Kolom

Komoditas Unggulan Bernama Lobster

Ronny P Sasmita - detikNews
Senin, 27 Jan 2020 16:35 WIB
Jakarta -

Jauh hari sebelum minyak disedot dan Negara Federasi Uni Emirat Arab didirikan, Abu Dhabi, Dubai (Dubai Creek), Al Kaimah, Al Qaiwain adalah penghasil mutiara dan hidup dari perdagangan mutiara, selain dari perdagangan kurma dan onta. Bahkan dari penelusuran arkeolog, mutiara tertua ditemukan di daerah sini, sekitar 5000-7000 BC. Jadi sebelum kota-kota megah di pelataran Uni Emirat Arab berdiri sebagaimana yang kita saksikan hari ini, pernah didahului oleh kota-kota pelabuhan tradisional, yang menguasai perdagangan mutiara dunia di Timur tengah sampai ke Eropa dan Asia.

Meskipun beberapa kota pelabuhan tersebut sempat menjadi Trucial Coast Inggris (daerah protektorat Inggris setelah perang beberapa tahun), masyarakat pesisir di negara-negara bagian tersebut semakin aktif memanen mutiara dari laut dengan cara yang tradisional, karena adanya perjanjian damai di lepas pantai. Namun ekonominya mendadak memburuk dan kemiskinan merebak, selain karena Inggris terlibat perang dunia pertama dan kedua, kemiskinan juga terjadi akibat jatuhnya harga mutiara dunia setelah Jepang berhasil membudidayakan mutiara pada 1920 dan ambruknya Wallstreet pada 1929.

Kejayaan mutiara dari Trucial Coast nyaris punah, sampai akhirnya tahun 1950-an minyak bumi ditemukan, lalu Inggris memutuskan hengkang, dan beberapa pemimpin berhasil menyatukan visi untuk mendirikan negara federasi, yang menjadi titik balik lahirnya kota-kota berkelas dunia seperti hari ini. Tapi masih ada catatan baiknya, karena berhasil belajar dari sejarah mutiara, yakni kota-kota yang sudah berubah jadi negara begian tersebut masih bisa mempertahankan dominasi kurma. Pasalnya, sudah sejak dulu kala mereka memang telah berhasil berinovasi untuk menghadirkan kebun kurma di tengah padang pasir dengan teknik irigasi yang baik dan unik

Saya kira, pelajaran berharga dari komoditas mutiara Uni Emirat Arab di atas layak menjadi cerminan bagi Indonesia dalam mengambil langkah-langkah strategis terkait benih lobster, yang beberapa waktu belakangan ramai diperdebatkan. Di satu sisi, saya sangat memahami empati Menteri KKP Edhy Prabowo terkait "terbengkalainya" kehidupan ekonomi nelayan benih lobster setelah lahirnya peraturan menteri era Susi Pudjiastuti yang melarang jual beli benih lobster.

Tapi di sisi lain; pertama, pesan sustainability di balik pelarangan tersebut juga tak bisa diabaikan begitu saja. Kedua, adanya peluang untuk meningkatkan daya saing serta nilai tambah lobster di dalam negeri sebelum dijadikan komoditas ekspor juga tak bisa dipandang enteng, mengingat signifikansi peran strategisnya dalam upaya peningkatan ketahanan ekonomi nasional ke depan.

Memang, jika dipetakan aspirasi terkait isu ini, hampir bisa dipastikan akan banyak stakeholder yang mendukung rencana Menteri KKP. Pertama, jika ditanya nelayan pencari benih Lobster, pelarangan ekspor benih lobster tentu saja akan menjadi bencana bagi mereka, karena akan menghilangkan pangsa pasarnya (demand). Logikanya jelas, sudah pasti mereka tidak bisa menjual lagi tangkapannya kepada eksportir benih lobster, karena aktivitas jual belinya dilarang.

