Kolom

Bencana dan Ujian Reformasi Birokrasi

Alexander Arie - detikNews
Kamis, 16 Jan 2020 14:08 WIB
Evakuasi korban banjir (Foto: Rengga Sancaya)
Evakuasi korban banjir (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -
Sepekan terakhir, kita dihadapkan pada setidaknya tiga kisah suram perilaku pejabat publik kepada warga yang tertimpa bencana. Salah satu yang mendunia tentu saja kejadian di Australia ketika Perdana Menteri Scott Morrison sampai ditolak jabat tangannya oleh dua orang warga dalam kunjungannya ke Cobargo.

Rekaman video penolakan seorang pemadam kebakaran dan seorang wanita hamil bernama Zoey untuk membalas uluran tangan Scott Morrison beredar begitu masif di seluruh dunia. Disebutkan bahwa kedua warga tersebut telah kehilangan rumah akibat kebakaran besar yang hingga kini masih melanda Australia.

Kemarahan warga tersebut selain karena durasi kebakaran sudah cukup lama, juga terpicu karena dalam periode tersebut sang Perdana Menteri diketahui masih sempat-sempatnya liburan ke Hawaii.

Di Indonesia, kisah perilaku kurang pantas dari pejabat publik muncul dari Kota Tangerang. Diinisiasi dari status Facebook seorang wartawan yang meliput di daerah Wisma Tajur—yang tidak menyebut nama pejabat sama sekali, kemudian dilengkapi dengan kemunculan video singkat kejadian tersebut di media sosial, warganet kemudian merekonstruksi peristiwa dan menarik kesimpulan.

Intinya, sang pejabat yang kemudian diketahui merupakan Camat Ciledug terekam kamera sedang memarahi seorang relawan—yang notabene dapat dikategorikan sebagai korban juga karena tengah berada di rumah mertua yang kebanjiran. Menyikapi hal ini, seperti biasa, para warganet langsung menyerbu akun Instagram Humas Kota Tangerang, Kecamatan Ciledug, akun pribadi wali kota dan wakilnya, serta akun pribadi sang camat.

Setelah video marah-marah itu viral, tidak lama kemudian muncul video permintaan maaf dari sang camat, yang diunggah oleh Humas Kota Tangerang maupun Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah melalui akun Instagram-nya.

Kisah lain juga terjadi di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Dalam keluhan kepada Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan, warga menyebut bahwa ada pejabat yang datang untuk hanya ikut memasukkan kaki ke air, foto-foto, ambil video, dan kemudian pulang, tanpa ada tindak lanjut bantuan air bersih yang datang kemudian.

Bahkan disebutkan pula bahwa saking kesalnya, warga sempat berniat untuk menutup jalan akses utama menuju kantor Pemkab, yang jaraknya memang hanya sekitar satu kilometer dari lokasi banjir.

Public Goods versus Private Goods

Menyoal peran pemerintah pada umumnya dan birokrat pada khususnya dalam bencana tentu tidak lepas dari perspektif administrasi dan kebijakan publik. Di satu sisi, para birokrat tersebut mengemban tanggung jawab untuk melayani warga negara yang terkena bencana. Tetapi, pada sisi lain mereka juga harus bekerja berdasarkan sistem dan tentu saja sistematika anggaran. Pada poin ini, kita akan sampai pada konsep ekonomi sektor publik, utamanya tentang public goods dan private goods.

Dalam mekanisme pasar di sebuah negara, pada kenyataannya akan selalu ada hal-hal yang tidak mampu untuk disediakan. Hal itu sering disebut sebagai kegagalan pasar. Sederhananya, nyaris tidak ada pelaku pasar yang dengan rela hati membuatkan atau merawat jalan umum maupun lampu jalan tanpa ada embel-embel benefit di baliknya.

Kegagalan pasar dalam kondisi bahwa ada permintaan namun tidak ada pasokan mengharuskan pemerintah turun tangan mengambil tanggung jawab tersebut. Jalan umum maupun penerangan jalan sebagaimana dicontohkan disebut sebagai public goods dengan dua sifat utama yaitu non-rivalry dan non-excludable.

Barang publik yang telah digunakan seorang konsumen dapat digunakan kembali oleh konsumen lain tanpa mengurangi kesempatan konsumen tersebut untuk menggunakannya. Ketika suatu public goods tersedia, tidak ada batasan untuk memperoleh manfaatnya. Jalan umum dan penerangan jalan di Jakarta, misalnya, dapat dimanfaatkan oleh semua orang yang tengah melintas, tanpa peduli orang tersebut membayar pajak kepada Pemprov DKI Jakarta atau tidak.

Hal ini tentu berbeda dengan private goods, yang pada umumnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Sebagai contoh, seseorang yang membutuhkan obat, harus membelinya di apotek. Ketika suatu obat sudah dibeli oleh seorang konsumen, maka ada kemungkinan konsumen lain gagal mendapatkan obat yang sama, sebagaimana karakteristik private goods yang rivalry dan excludable.

