Kolom

Menyelaraskan Omnibus Law Lapangan Kerja dengan Sektor Pertanian

Aji Kurnia Dermawan, SH, MH - detikNews
Selasa, 14 Jan 2020 12:03 WIB
Foto: Wisma Putra
Foto: Wisma Putra
Jakarta -

Sebagai tindak lanjut pidato Presiden Jokowi saat pelantikan pada 20 Oktober 2019 yang akan menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi melalui omnibus law, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga telah melakukan inventarisasi 79 Undang-Undang dengan 1.228 pasal yang akan diselaraskan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja atau disebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster yang meliputi penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.

Pada klaster penyederhanaan perizinan berusaha dan klaster persyaratan investasi akan membuat beberapa undang-undang sektor pertanian harus diselaraskan ke dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Penyelarasan undang-undang sektor pertanian ke dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harus tetap memperhatikan landasan konstitusional pembangunan perekonomian nasional dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Prinsip Keberlanjutan

Pertanian pada hakikatnya merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam hayati sehingga tetap harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk mempertegas prinsip keberlanjutan tersebut, telah diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Undang-undang tersebut didasari oleh pemikiran bahwa sistem pembangunan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan di bidang pertanian dengan memperhatikan antara lain daya dukung ekosistem. Untuk itu pemanfaatan sumber daya pertanian yang di dalamnya mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan harus tetap dilakukan secara bertanggungjawab dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam klaster penyederhanaan perizinan berusaha, omnibus law dilakukan dengan kriteria yaitu mengubah paradigma perizinan yang semula berbasis license approach menjadi berbasis risk base approach (RBA). Dengan RBA, izin akan dilihat berdasarkan risikonya, sehingga istilah "izin" digunakan untuk perizinan yang berisiko tinggi terhadap Kesehatan, Keselamatan Keamanan, dan Lingkungan (K3L), kemudian untuk risiko yang menengah digunakan nomenklatur "standar", sementara yang rendah hanya diperlukan "pendaftaran" dalam sistem perizinan yang terintegrasi.

Jika menggunakan kriteria tersebut, perizinan di sektor pertanian yang berisiko tinggi berkaitan dengan izin-izin yang memiliki dampak lingkungan, keselamatan dan kesehatan manusia, sumber daya genetik, dan keamanan pangan. Izin-izin tersebut antara lain Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Hortikultura, Izin Usaha Peternakan, Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman, Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik, Izin Pemasukan Agens Hayati, Pendaftaran Pestisida, dan Pendaftaran Pupuk.

Dalam penyelarasan izin-izin tersebut melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan berlandaskan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang merupakan amanat konstitusi.

Dalam klaster persyaratan investasi, beberapa undang-undang sektor pertanian memiliki kebijakan penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri. Kebijakan tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar hortikultura. Bahkan besaran penanaman modal asing dibatasi. Pembatasan ini bahkan telah dikuatkan dengan Putusan MK No. 20/PUU-XII/2014. Dalam pendapat Mahkamah dinyatakan bahwa karena negara seharusnya menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka penanaman modal asing yang dibatasi paling banyak 30% tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga diatur bahwa pengembangan usaha perkebunan diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri. Besaran penanaman modal asing tersebut juga wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan pekebun. Berbeda dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang langsung membatasi besaran penanaman modal asing, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengamanatkan besaran penanaman modal asing pada level Peraturan Pemerintah.

Atas dasar kebijakan penanaman modal tersebut, maka omnibus law pada klaster persyaratan investasi seharusnya tetap mempertahankan keberpihakan kepada penanaman modal dalam negeri. Omnibus law pada klaster persyaratan investasi juga harus memberikan kemudahan kepada penanaman modal dalam negeri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang membuat beberapa undang-undang sektor pertanian harus diselaraskan; tetap perlu mempertahankan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sekali lagi karena usaha pertanian berkaitan dengan perlindungan terhadap dampak lingkungan, keselamatan dan kesehatan manusia, sumber daya genetik, dan keamanan pangan.

Aji Kurnia, SH, MH staf Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian


Simak Juga "Demo Buruh Tolak Omnibus Law Bubar, Lalin Depan DPR Lancar"

[Gambas:Video 20detik]

(mmu/mmu)