Kolom Kang Hasan

SMK, Antara Mimpi dan Kenyataan

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Senin, 10 Feb 2020 10:07 WIB
kang hasan
Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo punya mimpi soal SMK. Ini bukan cerita soal mobil Esemka. Ini cerita tentang sekolah kejuruan. Presiden punya mimpi, agar sekolah kejuruan ini menjadi sarana untuk mendidik anak-anak muda untuk punya keterampilan, motivasi, dan disiplin, sehingga siap masuk ke dunia kerja. Mereka akan jadi pendukung pembangunan industri Indonesia.

Keinginan Presiden itu dituangkan ke berbagai kebijakan. Salah satunya adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Presiden ingin berbagai lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (di masa itu), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan, bahu membahu mewujudkan keinginan itu.

Presiden juga beberapa kali mengungkapkan perlunya perubahan isi SMK. Dalam berbagai kesempatan ia mengeluh soal SMK yang masih berkutat pada SMK bangunan, sementara tuntutan sekarang adalah hal-hal yang terkait dengan industri digital.

Merespons keinginan Presiden tersebut, banyak hal yang telah dilakukan oleh banyak pihak. Jumlah SMK ditambah. Jurusan-jurusan yang disebut dalam keinginan Presiden tadi dibuat. Berbagai program untuk mendorong peningkatan kualitas SMK dicanangkan. Tidak hanya dari dalam negeri, dukungan dari luar negeri juga dicari.

Sekitar 4 tahun yang lalu saya didatangi oleh tamu yang merupakan konsultan dari Kementerian Pendidikan Jepang. Mereka sedang merumuskan program dukungan untuk pengembangan SMK bagi pemerintah Indonesia. Saya didatangi untuk dimintai pendapat soal apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh kalangan industri terhadap SMK dan lulusannya. Waktu itu kami berdiskusi cukup panjang. Banyak masukan yang saya sampaikan.

Pemerintah juga memberi insentif kepada perusahaan atau lembaga lain yang berkontribusi untuk mengembangkan SMK. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128 Tahun 2019 telah ditetapkan imbalan berupa pengurangan pajak penghasilan bagi lembaga/perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan untuk membina SMK. Besarnya sampai 200% dari nilai biaya yang dikeluarkan untuk pembinaan tadi.

Apa hasil dari semua dorongan tadi?

Minggu lalu saya kembali kedatangan tamu, kali ini konsultan untuk pemerintah Australia. Mereka menyodorkan data yang menggambarkan kenyataan yang tidak terlalu menggembirakan. Sejak 2014 banyak SMK dibangun. Berbagai kebijakan dirumuskan untuk meningkatkan mutu SMK. Faktanya, tingkat pengangguran tertinggi pada 2019 justru ditempati oleh lulusan SMK. Angkanya 10,42%.

Banyak SMK didirikan, dengan fokus kompetensi seperti yang diinginkan Presiden tadi, yaitu terkait dengan ekonomi digital. Sekolah-sekolah didirikan di seluruh Indonesia. Tapi pada faktanya lapangan kerja yang tersedia di bidang itu hanya ada di Pulau Jawa. Artinya, sekolah-sekolah tadi didirikan, lalu berkontribusi untuk mencetak pengangguran.

Sebagai pengguna kami ditanya soal komposisi serapan lulusan SMK. Di industri yang kami kelola, tingkat serapan terhadap lulusan SMK hanya sekitar 10-40% dari jumlah pekerja lulusan SMA sederajat. Meski bergerak di bidang industri manufaktur, kami justru lebih banyak merekrut lulusan SMA ketimbang SMK.

Apa sebabnya? Pihak konsultan tadi menyodorkan fakta bahwa sebenarnya isi kurikulum SMK nyaris tidak berbeda dengan kurikulum SMA. Selisihnya hanya 20%. Siswa SMK masih harus belajar pelajaran SMA umum seperti sejarah, kesenian, PKn, dan agama. Porsi pelajaran agamanya 50% lebih banyak dibandingkan pelajaran fisika atau kimia. Komposisi khas sekolah kejuruan yang hanya 20% tadi sangat jauh dari cukup. Bila dibandingkan dengan komposisi kurikulum sekolah sejenis di Jerman, SMK kita jadi tampak seperti komedi.

Para manajer yang ikut berdiskusi menjelaskan bahwa pada prinsipnya perusahaan tidak berharap banyak pada kemampuan teknis calon karyawan setingkat lulusan SMA. Bukan tidak butuh, tapi sulit berharap. Yang penting mereka punya kemampuan logika dasar, ditambah disiplin dan motivasi yang baik, mereka bisa diterima. Soal kemampuan teknis, kami bisa melatih mereka setelah diterima.

Faktanya, para lulusan SMK kalah bersaing dengan lulusan SMA. Dari sisi kemampuan dasar dan disiplin, rata-rata mereka lebih rendah dari lulusan SMA. Sementara itu kemampuan teknis mereka juga tidak menonjol. Jadi tak ada alasan khusus bagi pengguna untuk merekrut lulusan SMK.

Apa yang sebenarnya harus kita lakukan terhadap SMK? Dalam berbagai kesempatan saat dimintai pendapat soal ini, termasuk di sebuah seminar yang diselenggarakan di UPI Bandung, saya sampaikan bahwa hal mendesak yang harus dibenahi adalah soal disiplin dan etos kerja. Seperti saya ungkap di atas, bagi perusahaan itu lebih penting daripada kemampuan teknis. Ironisnya, citra SMK justru jauh dari itu. Citra SMK justru adalah tidak disiplin, dan nyaris identik dengan kenakalan dan kebrutalan.

Di samping perbaikan kurikulum, membenahi materi yang diajarkan, SMK perlu diubah dalam hal pendekatan. Ini bukan SMA biasa. Ini adalah tempat membina para calon pekerja industri. Para siswa harus dididik untuk sejak awal mengenal apa dan bagaimana industri manufaktur itu. Yang lebih penting adalah, mereka harus dididik soal bagaimana seorang pekerja manufaktur harus bersikap.

Kita memerlukan SMK dengan pendekatan khusus untuk membentuk disiplin, motivasi, dan etos kerja.

(mmu/mmu)