahnya, upah buruh kita meningkat tajam selama 7-8 tahun terakhir, sementara produktivitas jalan di tempat. Siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah ini? Ada banyak pihak.

Kalau pengelola perusahaan, dalam hal ini orang-orang Jepang yang berinvestasi di Indonesia mengeluh soal rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia, sebenarnya konyol. Dalam konteks tertentu, mereka bukan tamu di sini. Yang mereka bicarakan itu adalah orang-orang yang bekerja pada mereka. Mereka bertanggung jawab atas produktivitas para pekerja itu. Menjaga dan meningkatkan produktivitas karyawan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Kalau produktivitas rendah, artinya ada masalah dalam sistem manajemen.

Mungkin orang bisa berdalih, "Di perusahaan kami di negara-negara lain toh produktivitas tinggi. Kalau hanya di Indonesia saja yang rendah, artinya Indonesia yang bermasalah." Itu adalah dalih yang mengabaikan prinsip manajemen. Manajemen adalah sistem yang bekerja untuk memaksimalkan peran setiap objek manajemen, yaitu uang, orang, informasi, dan sebagainya, untuk tercapainya tujuan. Bagaimana faktor-faktor tadi bekerja secara maksimal, tergantung pada kecerdikan manajemen. Ada banyak cerita soal bagaimana seorang CEO mengubah produktivitas sebuah perusahaan, dari titik terendah ke titik tertinggi.

Banyak eksekutif perusahaan Jepang yang datang ke sini dengan harapan segala sesuatu sudah tersedia untuk mereka, termasuk karyawan yang produktivitasnya tinggi. Ibarat orang ingin bertani, berharap lahan yang tersedia pasti subur belaka. Mereka tidak menyiapkan diri dengan strategi kalau keadaannya ternyata berbeda. Lebih konyol lagi, tidak sedikit yang berharap kinerja karyawan setara dengan kinerja di kantor pusat di Jepang, tapi mereka tidak menyediakan sistem seperti yang tersedia di Jepang sana.

Di Jepang perusahaan menyediakan sistem pembinaan karyawan yang sistematis. Sedangkan di sini, banyak perusahaan Jepang yang tidak menyediakannya. Sistem manajemennya timpang, tidak selaras dengan kantor pusat. Tapi itu tadi, mereka berharap adanya kinerja yang setara. Tentu itu adalah harapan yang tidak masuk akal.

Tapi apakah itu melulu salah para pengelola perusahaan? Tentu tidak. Pemerintah juga sama saja. Berharap kinerja para pekerja tinggi, tapi tidak menyediakan sistem pembinaan yang memadai. Kita tidak punya program pelatihan sistematis, terstruktur, dan berjenjang, untuk membina para buruh. Yang ada hanyalah program-program yang digarap secara serampangan, yang tidak berorientasi pada hal-hal yang substansial.

Dua tahun yang lalu saya mengikuti training for trainer untuk sebuah program pelatihan yang bernama Training Within Industry (TWI). Pelatihan ini dulu dirancang di Amerika, saat Perang Dunia II. Usai perang, pelatihan yang tadinya dirancang untuk industri militer itu diperkenalkan ke Jepang. Itulah yang kemudian menjadi basis pengembangan SDM para pekerja Jepang. Dari situlah lahir konsep-konsep yang kini kita kenal sebagai ciri khas industri manufaktur Jepang seperti kaizen, 5S, dan sebagainya. Training ini masih berlangsung di Jepang, setelah 70 tahun berlalu sejak pertama kali dibawa oleh tentara Amerika tadi.

Training ini dikelola oleh asosiasi pelatihan, beranggotakan perusahaan-perusahaan besar. Baik lembaga pengelola pelatihan maupun materi pelatihan, sama-sama berkoordinasi dan mendapat pembinaan dari pemerintah, sehingga standar mutunya tetap terjaga.

Yang menarik dari training ini, menurut cerita para trainer yang melatih saya, dulu setelah melatih orang-orang Jepang, para trainer dari Amerika itu juga pergi ke Indonesia untuk memperkenalkan pelatihan yang sama, pada tahun 1950-an. Tapi berbeda dengan Jepang yang masih melakukan pelatihan itu hingga sekarang, di sini tak terlihat bekasnya.

Pihak lain yang juga bertanggung jawab adalah para buruh itu sendiri. Yang sering kita dengar keluar dari berbagai organisasi buruh adalah tuntutan. Mereka tampak seperti organisasi politik, yang melakukan aktivitas politik. Seakan perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh hanya bisa ditempuh melalui jalur politik.

Menurut saya, organisasi buruh harus menggeser paradigma. Kesejahteraan tidak melulu harus dituntut untuk disediakan oleh perusahaan. Kesejahteraan juga harus dicapai dengan meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi para buruh. Bagaimana meningkatkannya? Dengan belajar bersama melalui berbagai pelatihan. Selain berjuang melalui jalur politik, organisasi buruh harus berjuang melalui jalur ini juga.

(mmu/mmu)