Jadi jika Edhy menjadikan poin tersebut sebagai landasan kebijakan, tampaknya akan sangat sulit membantahnya. Mayoritas nelayan penangkap benih lobster akan sangat bergembira karena permintaan akan tercipta secara legal. Justifikasi selanjutnya, pelarangan yang diikuti oleh tingkat kepastian hukum yang rendah (sudah biasa di negeri ini) menjadi penyebab lahirnya penyelundupan, sebagai pengisi kekosongan permintaan.

Artinya, setelah pelarangan, nelayan masih bisa melaut, menangkap benih lobster, dan menjualnya secara ilegal kepada penyelundup. Harganya dipastikan bagus untuk pengusaha, karena tanpa pajak --namanya barang selundupan. Namun dari sisi nelayan, harganya biasanya kurang bagus, dengan alasan transaksinya ilegal alias tidak resmi. Tapi daripada nelayan tidak makan dan tidak berpenghasilan, mau tak mau harus dijabani.

Dalam kondisi tersebut, tentu negara dirugikan dari sisi pajak dan Edhy lagi-lagi akan mendapat justifikasi lanjutan. Kedua, mayoritas pengusaha, yang konon katanya Kadin juga mengamini, diperkirakan akan mendukung menteri untuk melegalkan ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang. Karena kebijakan tersebut ekuivalen dengan "memajaki" penyelundupan alias memutihkan status penyelundup menjadi eksportir legal.

Jika pelarangan dicabut, aktivitas ekspor ilegal alias penyelundupan benih lobster akan diberi surat izin, dikenakan pajak ekspor, cukai, dan lain-lain agar ada pemasukan negara. Logika semacam ini terdengar cukup nasionalis, meskipun sebenarnya sangat kurang baik dan inkonsisten, mengingat di saat yang sama semua pihak juga telah bersepakat bahwa aktivitas tersebut memang berisiko dari sisi keberlanjutan dan regenerasi benih lobster ke depan.

Logika tersebut seolah terkesan cukup pro-negara, tapi di sisi lain memperlihatkan mentalitas pengusaha yang mendukungnya, yakni mentalitas tak mau capek, cukup jadi trader saja, ambil selisih harga. Mentalitas demikian mirip dengan mentalitas pengusaha era kolonial yang menjadi perpanjangan tangan VOC, ambil mentahnya di sini dengan harga recehan, olah sedikit atau digudangkan, lalu dimainkan di Eropa dengan harga yang supergila.

Teknisnya, pengusaha cukup membiayai pengepul atau membeli dari pengepul, dikumpulkan di warehouse, lalu dilempar ke luar negeri dengan selisih harga yang lumayan. Gampang. Tak perlu membangun usaha budidaya, karena akan menambah nilai investasi --harus memikirkan tentang lahan dan tenaga kerja baru. Kalau tak punya dananya, harus pula memikirkan deal dengan bank untuk dapat kredit atau deal dengan investor baru. Oleh karena itu, mengapa pengusaha juga diyakini akan menyetujui rencana tersebut dan Edhy lagi-lagi mendapat justifikasi

Ketiga, bagi birokrat juga akan jauh lebih menyenangkan kalau langsung diekspor dalam kapasitas benih. Pekerjaan akan menjadi mudah, cukup mengeluarkan surat rekomendasi atau ijin ekspor untuk perusahaan-perusahaan dan setelah itu duduk manis di belakang meja. Bahkan kalau bisa, diharapkan benih lobster tergarap secara maksimal, toh dipercaya akan datang lagi, mengingat Indonesia adalah negeri surga. Semakin banyak ekspor, maka akan semakin banyak devisanya, semakin banyak PNBP-nya, dan berprestasilah institusi tersebut dimata penguasa, di tengah badai defisit yang terus mengancam.

Secara historis, birokrat memang tak perlu berpikir tentang bagaimana membuat Indonesia menjadi negara yang jaya dalam komoditas lobster dewasa, dengan kualitas dunia. Selama ini, memang tak banyak birokrat meluangkan waktu untuk memikirkan itu. Bukankah sejak dahulu, sejak zaman priyayi dahulu, memang sudah begitu?

