Kolom

Menyiapkan Pangan di Nagara Rimba Nusa

AT Adib - detikNews
Rabu, 12 Feb 2020 14:30 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hari ini menyaksikan pengumuman pemenang desain ibu kota negara baru dalam sayembara. Yuk, lihat desain pemenang sayembara itu.
Desain pemenang sayembara ibu kota baru (Foto: Trio Hamdani)
Jakarta -
Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim) sudah diketok palu. Konsep Nagara Rimba Nusa yang diusung oleh Sofian Sibarani bersama Tim Urban+ menjadi jawaban kepastian akan kepindahan IKN. Menawarkan konsep ramah lingkungan dengan berbasis smart city, masa depan IKN terlihat lebih cerah.

Konsep seperti itulah yang sepertinya diidam-idamkan oleh para pemikir negara dan beberapa masyarakat saat ini. Namun, meskipun akan menjadi IKN dengan tata kota yang menjanjikan, pro-kontra hadir mengiringi jalannya proses persiapan kepindahan. Hal yang kerap disorot oleh publik adalah terkait bengkaknya anggaran. Sofian Sibarani sendiri sebagai pemenang sayembara desain IKN belum mengetahui persis seberapa besar anggaran yang akan digelontorkan pemerintah. Hanya saja dia menaksir modal awal yang dibutuhkan akan menyentuh angka Rp 466 triliun.

Tetapi pemerintah tampaknya tidak begitu merisaukan soal anggaran pembangunan IKN di ranah Borneo bagian timur itu. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pembiayaan berasal dari APBN sebesar 19 persen dari total seluruh biaya pembangunan. Sementara itu sisanya berasal dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan investasi dari swasta dan BUMN. Persentase penganggaran itu akan dibuat sedemikian rupa sehingga APBN tidak terlalu terbebani dalam rangka pemindahan IKN.

Terlepas dari anggaran yang begitu fantastis, sebaiknya pemerintah juga ikut memperhatikan masalah kesiapan di tempat tujuan. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia seperti sandang, papan, dan pangan. Apabila dilihat dari kesiapannya, kebutuhan sandang sepertinya tidak begitu dipermasalahkan di era industri 4.0 ini. Kemudian dari kebutuhan papan yang sering dianggap sebagai tempat tinggal bukanlah suatu masalah serius.

Mungkin sedikit ganjalan terletak pada mahalnya biaya konstruksi untuk membangun perumahan, gedung pemerintah dan fasilitas serta sarana prasarana terkait. Namun hal ini mungkin bisa diatasi dengan langkah pemerintah yang akan melakukan kerja sama dengan KUBP, swasta, dan BUMN. Kebutuhan pangan sepertinya yang akan menjadi masalah serius apabila tidak disiasati dari sekarang.

Masalah pangan sering luput dalam perencanaan perkotaan di berbagai negara, bahkan di negara maju Asia dan Eropa sekalipun. Negara-negara maju pernah mengalami krisis pangan dalam beberapa tahun silam karena masalah iklim yang tak menentu dan lahan yang kurang diperhatikan dalam perencanaan tata ruang dan wilayah tempo hari. Maka dari itulah pemerintah wajib hukumnya dalam memperhatikan aspek kedaulatan pangan di IKN baru nantinya.

Memikirkan ketahanan pangan di IKN sedini mungkin sangat diperlukan karena erat kaitannya dengan fenomena migrasi besar-besaran yang akan terjadi pada 2024 mendatang. Akan ada sebanyak 182.452 jiwa dari golongan ASN yang harus siap pindah dari lingkungan kementerian dan lembaga pusat. Belum lagi ditambah dengan jutaan jiwa golongan swasta yang akan mencoba peruntungan di tempat baru.

Jadi, ketahanan pangan yang berdaulat sangat diharapkan untuk mencukupi kebutuhan pangan seperti beras dan yang lainnya. Sampai sejauh ini, Provinsi Kaltim selalu melakukan "impor" beras dari luar Pulau Kalimantan dalam rangka mencukupi kekurangan pasokan beras. Pasokan beras datang dari daerah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Hal ini tentu saja sangat memungkinkan terjadi lonjakan harga beras karena adanya proses pendistribusian beras dengan rantai perdagangan yang cukup panjang.

