Kolom

Ruang Publik, Kehadiran Negara, dan Keberagaman

Jazak Hidayat - detikNews
Jumat, 07 Feb 2020 14:18 WIB
Kebutuhan akan ruang publik di DKI Jakarta terus meningkat. Pemprov DKI pun terus berusaha meningkatkan prosentase ruang terbuka hijau bagi warganya.
Ruang publik sebagai tempat interaksi warga dan representasi kebhinekaan (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Banyak hal yang berdampak buruk pada kehidupan kita sehari-hari, mengganggu keberlangsungan aktivitas dari tidak sedikit orang, berpangkal dari hal sederhana, yakni abai pada kepentingan bersama. Iya, ini hal yang terlalu sederhana sekaligus pesan yang terlalu sering diulang. Terasa seperti petuah orang tua yang membosankan. Tapi coba saja Anda bantah dan katakan bahwa itu salah!

Saat tiap orang tak peduli dengan kondisi selokan di depan rumah yang tersumbat sampah hingga kemudian baru tersadar setelah terdampak banjir. Ketika orang-orang dengan seenaknya memarkir kendaraan tanpa memikirkan kemungkinan orang lain bisa terhalangi. Juga bila sekumpulan orang dengan semena-mena membunyikan suara-suara untuk kepentingan mereka sendiri hingga membisingkan bagi orang-orang lain.

Banyak dari kita yang sebetulnya memiliki kepekaan pada hal-hal baik seperti kebersihan dan ketertiban, tetapi hanya pada sebatas ruang-ruang pribadi kita. Semua ruang di luar properti pribadi sering dipandang sebagai "ruang tak bertuan" yang tak perlu dirawat.

Namun begitu, terus berkelindan pada penyalahan perilaku warga tidak akan membawa isu ini ke mana pun selain berujung pada ungkapan-ungkapan kekesalan. Persoalan keabaian kita terhadap kepentingan bersama harus tetap diletakkan pada kerangka sebuah sistem bernegara, di mana pemerintah adalah penanggung jawab utama. Dalam kerangka bernegara inilah kepentingan bersama itu berwujud "ruang publik".

Ada kesenjangan antara nilai-nilai komunal yang hidup secara organik dalam suatu masyarakat dan konsep ruang publik yang lahir dari rahim sistem negara. Ruang publik tidak semata soal menghormati kepentingan bersama. Masyarakat kita yang komunal tidak asing dengan hal tersebut. Persoalannya ada pada kemampuan negara untuk mentransformasikan budaya komunal yang berlaku di masyarakat menjadi pola relasi ruang publik yang tersistem dan dilindungi negara.

Di ruang-ruang publik inilah persinggungan antarwarga terjadi, dengan segala bawaan perilaku, nilai, dan budaya. Di sinilah pertaruhan terhadap kepentingan bersama terjadi. Apakah tiap individu akan bisa sejalan satu sama lain dalam mempersepsikan apa itu dan bagaimana merawat kepentingan bersama? Apakah setiap orang akan bersepakat menjaga kebersihan, ketertiban, dan saling menghormati berbagai ekspresi nilai dan budaya yang saling bertemu?

Bisakah taman-taman kota terjaga kebersihannya tanpa ada petugas kebersihan dan ketersediaan tempat sampah? Mungkinkah ruang-ruang bagi para pejalan kaki bisa terjaga aksesibilitasnya, baik dari kesemrawutan penataan pedagang, lahan parkir maupun properti pemerintah sendiri yang tak jarang menghadang guiding block untuk penyandang tuna netra?

Di sinilah negara dituntut untuk hadir dengan serangkaian program yang mampu mempertemukan dan mentransformasikan ragam perilaku dan cara pandang publik untuk bisa bersepakat merawat kepentingan bersama. Bukan sekadar dengan seperangkat aturan, yang seringkali terbengkalai.

