Kolom

Memberdayakan ASN sebagai "Influencer" Pemerintah

Dinda Balqis - detikNews
Rabu, 15 Jan 2020 13:00 WIB
ASN akan dilibatkan dalam aktivitas kehumasan pemerintah (Foto: Enggran Eko Budianto)
Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat inovasi baru dengan wacana pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi influencer pemerintah. Para influencer ini nantinya bertugas sebagai perpanjangan tangan untuk menyebarkan program-program pemerintah kepada publik melalui media sosial. Langkah ini merupakan strategi pemerintah untuk memberdayakan para ASN yang aktif pada media sosial.

Influencer adalah seseorang yang memiliki jumlah pengikut atau follower banyak dan punya pengaruh kuat bagi follower mereka. Misalnya beberapa selebgram (sebutan influencer pada media sosial Instagram) yang secara tidak langsung memberikan pengaruh terkait pilihan fashion, make-up, lifestyle, dan masih banyak lagi. Mereka mempunyai pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan dan sudut pandang dari follower.

Hasil riset Wearesosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta jiwa atau sekitar 56 persen dari total populasi. Tingginya penggunaan media sosial di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk meng-upgrade media penyebaran informasi publik.


Humas Pemerintah

The British Institute of Publik Relations mendefinisikan humas sebagai upaya untuk membangun dan mempertahankan saling pengertian antara organisasi dan publiknya. Artinya, fungsi humas seyogianya tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga mengupayakan agar informasi tersebut memperoleh pengertian dari publik serta tanggap terhadap opini publik.

Pemerintah juga memiliki humas yang berada di setiap instansi-instansinya. Humas pemerintah memiliki tugas yang sama dengan humas pada umumnya; membangun hubungan ke dalam, yaitu membangun koordinasi pertukaran informasi kepada sesama lembaga pemerintahan, dan hubungan keluar yaitu menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.

Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi publik merupakan hal mutlak dalam kehidupan demokrasi bernegara.

Sebagaimana teknologi, humas juga berkembang. Jika dahulu humas bekerja secara tradisional menggunakan media cetak, dalam perkembangannya humas akhirnya memasuki era media sosial. Muncul keadaan di mana penyebaran informasi publik berpindah dari secara langsung maupun website kepada media sosial. Media sosial tumbuh menjadi media yang dipercaya masyarakat.

Kita belum bisa mengatakan bahwa humas pemerintah sudah berjalan efektif; saat ini masih saja berkutat dengan press conference, meliput kegiatan pemerintah, menyusun pemberitaan instansi, membuat banner, pamflet, dan spanduk. Padahal, tugas humas pemerintah lebih besar daripada itu. Humas memegang peranan krusial.

Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam bukunya yang berjudul Jejak Humas Pemerintah menyebutkan ada tiga fungsi yang dilaksanakan praktisi humas pemerintah. Pertama, fungsi koordinasi, yakni mengelola informasi dari berbagai sumber, jenis, dan karakternya menjadi informasi yang mudah diakses, mudah dijangkau, dan mudah dipahami. Kedua, fungsi manajemen terkait dengan pelaksanaan bagaimana humas melakukan forecasting atau peramalan di masa mendatang, perencanaan, dan pengorganisasian. Ketiga, fungsi pencitraan, yakni mendengarkan pendapat dan aspirasi publik serta mampu mengidentifikasi keinginan publik.

Jika dilihat dari tujuan UU Keterbukaan Informasi Publik, warga negara berhak untuk mengetahui rencana pembuatan, program, dan pengambilan keputusan kebijakan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan tersebut. Untuk mengejar semua tujuan dari UU tersebut, pemerintah tidak mungkin sounding secara langsung kepada masyarakat. Masyarakat yang ingin merespons informasi publik juga tidak serta merta semudah itu mendatangi kantor-kantor pemerintahan untuk menyampaikan kritik dan saran. Oleh karenanya, di sinilah humas pemerintah itu bekerja.

Humas pemerintah bertugas menyampaikan informasi berupa kebijakan publik dan proses pengambilan keputusannya kepada masyarakat melalui media-media baik cetak maupun online. Informasi yang disebar tidak begitu saja selesai; humas pemerintah harus bisa memberikan pengertian yang jelas kepada masyarakat terkait informasi yang diberikan. Jangan sampai informasi tersebut membingungkan atau malah diinterpretasikan berbeda ketika sampai kepada masyarakat.

Dari setiap keputusan publik yang diambil, humas pemerintah harus bisa memediasi dengan baik antara pemerintah dan masyarakat terkait alasan kebijakan tersebut diambil. Masyarakat yang kian kritis akan memberikan respons terhadap setiap informasi yang diterima. Humas pemerintah juga akan berkewajiban menjadi perantara terhadap opini publik yang muncul, kemudian meneruskannya kepada instansi yang diwakilinya.

Humas harus berada dua langkah di depan untuk dapat memprediksi opini publik yang akan muncul dari setiap kebijakan publik. Humas pemerintah harus responsif karena mereka memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Influencer Pemerintahan

Kebijakan pemerintah dapat berjalan optimal ketika kebijakan tersebut sampai dan dimengerti oleh masyarakat. Kecenderungan masyarakat Indonesia dalam penggunaan media sosial merupakan "pasar" yang tepat guna untuk menjadi sarana pemerintah dalam mengenalkan program-program kerja.

ASN influencer merupakan gaya baru humas pemerintah yang tepat untuk dijalankan. Terlebih lagi pemerintah selama tiga tahun belakangan membuka perekrutan ASN yang mana dapat disimpulkan bahwa ASN yang terjaring ialah dari kalangan muda yang melek teknologi. Melalui pemberdayaan ASN sebagai influencer pemerintah, diharapkan dapat mengurangi hoaks di masyarakat, karena masyarakat mendapat informasi langsung dari sumbernya.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga diharapkan dapat pulih kembali seiring dengan konten-konten positif yang hadir dari posting-an ASN. ASN influencer dapat melengkapi tugas humas yang telah dimiliki setiap kementerian dan lembaga negara sebagai penghubung ide dan kebijakan. Jika selama ini mungkin saja kekurangan dari humas berupa keterlambatan informasi, lamanya respons yang diberikan dapat di-cover oleh para influencer ASN yang memiliki fleksibilitas lebih dalam pemberian informasi.

Meski wacana ini masih perlu dikaji, namun tidak ada salahnya memberdayakan ASN milenial untuk turut serta dalam menyampaikan informasi publik. Hal utama yang perlu diperhatikan baik oleh ASN influencer dan humas pemerintah harus patuh juga pada kode etik kehumasan pemerintah. Salah satunya wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media masa, dan insan pers sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yang diwakilinya.

Para influencer ini bukan "pembenar" sikap dan kebijakan pemerintah, tetapi penyampai informasi publik dan penghubung ide dan saran masyarakat kepada pemerintah, sehingga mampu mengkomunikasikan kebijakan pemerintah dan membawa perubahan terhadap instansi yang diwakilinya. Sehingga humas pemerintah di Indonesia dapat berjalan secara maksimal.

Dinda Balqis ASN Kementerian Hukum dan HAM

(mmu/mmu)