Kolom

Dilema Memulangkan Mantan ISIS

M Syaroni Rofii - detikNews
Kamis, 06 Feb 2020 11:39 WIB
Tiga warga Prancis yang bergabung ke ISIS dihukum mati di Irak
Foto: BBC World
Jakarta -

Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengkaji kemungkinan memulangkan 660 Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah bergabung dengan ISIS. Setelah kekalahan ISIS pada pertengahan 2019, para pengikutnya berada dalam ketidakpastian karena harus berurusan dengan hukum setempat di mana mereka tertangkap. Sejauh ini, Suriah, Irak, dan Turki merupakan negara-negara yang berhasil menahan para tentara teroris asing atau sering disebut Foreign Terrorist Fighters.

Kekalahan ISIS belakangan memang menjadi masalah baru bagi negara-negara di dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Prancis Emanuel Macron misalnya sempat saling sindir terkait mekanisme yang akan dipilih untuk merespons keberadaan warga negara mereka yang berada di sel-sel pemerintah Turki, Suriah, dan Irak. Apakah akan memulangkan atau membiarkan mereka terombang-ambing tanpa status kewarganegaraan.

Namun demikian, Turki sendiri sebagai salah satu negara yang berhasil menangkap dan menahan para simpatisan ISIS pada akhir 2019 menyatakan akan memulangkan para mantan ISIS ke negara asal mereka masing-masing.

Jumlah Simpatisan ISIS

Jika merujuk data 2015, jumlah pengikut ISIS yang datang dari luar negeri tidaklah sedikit. Propaganda Abu Bakr Al Baghdadi berhasil mempengaruhi simpatisan dari berbagai penjuru dunia. Dari Eropa mencapai angka 5.000, negara eks Uni Soviet mencapai 4700, Amerika Utara 280, Afrika Utara 8,000, Timur Tengah 8,240, dan Asia Tenggara 900 orang (The Soufan Group, 2015).

Data serupa juga diterbitkan oleh International Centre for Counter Terorism (ICCT) pada 2016 yang menyebutkan tentang kecenderungan generasi muda dari negara-negara Eropa Barat seperti Prancis, Jerman, dan Inggris yang mendominasi angka pengikut ISIS (Rusia Today, 1/4/2016).

Jumlah di atas tentu saja mengalami penurunan karena sebagian dari pengikut ISIS meninggal dalam pertempuran dan sebagian lainnya pindah untuk mencari perlindungan di negara-negara yang belum stabil.

Sikap Indonesia

Pemerintah Indonesia sendiri kelihatannya dalam posisi dilematis karena di satu sisi mereka yang bergabung ISIS merupakan WNI yang mengingkari kesetiaan kepada negara --bergabung dengan ISIS untuk terlibat sebagai tentara dan pengikut adalah pelanggaran konstitusi Indonesia. Sementara di sisi lain pemerintah Indonesia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan mereka ke Tanah Air.

Ketika isu pemulangan WNI mantan ISIS mengemuka, respons masyarakat Indonesia terbelah; sebagian mendukung, sebagian lainnya menolak. Pemerintah dan DPR juga tidak berada dalam satu suara terkait mekanisme repatriasi mantan pejuang yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak itu (CNN Indonesia, 4/02/2019).

Membawa pulang WNI yang pernah silau oleh propaganda ISIS bukanlah pekerjaan mudah. Memulangkan mereka tidak semudah memulangkan tenaga kerja Indonesia yang mengalami persoalan administrasi di negara-negara Timur Tengah. Ada konsekuensi yang harus diantisipasi ketika mereka kembali ke Indonesia.

Guna merespons masalah tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, BNPT selaku koordinator dalam urusan pencegahan dan penanggulangan terorisme perlu melakukan kajian dan assessment dengan melibatkan berbagai kementerian dan universitas untuk melihat dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kepulangan mereka. Sebab, dalam diri para simpatisan teroris masih tersisa ideologi teror.

Kedua, Indonesia perlu mempelajari pengalaman Jerman, Inggris, dan Australia yang baru-baru ini memulangkan warga mereka dari Timur Tengah. Indonesia membutuhkan pengalaman negara-negara tersebut dalam upaya deradikalisasi jangka pendek dan jangka panjang untuk warga yang pernah bergabung dengan organisasi teror paling berbahaya dalam sepuluh tahun terakhir itu.

Terakhir, penegakan hukum terhadap mantan pengikut ISIS sangat diperlukan agar bisa menjadi pelajaran bagi tindakan serupa di masa depan. Sekaligus mengirim pesan kepada masyarakat bahwa negara pasti memberikan hukuman bagi setiap tindakan teror yang membahayakan masyarakat dan stabilitas nasional.

M. Sya'roni Rofii Doktor Hubungan Internasional Marmara University Turki, Direktur Eksekutif Center for Indonesia and International Affairs (CIFA), dosen Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

(mmu/mmu)