Catatan Agus Pambagio

Presiden Menanti Harga Gas Bumi Murah

Agus Pambagio - detikNews
Selasa, 21 Jan 2020 12:23 WIB
Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Kegusaran Presiden saat Rapat Terbatas (Ratas) pada 6 Januari 2020 lalu patut menjadi perhatian anggota kabinet yang terkait dengan kebijakan harga gas bumi saat ini. Kegusaran Presiden dapat dimaklumi karena perintah Presiden tahun 2016 belum dilaksanakan karena harga gas bumi di hilir masih berkisar antara USD 8 - USD 10 per MMBTU, sementara harga gas impor di bawah USD 5 per MMBTU.

Harga gas di mulut tambang atau hulu rata-rata memang sebesar USD 4 - USD 6 per MMBTU, belum termasuk biaya transportasi melalui jaringan pipa. Pemerintah mengatur harga gas bumi melalui berbagai kebijakan yang terkadang menghambat perkembangan usaha gas bumi dan industri penggunanya.

Belum optimalnya penggunaan gas bumi di hilir selain harga yang mahal, infrastruktur juga terbatas sementara pembangunan jaringan pipa gas juga berjalan sangat lambat. Akibatnya utilisasi penggunaan gas di hilir, baik untuk ketenagalistrikan maupun industri (besi baja, keramik, kaca dan lain-lain), transportasi, dan rumah tangga hampir tidak ada pertumbuhan yang signifikan bahkan cenderung stagnan.

Hal itu terjadi karena prioritas utama badan usaha gas adalah untuk kepentingan ekspor demi kocek APBN tahun berjalan, bukan memenuhi kebutuhan domestik. Jadi jangan heran jika kebijakan terkait harga gas sampai sekarang sulit untuk dijalankan dan ini yang membuat Presiden gusar. Sebagai anggota kabinet yang terkait dengan urusan gas bumi, baik hulu maupun hilir, harus mempunyai strategi yang out of the box dalam tiga bulan mendatang sesuai permintaan Presiden saat Ratas.

Kondisi harga gas di hilir memang sudah kritis dan perlu terobosan bijak supaya industri pengguna gas kompetitif, dan badan usaha pengelola gas makmur sehingga dapat membangun infrastruktur gas termasuk jaringan gas sesuai dengan target yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Ribetnya Harga Gas Hilir

Persoalan mahalnya harga gas bumi untuk industri menjadi salah satu persoalan utama sektor energi primer sejak lama. Kondisi tersebut makin diperparah dengan munculnya pengaturan pemerintah yang rigid tentang gas bumi di sektor hulu dan hilir. Harga gas bumi di hulu diatur melalui Perpres No. 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi, sedangkan harga gas hilir diatur oleh Permen ESDM No. 58 Tahun 2017 Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Intinya bisnis gas merupakan bisnis yang highly regulated, sehingga tidak mudah bagi badan usaha gas bumi untuk berkembang dengan harga jual gas murah di bawah USD 4 per MMBTU. Dari kemarahan Presiden saat Ratas memunculkan tiga opsi yang harus segera dilakukan kajian mendalam selama tiga bulan ini, yaitu; pertama, p
enghilangan atau pengurangan porsi pemerintah di hulu sebesar USD 2,2/MMBTU merupakan pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kebijakan ini dapat menghilangkan jatah pemerintah di hulu, sehingga harga gas di hilir akan turun drastis.

Saat ini harga gas di hilir berkisar antara USD 8 - 10 per MMBTU terima di lokasi pabrik bahkan ada yang lebih. Sebagai informasi, PNBP dari gas bumi pada 2018 sebesar Rp 159,8 triliun; 2019 sebesar Rp 115,1 triliun, dan untuk 2020 ditargetkan sebesar Rp 127,3 triliun.

Opsi di atas cukup relevan kalau akan dijalankan, namun efektivitasnya masih meragukan. Apakah karena harga gas di hulu turun, produk langsung menjadi kompetitif harga jualnya, atau ada sebab lain yang membuat harga produk tidak kompetitif, misalnya adanya ekonomi biaya tinggi lain di lokasi industri (jatah preman, retribusi daerah, ketiadaan infrastruktur distribusi)? Lalu apakah penghilangan PNBP USD 2,2 per MMBTU ada substitusinya supaya APBN tidak bermasalah? Ini yang harus dikaji secara rinci oleh Kementerian Keuangan.

