Kolom

Seratus Hari Kebijakan Jokowi

Hendri Satrio - detikNews
Rabu, 29 Jan 2020 15:48 WIB
Hendri Satrio
Hendri Satrio (Foto: istimewa)
Jakarta -

Selama 100 hari pertama pemerintahan Jokowi periode kedua, terdapat beberapa kebijakan yang telah dilakukan. Berikut adalah evaluasi dan apresiasi atas kebijakan dan kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Perampingan Birokrasi

Janji Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi menjadi dipertanyakan karena pembentukan kabinet awal yang gemuk. Tercatat, kabinet Jokowi memiliki 34 menteri, jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di Negara Asia Tenggara. Jumlah tersebut belum dijumlah dengan pejabat setingkat menteri yang berjumlah 8 orang dan wakil menteri yang berjumlah 12 orang serta penunjukan staf khusus sebanyak 7 orang yang dinilai oleh banyak orang mubazir.

Jokowi juga dianggap memberikan kursi terlalu banyak terhadap pengurus partai politik di dalam kabinetnya. Hal yang dianggap akan merisikokan munculnya konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan.

Jokowi memang berencana untuk menghapus pejabat eselon III dan IV di lingkungan kementerian/ lembaga yang tidak memiliki tugas/fungsi yang spesifik khususnya anggaran dan legalisasi. Di atas kertas hal ini merupakan hal yang produktif, karena terkait dengan efisiensi kinerja. Namun diperlukan konsistensi, sehingga perampingan birokrasi tidak tebang pilih, namun dapat menyasar pada keseluruhan birokrasi dari atas hingga ke bawah pada pemerintahan Jokowi.

Kenaikan Tarif BPJS

Jokowi telah menyetujui kenaikan iuran BPJS kesehatan per 1 Januari 2020. Hal tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan.

Alasan utama yang digembar-gemborkan atas kenaikan iuran BPJS tersebut adalah terkait kesinambungan program jaminan kesehatan, mengingat selama ini BPJS tercatat merugi. Namun hal tersebut dinilai kontraproduktif oleh beberapa pihak karena membebani ekonomi rakyat.

Pemberantasan Korupsi

Apabila pada 100 hari pertama periode pertama pemerintahan Jokowi pemerintahannya didera isu pelemahan KPK karena memilih Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri yang pada saat itu merupakan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 100 hari pertama periode kedua ini, dirinya didera isu yang sama.

Revisi UU KPK yang pada akhir periode pertama memantik protes dan demonstrasi besar-besaran ternyata tetap membuat Jokowi bergeming pada periode kedua. Padahal, berdasarkan survei Lembaga Survei KedaiKOPI pada 28-29 September 2019, tercatat 55,2% publik menganggap revisi UU KPK melemahkan KPK (n=469, MoE +/- 4.53%).

Jokowi tidak kunjung menerbitkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK tersebut yang merupakan salah satu poin utama dalam protes dan demonstrasi tersebut.
Beberapa ekonom menjelaskan ketidakpastian ketegasan pemberantasan korupsi dapat membuat investor ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pemberian Grasi pada Koruptor

Komitmen Jokowi untuk memerangi korupsi juga dipertanyakan ketika memberikan grasi terhadap mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, terpidana kasus korupsi suap alih fungsi hutan di Riau. Keputusan Jokowi memberikan Annas grasi tertuang pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23/G Tahun 2019. Keppres itu diteken oleh Jokowi pada 25 Oktober 2019.

Lewat grasi, Jokowi meringankan hukuman Annas menjadi 6 tahun atau mendapatkan potongan satu tahun dengan alasan Anas Maamun yang sudah tua dan sakit-sakitan. Pemberian grasi terhadap Annas Maamun dinilai oleh banyak pihak seperti KPK, ICW dll, merupakan preseden buruk bagi komitmen Pemerintahan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi, mengingat Jokowi seolah menunjukkan kelonggaran terhadap praktik penindakan korupsi.

Omnibus Law

Pada saat pidato pertamanya setelah dilantik pada 20 Oktober 2019, Jokowi menyinggung akan menerapkan Omnibus Law. Sistem hukum yang direncanakan sistematis di mana satu UU akan serta berpengaruh pada UU dan pasal yang lain. Terdapat 79 undang-undang dengan 1.244 pasal yang direvisi sekaligus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang diajukan DPR.

Namun penerapan Omnibus Law yang bertujuan untuk melancarkan iklim investasi ini diprotes oleh banyak kalangan, karena di dalamnya terdapat pasal yang menghapus cuti hamil, menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha, pembebasan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), sistem pengupahan yang berdasarkan jam, serta tidak jelasnya sistem pesangon yang diatur.

Beberapa ekonom seperti Faisal Basri misalnya, menyatakan bahwa Omnibus Law yang diwacanakan cenderung akan lebih menguntungkan pengusaha terutama yang berada di dalam lingkaran kekuasaan, dan tidak memihak rakyat banyak. Hingga hari ini serikat-serikat buruh terus memprotes keras wacana penerapan Omnibus Law. Hal yang membuat publik menjadi ragu atas keberpihakan Jokowi dalam hal kebijakan ekonominya.

