Kolom

Jalan Terjal Pemangkasan Birokrasi

Ali Roziqin - detikNews
Jumat, 14 Feb 2020 16:27 WIB
Mentan Lantik 3 Eselon I
Acara pelantikan pejabat baru (Foto: Fadhly Fauzi Rachman/detikFinance)
Jakarta -

Pemerintah tampaknya memberikan perhatian khusus perihal efisiensi birokrasi. Salah satu agenda besar pemerintah adalah penyederhanaan birokrasi. Birokrasi yang kita kenal selama ini memang membutuhkan prosedur yang sangat lama dan bertingkat. Fakta ini memang memberikan stigma buruk pada proses pelayanan publik di masyarakat, sekaligus berdampak pada lamanya proses pengambilan keputusan.

Penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memangkas Eselon III-V. Dimulai pada tahun ini hingga beberapa tahun mendatang, pemangkasan ini akan dilakukan secara bertahap, baik itu di instansi pusat maupun daerah.

Struktur birokrasi yang bertingkat dan panjang juga menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat investasi di Indonesia. Menurut laporan Ease of Doing Businesses 2019 peringkat Indonesia berada 73 dari 160 negara. Peringkat Indonesia ini jauh dibandingkan dengan negara tetangga Thailand yang menduduki peringkat 27 dan Vietnam peringkat 69.

Berikutnya, untuk memulai dan mengurus administrasi perizinan usaha seorang membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Hal itu bisa kita lihat dari aspek starting a business. Saat ini rata-rata pengurusan izinnya harus melalui 11 prosedur, dengan waktu sekitar 24 hari dan biaya Rp 2,78 juta. Target yang baru, pemerintah akan memangkas prosedur hingga menjadi 9 prosedur, dengan lama pengurusan 9 hari dan biaya menjadi Rp 1,58 juta.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk lebih efisien dan cepat dalam memberikan layanan publik. Menanggapi hal tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi tersebut Surat Edaran (SE) Nomor 384, 390 dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Wali Kota dan Bupati serta seluruh instansi pusat dan daerah.

Peranan birokrasi dalam mendukung aktivitas ekonomi memang menjadi poin penting. Dengan pemangkasan tersebut lambat dan cepatnya birokrasi berpengaruh pada aktivitas ekonomi sebuah wilayah (Mahayati, 2016). Dalam kasus ini pemerintah dapat menjalankan dua fokus utama pemerintahan sekaligus, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan agenda reformasi birokrasi.

Jangan Asal Pangkas

Pemangkasan birokrasi bisa jadi merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan rantai birokrasi yang panjang dan lama. Tetapi pemangkasan pada Eselon III dan IV itu perlu kebijaksanaan. Menurut data BKN 2019 ada sekitar 430 ribu pegawai yang mempunyai jabatan struktural Eselon III sampai V. Sedangkan jumlah ASN Eselon I dan II mencapai 9.686 orang. Rinciannya, 286 ASN Eselon I dan 9.400 ASN Eselon II. Para pegawai yang terkena kebijakan ini akan dialihkan menjadi pejabat fungsional.

Pengalihan ini tentu bukan pekerjaan gampang, perlu analis jabatan yang tepat agar semuanya tidak merasa dirugikan. Proses transisi ini perlu dipikirkan mendalam oleh para pemangku kepentingan. Jangan sampai adanya transisi ini malah memperhambat pelayanan publik oleh beberapa instansi.

Masalah pemangkasan birokrasi yang lebih kompleks tentu akan lebih banyak ditemui beberapa instansi terutama di daerah. Contoh beberapa Kementerian Pusat misalnya ada beberapa Eselon III dan IV yang mempunyai wewenang menjadi pemimpin kecil sekaligus juga menentukan pos anggaran pada tupoksinya. Selain itu juga ada camat dan lurah yang menempati posisi Eselon III dan IV. Tugas, pokok dan fungsi mereka tidak bisa diganti begitu saja ke tugas fungsional.

Pemangkasan birokrasi juga diharapkan bisa menjadi langkah efisiensi anggaran belanja pegawai. Berikutnya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pemerintah mematok belanja pegawai sebesar Rp 416,1 triliun. Angka itu naik 10,54 % dibandingkan APBN 2019 yang dipatok sebesar Rp 376,4 triliun. Struktur anggaran ini salah satunya karena banyaknya eselon yang mendapatkan tunjangan-demi tunjangan.

Sebagai pengingat, dalam lima tahun terakhir, jumlah belanja pegawai terlihat selalu meningkat setiap tahunnya. Pada 2015 lalu, pemerintah mengalokasikan dana untuk pos belanja pegawai sebesar Rp 281,1 triliun, 2016 sebesar Rp 305,1 triliun, 2017 sebesar Rp 312,7 triliun, dan 2018 sebesar Rp 346,9 triliun.

Struktur birokrasi memang mengenal apa yang namanya jabatan struktural dan fungsional. Komposisinya yaitu 10,73 persen adalah jabatan struktural, sekitar 39,10 persen jabatan fungsional umum, dan 50,17 persen adalah jabatan fungsional tertentu. Pemangkasan untuk jabatan struktural rencananya diharapkan selesai pada akhir 2020. Namun rasa-rasanya cukup sulit terealisasi.

Adapun pemangkasan atau penyederhanaan birokrasi ini mempunyai tiga tahap; tahap pertama surat edaran, tahap kedua penyelarasan kebijakan fungsional, dan ketiga penerapan smart office (e-government). Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi, penyederhanaan birokrasi bisa dilakukan dengan menerapkan e-government dan Artificial Intelligence/AI (kecerdasan buatan).

Konsekuensi

Pemangkasan birokrasi dengan struktur yang gemuk memang bukan pekerjaan mudah. Musti ada konsekuensi-konsekuensi yang diterima. Selain itu pemangkasan birokrasi dilakukan karena tujuan panjang yang ingin dicapai yaitu mempercepat birokrasi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan.

Pemangkasan eselon bisa berdampak pada aspek sosial, psikologi, dan ekonomi para pegawai. Para pegawai yang terkena kebijakan pemangkasan terutama Eselon III dan IV sedikit banyak berimplikasi pada aspek kesejahteraan pegawai. Tunjangan struktural yang biasanya mereka dapatkan sekarang sudah tidak ada lagi karena dipindah tugaskan ke jabatan fungsional.

Berikutnya adanya pemangkasan eselon juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Seperti yang kita tahu bahwa jabatan struktural adalah jenjang karier. Sehingga level kompetisinya juga akan selalu ada. Namun terlepas dari itu semua, pemangkasan birokrasi tetaplah perlu dilakukan, dengan catatan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai adanya pemangkasan birokrasi berefek buruk pada tubuh birokrasi itu sendiri dan mengacaukan pelayanan publik di masyarakat.

Tuntutan masyarakat yang menginginkan birokrasi yang lebih cepat dan responsible perlu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan, saya percaya pemangkasan Eselon III-V adalah langkah awal perbaikan birokrasi hingga nanti penggunaan teknologi informasi seperti AI bisa membantu mewujudkan birokrasi yang lebih cepat.

(mmu/mmu)