Pemerintah memang mempunyai kebijakan khusus untuk memberikan subsidi kepada industri khusus yang porsi biaya penggunaan gas bumi pada proses produksinya sangat tinggi (sampai di atas 50%) serta dibutuhkan publik, seperti pupuk dan ketenagalistrikan. Harga gas khusus yang diberikan sekitar USD 6 per MMBTU. Namun dalam pelaksananya subsidi ini sering disalahgunakan, misalnya pupuk yang harga gasnya disubsidi produknya diekspor ke luar negeri. Begitu pula dengan pembangkit listrik pengguna gas subsidi, listriknya dijual ke industri. Praktik semacam ini tentunya harus segera dihentikan.

Kedua,
membuka kran impor gas bumi (berbentuk CNG) untuk kebutuhan industri, sehingga harga gas sampai di pelabuhan konsumen (industri) sekitar USD 4.0 per MMBTU. Kalau kebijakan ini yang diambil, kemungkinan negara memberikan kesempatan kembali pada traders atau makelar gas yang saat ini sudah nyaris tertutup sepak terjangnya sejak diberlakukannya Permen ESDM No. 6 Tahun 2016. Opsi ini perlu pendalaman.

Ketiga,
dengan mengenakan Domestik Market Obligation (DMO) untuk gas bumi seperti yang diterapkan pada batubara. Opsi ini diharapkan dapat mencegah badan usaha gas untuk mengekspor seluruh gas yang mereka produksi ke negara lain. Melalui DMO, harga gas untuk industri bisa di atur lebih rendah dari harga pasar oleh BUMN penugasan gas atau sub holding gas, seperti PGN Tbk.

Pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan kajian tiga opsi tersebut sekitar minggu kedua Maret 2020 supaya keinginan Presiden terpenuhi. Lalu badan usaha gas dapat menjalankan strategi pengembangan usaha dengan baik supaya produk Indonesia kompetitif dan target pembangunan jaringan gas terpenuhi. Pada akhirnya publik yang akan menikmati produk barang konsumsi, transportasi, tarif listrik, dan bahan bakar yang lebih murah.

Saran Pemikiran Publik

Dari semua opsi yang disampaikan Presiden, menurut saya kebijakan DMO merupakan opsi yang paling mungkin dilaksanakan. Kalau dijalankan, opsi ini dapat mencegah badan usaha gas mengekspor seluruh gas bumi yang mereka produksi. Melalui DMO, harga gas untuk industri bisa di atur lebih rendah dari harga pasar oleh BUMN penugasan gas atau sub holding gas.

Pemerintah hanya menetapkan volume DMO dan harga gas. Misalnya harga gas DMO ditetapkan USD 3 per MMBTU. Gas ini yang dikelola oleh pelaksana penugasan, tidak saja untuk industri tertentu, transportasi publik dan ketenagalistrikan tetapi juga untuk pengembangan jaringan gas secara masif sesuai perintah Perpres No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Sebagai tambahan informasi, langkah pemerintah dengan memperpanjang waktu depresiasi investasi pipa dari 15 tahun ke 30 tahun dan menetapkan keuntungan tertentu bagi badan usaha gas, juga tidak strategis dan terbukti belum dapat menurunkan harga gas secara signifikan. Bagaimana badan usaha gas dapat untung ketika IROR kelayakan proyek infrastruktur gas lebih rendah dari bunga pinjaman dana pembangunannya?

Sebagai penutup, pemanfaatan gas bumi memang memerlukan terobosan lain yang cerdas supaya infrastruktur gas tumbuh ke seluruh Indonesia, seperti opsi pengaturan harga gas bumi di hilir menggunakan strategi agregasi yang dijalankan oleh BUMN penugasan. Opsi ini layak dikaji juga.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan pubik dan perlindungan konsumenMenteri Jonan Resmikan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga di Pasuruan



Simak Juga Video "Menteri Jonan Resmikan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga di Pasuruan"

[Gambas:Video 20detik]

(mmu/mmu)