Keempat, jika siklus ini pun diamini oleh Menteri KKP, penguasa sektor kelautan dan perikanan, maka otomatis menteri gagal menghadirkan negara dalam misi suci untuk meningkatkan "ketahanan dan kemandirian" pada komoditas lobster dan mengesampingkan fungsi kebijakan sebagai instrumen perubahan sosial. Negara akhirnya hanya hadir untuk memajaki, memungut PNBP, dan run as usual.

Apa yang hilang? Yang hilang adalah kesempatan untuk meningkatkan investasi di bidang budidaya lobster, yang berarti peluang penambahan lapangan kerja di sektor perikanan (khususnya lobster). Arti lanjutannya, KKP juga akan kehilangan kesempatan untuk ikut menambah kesejahteraan di tengah sulitnya lapangan pekerjaan. Lalu peluang untuk mendapatkan devisa berpuluh-puluh kali lipat beberapa tahun mendatang dibanding devisa dari ekspor benih semata juga akan nihil. Risikonya, pemerintah juga akan kehilangan kesempatan untuk mendapat bagian pajak yang lebih besar di masa mendatang.

Sejatinya, melihat potensi strategis lobster Indonesia, jika saja KKP berhasil memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap budidaya lobster dalam negeri, yang akhirnya menghasilkan komoditas lobster dewasa yang berkelas dunia (komparatif dan kompetitif) serta membuka lapangan pekerjaan lebih banyak di sektor budidayanya, maka KKP benar-benar telah membuka peluang tambahan bagi Indonesia untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional.

Intinya, sebagaimana diungkapkan KKP bahwa Indonesia adalah penghasil benih lobster terbesar dunia, Indonesia sudah mengantongi comparative advantages, yang tentu saja tetap bisa diandalkan sampai batas waktu tertentu jika langsung diekspor. Tugas lanjutannya adalah memikirkan kreasi competitive advantages-nya ke depan. Tak berbeda dengan sawit, misalnya, Indonesia adalah penghasil CPO terbesar dunia, yang telah menyelamatkan rezim SBY (commodities booming), persis seperti Pak Harto diselamatkan oleh booming minyak.

Setelah diekspor mentah, ke depan pelan-pelan CPO akan menghasilkan biodiesel, dan Indonesia akan jadi raksasa di bidang ini. Nah, jika KKP berhasil mengambil langkah terbaik, maka tak menutup kemungkinan benih lobster dan komoditas lobster nasional akan menjadi senjata ekonomi baru RI ke depan di kancah global. Tentu Edhy Prabowo berpeluang untuk menjadi aktor utamanya.

Dan poin terakhir yang juga cukup penting dipertimbangkan, sekali larangannya dicabut, saya cukup yakin; pertama, akan susah untuk melarang kembali pada waktu-waktu mendatang. Kedua, diperkirakan rencana kebijakan strategis terkait budi dayanya, kebijakan-kebijakan yang akan menstimulasi lahirnya upaya-upaya peningkatan nilai tambah lobster akan terus terundur.

Karena, pertama, adanya faktor ekonomi politik (relasi pengusaha dan penguasa) yang sudah terlanjur saling menguntungkan (simbiotik) pasca-pencabutan larangan. Kedua, karena kondisi ekonomi makro nasional (neraca dagang) yang akan selalu melahirkan justifikasi berbunyi "untuk menolong defisit neraca dagang yang terus memburuk". Jadi kalau tak dimulai upaya-upaya peningkatan nilai tambah lobster, apalagi jika dibuat mundur dengan pencabutan pelarangan, maka diyakini tak akan pernah mulai. Semoga kementerian KKP bisa mengambil langkah terbaik.

Ronny P Sasmita Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia/EconAct

(mmu/mmu)