Jika keberadaan sistem negara memang sebuah keniscayaan, maka ia haruslah sebuah sistem yang betul-betul "hadir" di tengah warganya. Jika tidak, ia hanya akan menjadi sebuah sistem yang oleh Hannah Arendt disebut "banalitas kejahatan" (banality of evil). Negara yang di dalamnya masyarakat hidup berdampingan tetapi tidak saling merawat kepentingan bersama, melainkan saling sikut membela kepentingan masing-masing.

Ruang Ekspresi

Penggunaan istilah ruang publik ini jika dikaitkan dengan contoh-contoh yang disebutkan di atas memang lebih mengarah pada pengertian sederhananya, ruang secara fisik (public space), yang idealnya bisa diakses oleh setiap warga tanpa terkecuali.

Namun juga tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan ruang yang bersifat abstrak di mana berbagai ekspresi pemikiran dan nilai bisa diungkapkan. Ini sebuah ruang yang oleh Habermas disebut sebagai public sphere. Pada ruang-ruang ini, kehadiran negara diposisikan sebagai penjamin kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keberadaan ruang publik dengan dua pengertian maupun fungsi di atas sebagai satu-kesatuan mestinya menjadi pemahaman umum. Ruang publik sebagai ruang ekspresi keberagaman menegaskan makna substansial dari ruang publik itu sendiri sebagai representasi kepentingan bersama yang dilindungi konstitusi.

Berbagai aksi persekusi dari sebagian kelompok terhadap ekspresi pemikiran atau budaya dari kelompok lain mestinya tidak perlu terjadi jika budaya ruang publik telah betul-betul terbangun dan merupakan manifestasi dari keberfungsian negara. Di sinilah tantangan sesungguhnya dari suatu proses membangun sebuah peradaban ruang publik.

Keberadaan ruang-ruang publik secara fisik, yang menjamin aksesibilitas kepentingan bersama secara inklusif adalah keniscayaan dalam sebuah masyarakat sipil. Sementara ruang publik sebagai perwujudan keberagaman ekspresi dan opini merupakan prasyarat eksistensi 'publik' itu sendiri, yang merupakan representasi kehadiran negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak warganya.

Jadi ketika di ruang-ruang di mana seharusnya terdapat kepentingan bersama tetapi terabaikan, ini tidak semata karena para warga tidak memiliki kesadaran atau kepekaan terhadap ketertiban, melainkan karena mereka belum terjalin dalam suatu ikatan sebagai publik. Dan negara sebagai penanggung jawab utama berarti kurang mampu membangun ikatan publik tersebut.

Ruang-ruang tersebut dirasa tak cukup mampu merepresentasikan apa yang seharusnya menjadi kepentingan bersama secara inklusif. Yang mengemuka lebih berupa ikatan-ikatan kolektif yang menjurus ke komunalisme sektarian, atas dasar asal daerah, suku, ras hingga agama. Maka tidak heran jika yang muncul aksi-aksi pembubaran kegiatan ibadah kelompok-kelompok minoritas ketimbang permufakatan untuk saling memfasilitasi kepentingan bersama.

Dengan demikian, ruang publik sejatinya tidak sekadar ruang interaksi antarwarga untuk bisa merawat atau memenuhi kepentingan bersama, melainkan juga representasi kebhinnekaan yang inklusif. Ini yang juga menjadi penanda kehadiran negara. Bukan untuk merepresi tetapi memfasilitasi, dan menjamin, terjalinnya interaksi sosial yang menyokong keberadaan ruang-ruang kepentingan bersama hingga betul-betul menghadirkan masyarakat sebagai publik.

Sulit membayangkan masyarakat akan terjalin dalam ikatan sebagai publik, yang memiliki kesadaran dan kepekaan akan kepentingan bersama, jika sebagiannya masih sering terdiskriminasi, diperlakukan sebagai liyan. Maka sulit pula akan tercipta budaya ruang publik. Tanpa adanya budaya ruang publik, sebuah negara akan terus berada dalam kelit kelindan budaya yang abai terhadap kepentingan bersama. Sebuah masyarakat yang bukan publik, melainkan kerumunan.

Jazak Akbar pemerhati isu-isu sosial-budaya

(mmu/mmu)