Kalimantan Selatan (Kalsel) sebenarnya salah satu provinsi terdekat di Pulau Kalimantan dengan produksi beras yang cukup besar, yakni mencapai 668.984 ton pada 2018 (BPS, 2019). Namun rasanya kecil kemungkinan untuk menyuplai beras di wilayah Kaltim lantaran kebutuhan beras di sana lebih diutamakan untuk mencukupi asupan masyarakat Kalsel sendiri yang mencapai 4,3 juta jiwa (BPS, Hasil Proyeksi Penduduk 2020).

Sementara itu proyeksi penduduk Kaltim pada 2020 akan mencapai 3,6 juta jiwa. Belum lagi ditambah dengan migrasi besar-besaran yang pasti tidak mungkin dihindari. Sedangkan produksi beras di Kaltim tak sampai angka 150.000 ton. Sehingga beberapa waktu silam pun Kementerian Pertanian juga ikut mengungkapkan bahwa Kaltim masih defisit beras hingga 60.000 ton atau setara dengan 10.000 hektar lahan jika dimungkinkan menutupi defisit tersebut.

Sungguh wajar apabila selama ini pasokan beras Kaltim datang dari luar daerah. Namun alangkah eloknya lagi apabila Kaltim dapat menyuplai beras sendiri dengan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya tanpa bergantung dengan daerah lain. Harapan tentu saja ada tergantung strategi dari pemerintah setempat dibantu dengan pemerintah pusat untuk menghadapi tantangan pangan ke depannya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebenarnya terbilang sederhana. Misalnya dengan menambah lahan sawah di wilayah Kaltim sehingga pasokan cadangan beras untuk beberapa tahun ke depan dapat terpenuhi. Toh masih banyak lahan kosong yang sebenarnya dapat dioptimalkan potensinya untuk menanggulangi masalah pangan.
Berikutnya dengan cara pendampingan dalam perawatan lahan sawah secara konsisten.

Lahan sawah yang tersedia patut dijaga kelestariannya. Artinya perawatan sawah sangat penting untuk keberlangsungan ketahanan pangan. Contoh saja berdasarkan pengamatan saya yang berdomisili di wilayah Pulau Kalimantan, di mana rata-rata jenis lahan untuk menanam padi adalah padi ladang atau tadah hujan. Bukan sawah irigasi yang notabene lebih rapi dan bisa dibilang lebih menghasilkan ketimbang padi yang ditanam di ladang atau tadah hujan.

Adanya sawah jenis tersebut di mayoritas daerah Kalimantan sangat memungkinkan tergenangnya lahan ketika hujan karena tidak ada sistem pengairan yang layak. Sebut saja parit yang penulis rasa kualitasnya belum optimal. Bahkan ada sawah yang tanpa adanya parit. Sudah bisa dibayangkan bukan ketika hujan tiba.

Maka dari itu apabila langkah tersebut dapat dikebut dari sekarang, saya yakin pada 2024 mendatang wilayah Kaltim akan memiliki hamparan sawah yang luas. Dengan begitu Kaltim akan menjadi daerah yang mandiri dan berdaulat dalam hal pangan. Bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi penyuplai terbesar pasokan beras di Nusantara mengingat wilayah Kaltim yang teramat luas dibandingkan dengan daerah yang biasa mengirim beras ke Kaltim.

Berbicara mengenai anggaran pembangunan IKN baru memanglah sangat rasional mengingat konsep yang ditawarkan begitu mempesona. Namun, pesonanya akan semakin menawan apabila aspek pangan juga menjadi pertimbangan. Bahkan tidak hanya pertimbangan semata, melainkan prioritas yang harus dipersiapkan sedini mungkin.

Achmad Tasylichul Adib staf Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat

(mmu/mmu)