Kontroversi Menteri dan Kebijakan Kontroversial

Jokowi layak mendapatkan pujian karena berani mengangkat menteri dari kalangan profesional di posisi- posisi strategis, sebagian dari mereka mengeluarkan kebijakan yang dianggap positif dan menuai pujian.

Walaupun begitu pengangkatan beberapa menteri tetap menciptakan kontroversi, mulai dari pengangkatan Prabowo Subianto yang merupakan kompetitornya pada dua periode Pemilu 2014 dan 2019 sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap sebagai upaya menjinakkan oposisi dan bagi-bagi kue kekuasaan, pengangkatan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri hingga pengangkatan Fahrul Razi sebagai Menteri Agama walaupun dirinya memiliki latar belakang militer.

Selain pemilihan menteri, respons terhadap Jokowi beraneka ragam karena beberapa menteri di bawah kabinetnya mengeluarkan kebijakan maupun wacana yang dianggap berbeda dibandingkan dengan tradisi politik Indonesia sebelumnya.

Erick Thohir dianggap membuat terobosan karena mengangkat Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Pertamina. Kebijakan Erick Thohir dianggap tepat karena menempatkan orang yang tegas dan kompeten untuk memperbaiki birokrasi pada salah satu BUMN yang mestinya bisa jadi tulang punggung Indonesia. Meski demikian, penunjukan ini juga menimbulkan penolakan karena status Ahok yang pernah menjadi terdakwa kasus penistaan agama.

Erick Thohir juga banyak dipuji karena berani melakukan perombakan besar-besaran pada jajaran direksi BUMN lainnya. Erick Thohir menempatkan banyak orang yang dianggap memiliki trek rekor yang bersih untuk duduk dalam direksi BUMN. Langkah Erick ini dianggap sebagai bagian dari usaha perbaikan untuk BUMN yang belakangan banyak disorot karena kinerja yang cenderung menurun.

Mendagri Tito Karnavian sempat meminta sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dikaji ulang. Tito menilai, pilkada langsung tidak memiliki dampak yang berarti bagi demokrasi Indonesia serta memunculkan masalah baru. Dia mengusulkan membuat sistem pilkada asimetris. Wacana yang dilontarkan Tito menuai kritik oleh akademisi, politisi dan pemerhati demokrasi karena dianggap akan memundurkan demokrasi Indonesia beberapa langkah ke belakang.

Menteri Agama Fachrul Razi juga menuai kontroversi karena mewacanakan pelarangan menggunakan niqab atau cadar masuk instansi pemerintah demi alasan keamanan. Bagi Fachrul Razi, hal tersebut niqab dan cadar bukan merupakan perangkat wajib bagi pemeluk agama Islam. Penerapan wacana yang dilontarkan oleh Fachrul Razi dianggap akan merampas hak asasi pemeluk agama Islam yang meyakini penggunaan atribut niqab dan cadar. Fachrul Razi mendapatkan kecaman tidak hanya dari kalangan muslim, tetapi juga dari aktivis HAM.

Mendikbud Nadiem Makariem juga menuai kontroversi mulai dari gaya busana yaitu menggunakan batik secara kasual pada acara pelantikan rektor Universitas Indonesia yang menuai perdebatan, wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) dan digantikan dengan teks assessment tertentu pada 2021, rencana untuk memperbolehkan magang sebagai pengganti sebagian perkuliahan di level kesarjanaan hingga perubahan sistem zonasi yang memancing berbagai macam respons dari masyarakat, akademisi, dan para praktisi.

Nadiem dianggap terlalu terburu-buru menawarkan perubahan tanpa melihat kesiapan infrastruktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Walaupun tak sedikit yang memberikan komentar positif, namun sebagian pihak lain menganggap perubahan yang coba dilakukan oleh Nadiem ini terlalu berisiko karena berimplikasi pada banyak hal.

Perseteruan Menteri dan Tokoh di Luar Kabinet

Wacana Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo untuk membuka ekspor benih lobster menuai kontroversi, terutama karena mendapat kritik keras dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode kabinet Jokowi sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Edhy Prabowo dianggap tidak memahami keberlanjutan perikanan, karena bukannya memaksimalkan pembiakan serta pembesaran lobster malah secara pragmatis berencana mengekspor lobster pada tahap bibit. Konflik terus mengemuka dan membesar tatkala Susi terus melemparkan kritik keras melalui media sosial Twitter dan pernyataan di depan para wartawan. Hal yang membuat kredibilitas Edhy Prabowo menjadi dipertanyakan, terutama mengingat Edhy Prabowo berasal dari Partai Gerindra yang pada periode kampanye kemarin menggembar- gemborkan kedaulatan pangan dan hasil laut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dituding oleh K.H. Said Aqil Siradj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) cenderung mengabaikan MoU antara Kementerian Keuangan dan PBNU terkait program pengentasan kemiskinan dengan kredit bunga ringan sebesar 1,5 Triliun bagi anggota Ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Beberapa program memang terlaksana, namun internal NU menganggap jumlah bantuan dan besaran bunga tidak seperti yang telah dijanjikan sebelumnya.

