Kolom

Fantasi Kerajaan Fiktif, Fenomena Sosial Apa?

Wildan Sena Utama - detikNews
Selasa, 04 Feb 2020 14:08 WIB
Usai heboh Keraton Agung Sejagat, kini di Kota Bandung geger dengan kemunculan Sunda Empire. Kelompok apa sih itu?
Taman di UPI yang dijadikan tempat upacara Sunda Empire (Foto: Muhamad Solehudin)
Jakarta -

Toto Santoso mendeklarasikan Keraton Agung Sejagat di Purworejo. Toto Santoso mengaku sebagai titisan penerus Raja Majapahit yang diangkat setelah berakhirnya perjanjian Portugis dan Kerajaan Majapahit 500 tahun silam. Berakhirnya perjanjian itu menyimbolkan berakhirnya dominasi kekuasaan Barat atas dunia yang direpresentasikan oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Kontrol atas dunia harus dikembalikan kepada penguasa yang berhak, yaitu Keraton Agung Sejagat sebagai penerus Majapahit. Namun, Keraton yang "kabarnya" mengklaim menguasai Pentagon dan PBB ini ternyata tak berdaya diciduk polisi.

Sementara itu, di Bandung muncul pula fenomena kerajaan fantasi. Sekelompok orang berseragam militer yang mengaku sebagai anggota Sunda Empire bersiap menyambut berakhirnya kekuasaan negara-negara di dunia pada 15 Agustus 2020. Sunda Empire yang berarti kekaisaran matahari atau kekaisaran bumi memiliki misi besar memperbaiki tatanan dunia baru dan berharap pemerintahan seluruh dunia mengikuti arahan dari Bandung. Mereka mengklaim mampu menghentikan senjata nuklir dan didukung oleh pendiri Microsoft Bill Gates dan pendiri Ali Baba Jack Ma.

Meskipun raja gadungan dan kerajaan fantasi ini muncul membawa klaim-klaim tak masuk akal, tidak sedikit masyarakat yang ikut bergabung. Bahkan pengikut Keraton Agung Sejagat berjumlah ratusan orang. Mengapa banyak orang dengan mudah terbujuk rayuan irasional dan bergabung ke kerajaan-kerajaan fiktif tersebut? Fenomena sosial apakah ini?

Konspirasi, Frustrasi, Eskapisme

Fenomena masyarakat yang tertarik bergabung dengan cerita karangan sejarah ala Sunda Empire dan Keraton Sejagat menurut saya bukanlah persoalan sesimpel kegagalan pengajaran sejarah di sekolah. Fenomena ini tidak hanya cukup diteropong oleh analisis historis, melainkan perlu melibatkan penalaran sosiologis dan psikologis.

Digitalisasi informasi saat ini telah mendemokratiskan pengetahuan. Hari ini tidak perlu menjadi profesor untuk menjadi berpengetahuan. Orang yang niat untuk belajar dan mau mencari ilmu dapat menajamkan pikirannya dengan menyelami dunia informasi melalui ponselnya masing-masing. Meskipun semua informasi hari ini dengan mudah dapat kita peroleh, mengapa di sebuah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat masih banyak orang-orang yang percaya dengan karangan-karangan sejarah konspirasional tak masuk akal?

Beberapa laporan dan analisis pengamat telah menyebutkan bahwa para pengikut dua kerajaan fiktif ini mayoritasnya berusia tua dan berasal dari kalangan menengah ke bawah dan berpendidikan kurang "memadai". Dari berbagai analisis tersebut dapat dirangkum: mereka disebut-sebut sebagai generasi post-power syndrome, tidak well-informed, dan golongan yang terpinggirkan. Sehingga mereka gampang tergiur oleh iming-iming imajinasi masa depan yang lebih baik di bawah kerajaan-kerjaan baru tersebut. Sesuatu yang sulit diharapkan oleh mereka di tengah ketidakberdayaan negara untuk hadir membela orang-orang lemah yang digilas oleh sistem ekonomi-politik yang tidak berpihak kepada mereka.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dibangun melalui simbol, ritual, dan maskulinitas, ajakan dari para pemimpin gadungan yang mengedepankan simbol palsu dan keperkasaan, serta cerita-cerita konspirasional yang tampak ilmiah tentu lama kelaamaan akan mendatangkan keyakinan. Apalagi bila cerita itu dapat dikaitkan dengan revivalisme kejayaan Nusantara di masa lalu. Karangan tersebut akan terasa "dekat" dan memiliki bobot legitimasi yang dapat dipertimbangkan. Meskipun apabila orang-orang ini mau berupaya sedikit lebih keras mencari tahu, mereka bisa meruntuhkan segala asumsi-asumsi irasional yang dikarang kerajaan fiktif tersebut.