Dalam konteks bantuan pemerintah terkait bencana, pakar dari University of Mississippi, William F. Shughart II menyebutnya sebagai public goods yang buruk. Alasannya, antara lain, karena pada umumnya bantuan yang diberikan sifatnya lebih dekat pada private goods.

Perahu karet untuk evaluasi warga, misalnya, jelas memiliki kapasitas yang terbatas. Evakuasi terhadap satu orang, berarti meniadakan kesempatan evakuasi untuk satu orang lain yang mungkin juga membutuhkan. Demikian pula dengan bantuan berupa makanan dan obat-obatan.

Poinnya, secara natural pemerintah bekerja pada ranah public goods, sehingga menurut Shughart II distribusi private goods dalam jumlah yang masif sesungguhnya bukanlah ranah tempat pemerintah memiliki keunggulan. Maka tidak mengherankan ketika kisah-kisah kurang baik perihal distribusi bantuan oleh pemerintah nyaris selalu menghiasi pemberitaan terkait bencana di mana pun.

Umumnya para birokrat atau pejabat publik turun ke lapangan untuk melakukan kontrol pada distribusi private goods oleh pemerintah tersebut. Hal ini persis dengan penekanan Camat Ciledug tentang satu komando, sebagaimana disebutkan dalam video permintaan maafnya.

Sayangnya, fakta di lapangan kerap membuktikan bahwa kehadiran para birokrat maupun pejabat publik cenderung masih jauh dari pemenuhan kebutuhan akan kontrol tersebut. Keluhan warga di Bandung Barat antara lain menjadi buktinya.

Pejabat Level Menengah

Potensi friksi antara relawan bencana dengan birokrasi menurut pengalaman saya cenderung lebih sering terjadi pada pejabat level menengah, sebagaimana yang terjadi di Kota Tangerang. Penolakan jabat tangan di Australia tampaknya terjadi lebih karena warga begitu marah mendapati sang Perdana Menteri malah liburan di saat yang sulit.

Pada tanggap bencana gempa bumi di Jogja tahun 2006 silam, sebagai relawan yang tengah bertugas di tempat rawat inap sementara dari suatu rumah sakit (RS), saya pernah dimarahi habis-habisan oleh Kepala Instalasi Farmasi RS tersebut karena dianggap melanggar prosedur pengambilan obat. Kali lain, ketika bertugas sebagai relawan logistik medik di Pulau Nias, saya bahkan langsung ditolak mentah-mentah dan kehadiran saya dianggap tidak berguna oleh salah seorang Kepala Bagian suatu dinas pada pemerintah daerah setempat, padahal belum ngapa-ngapain.

Relawan akan berhadapan dengan birokrat level pelaksana di lapangan dan umumnya strata tertinggi level tersebut adalah Eselon III. Persoalan di Tangerang antara relawan dengan Camat tampak sinkron dengan pengalaman saya yang harus berhadapan dengan Kepala Instalasi dan Kepala Bidang pada suatu dinas. Sama-sama ribut dengan Eselon III.

Kehadiran Presiden, Menteri dan yang setara, Gubernur, hingga Wali Kota maupun Bupati pada saat bencana penting sebagai sebuah simbol dukungan kepada warga yang terdampak sekaligus menjadi solusi pada hal-hal yang akan membutuhkan diskresi. Tetapi, yang jauh lebih esensial dalam penanganan yang riil di lapangan adalah peran pejabat level menengah, karena posisi ini yang secara langsung berinteraksi lekat dengan warga, termasuk dengan relawan.

Untuk itu, penting bagi para Menteri, Gubernur, Wali Kota, maupun Bupati menaruh perhatian pada kinerja pejabat level menengah ini ketika tengah hadir langsung di lokasi bencana. Tetapi, pada sisi lain para pejabat publik level atas tersebut juga tidak perlu membuat permintaan tertentu yang dapat mengalihkan fokus para pejabat level menengah dari pekerjaan penanganan bencana menjadi upaya menjamu pejabat level atas dengan sebaik-baiknya.

Pada setiap kejadian bencana sesungguhnya mesin birokrasi secara umum tengah diuji. Seringnya, polanya masih akan kembali lagi ke akar birokrasi ala Weber yang rigid dan kaku itu. Setidaknya, kejadian di Tangerang dan Bandung Barat dapat dijadikan contoh perihal resistensi pada kehadiran relawan maupun proses penyediaan bantuan yang begitu lama.

Padahal, ilmu administrasi masa kini telah mengenal perkembangan reformasi birokrasi bukan lagi sebatas reinventing government, melainkan sudah sampai pada dynamic governance hingga collaborative governance. Konsep-konsep tersebut telah memberi ruang pada keikutsertaan pihak lain di luar birokrasi dalam pencapaian tujuan bersama.

Semoga para pejabat terkait, terutama level menengah, diberikan kemampuan untuk bekerja sekuat tenaga dalam fungsi masing-masing pada penanganan bencana banjir pada tahun 2020 ini. Dan semoga sesudah segala prahara yang melibatkan perilaku pejabat publik di tengah bencana, birokrasi di Indonesia bisa beranjak untuk naik kelas ke level yang lebih prima.

Alexander Arie mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

(mmu/mmu)