Pencapaian Infrastruktur

Tercatat telah diresmikan lima bendungan tuntas dalam rentang Oktober 2019 hingga Januari 2020. Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, bendungan Kamijoro di Kulonprogo, Jawa Tengah, bendungan Way Sekampung dan bendungan Margatiga di di Lampung, dan bendungan Sindangheula di Banten, Jawa Barat.

Walaupun belum ada gebrakan pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi pada 100 hari pertama. Pemerintah terus melanjutkan proyek yang belum tuntas pada periode pemerintahan pertamanya, sebagian telah selesai seperti Tol Layang Jakarta-Cikampek yang diresmikan oleh Jokowi pada Desember 2019, begitu pun ruas tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 kilometer di Lampung yang telah diresmikan pada November 2019 lalu.

Infrastruktur yang telah diresmikan oleh Jokowi dianggap akan memberikan kontribusi besar bagi laju perekonomian, karena memperlancar jalur transportasi darat.

Skandal Jiwasraya, Asabri, dan Pengelolaan APBN

Pasca terbongkarnya skandal Jiwasraya dan Asabri, Jokowi berjanji akan segera mendorong penyelesaian masalah tersebut. Namun salah satu hal yang menjadi catatan kemudian adalah Jokowi menuding masalah asuransi Jiwasraya merupakan warisan dari periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut membuat banyak pihak memicingkan mata, terutama seharusnya Jokowi dapat mendeteksi masalah yang terdapat dalam BUMN-nya sejak periode pemerintahannya yang pertama.

Kritik terbesar tentu harus dilayangkan pada Jokowi yang abai pada pengelolaan BUMN-nya pada periode pertama. Kritik juga harus dilayangkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menurut undang-undang mengatur perizinan operasi perusahaan asuransi. Mereka pula yang mengeluarkan izin berbagai produk asuransi. OJK juga yang diberikan tugas mengawasi perusahaan asuransi. Sudah sepatutnya OJK bertanggungjawab atas kelalaiannya mengawasi Jiwasraya dan Asabri.

Selain Jiwasraya dan Asabri, masih ada beberapa BUMN yang mengalami masalah serius dan Jokowi sepatutnya memberikan perhatian serius melalui menteri BUMN, Erik Thohir, yaitu Garuda Indonesia, Pertamina, Krakatau Steel, dan BUMN lain.

Pemindahan Ibu Kota yang Terburu-buru

Jokowi telah mencanangkan rencana pemindahan ibukota, di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salah satu penyebab utamanya adalah asumsi bahwa Jakarta sulit untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan, serta menyimpan potensi yang sulit terselesaikan seperti kemacetan, polusi, dan banjir.

Beberapa anggota DPR yang menyetujui langkah Jokowi, menyatakan UU Pemindahan Ibu Kota akan matang dan dikeluarkan setidaknya pada Juni 2020. Namun tak sedikit akademisi yang mengritik pemindahan ibu kota yang terburu-buru dan bukan merupakan prioritas ini akan menghasilkan masalah seperti: urbanisasi, disparitas sosial serta tingginya tingkat kriminalitas di wilayah ibu kota baru. Solusi pemindahan ibu kota dari Jakarta juga dianggap hanya jalan pintas yang membuat banyak pihak merisaukan membengkaknya hutang negara serta terbebaninya APBN.

Diplomasi Natuna

Tindakan kapal nelayan dan penjaga pantai Tiongkok (China Coast Guard) yang mengitari perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada akhir 2019 memicu ketegangan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Aktivitas mereka terpantau ada di perbatasan dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, berdasarkan konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea. Namun respons Jokowi dan Menteri Pertahanan dianggap terlalu lunak.

Banyak pihak menuding respons Jokowi yang terlalu lunak untuk melindungi investasi yang berasal dari Tiongkok. Kritik tajam juga diberikan pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, di mana jalan diplomasi damai yang ia katakan tidak sesuai dengan narasi terkait pertahanan dan kedaulatan yang ia dengungkan saat bertarung dengan Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019.

Penanggulangan Virus Corona

Ancaman virus Corona yang menyebar dari daratan Tiongkok semakin besar seiring dengan pertambahan jumlah pengidap yang teridentifikasi. Namun respons serta pernyataan dari Menteri Kesehatan Terawan dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak sensitif, mulai dari anjuran "berdoa" dan tidak memberikan penjelasan logis, ilmiah, dan sistematis terkait langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah, hingga pernyataan "enjoy aja" seolah menunjukkan Terawan tidak menempatkan masalah ini sebagai hal penting yang layak untuk diantisipasi secara serius.

Keputusan Jokowi yang tidak mau menutup sementara kedatangan turis atau imigran dari daratan Tiongkok juga menuai kritik, karena Jokowi dianggap tidak mau mengorbankan investasi demi keselamatan Warga Negara Indonesia. Banyak pihak menganggap pemerintahan Jokowi cenderung lamban dalam mengantisipasi kasus persebaran virus yang belum ditemukan vaksinnya ini serta tidak bisa memberikan rasa tenang kepada masyarakat Indonesia.

Hendri Satrio founder lembaga survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia)

(mmu/mmu)