Namun, alih-alih menghakimi sekedar latar belakang sosial para pengikut dua kerajaan yang mayoritasnya berasal dari kelas menengah bawah dan dikatakan kurang berpendidikan, ada persoalan lebih besar yang kita hadapi hari ini. Meskipun kita menyambut revolusi digital dengan sukacita. Ternyata transformasi besar ini belum mampu merubah sepenuhnya pemikiran kita untuk menjadi lebih kritis, rasional dan terbuka.

Di tengah zaman keterbukaan informasi, nyatanya tidak hanya masyarakat kelas bawah yang percaya pada cerita-cerita konspirasi atau hoax. Tapi juga kelas menengah perkotaan banyak tergoda untuk mempercayai cerita semacam ini. Meskipun dalam format dan pembahasan berbeda, yang tampak lebih modern dan "ilmiah", tapi ujung-ujungnya pseudo-sains dan juga hoax. Berapa banyak kalangan menengah perkotaan yang percaya pada cerita kesaktian Dimas Kanjeng, Lia Eden, konspirasi Yahudi-Fremason, invasi China ke Indonesia, Candi Borobudur didirikan oleh Nabi Sulaiman, sampai penipuan berkedok investasi bodong.

Karangan konspirasional atau hoax nyatanya telah berhasil menyerang sisi rapuh manusia, yaitu perasaan. Frustrasi terhadap situasi sosial-ekonomi dan mentalitas instan jalan pintas telah mematikan nalar yang tidak terbangun secara kritis. Cerita konspirasi atau hoax sebaliknya telah mampu membangkitkan sentimen mereka, entah itu dengan menghadirkan kesan revivalisme tradisional, berbalut spiritual, dibumbui isu politis atau malahan dibungkus "kemodernan" dan "keilmiahan" palsu.

Nalar Kritis dan Kehadiran Negara

Di era post-truth hari ini, ketidakbenaran bisa dipercayai sebagai kebenaran asalkan dapat masuk menyentuh sentimen identitas kita. Tantangan besar bagi bangsa ini ke depan adalah membangun nalar kritis di dalam masyarakat. Agar masyarakat tidak lagi percaya dengan mudah cerita konspirasi atau khayalan yang tidak disertai dengan fakta atau data.

Pendidikan adalah pondasi yang paling penting dalam membangun nalar kritis. Namun, pemerintah hingga hari ini masih kebingungan memformulasikan pendidikan kritis di tingkat sekolah sampai universitas. Sudah lama pendidikan kita hanya menghasilkan "mesin-mesin" siap kerja demi kepentingan industri. Tapi kita melupakan esensi pendidikan yang utama, yaitu menumbuhkan jiwa-jiwa yang dapat berpikir cerdas dan kritis.

Selain itu, eskapisme kepada kerajaan fiktif dan apapun bentuknya adalah bentuk pelarian masyarakat yang sudah tidak bisa berharap kepada negara yang seharusnya hadir mendengarkan harapan-harapan mereka. Mereka mencari alternatif jalan pintas kekuasaan politik lain yang dapat mengangkat derajat dan martabat mereka secara instan. Namun, seringkali kerinduan terhadap keadilan dan kesejahteraan itu diletakkan ke tangan orang yang salah.

Wildan Sena Utama mahasiswa PhD di University of Bristol, Inggris; dosen di Departemen Sejarah UGM

(mmu/mmu)