Kolom

Mencari Rumusan Ideal Omnibus Law di Indonesia

Mirza Satria Buana - detikNews
Selasa, 14 Jan 2020 10:55 WIB
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan telah memberi penegasan akan pentingnya efektivitas perundangan-undangan guna menunjang pembangunan dan arus investasi di Indonesia. Berdasarkan laporan Doing Business in Asia (2016), Indonesia tercatat sebagai salah satu negara di Asia yang sistem hukum dan perundang-undangannya terkenal sangat birokratis sekaligus koruptif bagi para investor lokal terutama asing.

Hal tersebut diperparah dengan masih banyaknya kontradiksi dan disharmoni perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal. Sistem perundang-undangan alih-alih ringkas, padat, dan jelas, malah menderita 'obesitas' sehingga lamban bergerak memberi legitimasi. Hal tersebut berakibat padalunturnyamarwah kepastian hukum berinvestasi di Indonesia.

Guna mencipta 'efektivitas' perundang-undangan, pemerintah mempertimbangkan wacana transplantasi omnibus law. Pemerintah dalam Prolegnas setidaknya akan menggagas 5 (lima) Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law: RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU UMKN, RUU Kefarmasian, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu Kota Negara.

Kelima RUU di atas sangat kental dengan nuansa ekonomi dan investasi. Secara konseptual, omnibus law adalah kebijakan perundang-undangan dari tradisi hukum common law yang bertujuan menata konflik norma dalam peraturan perundangan-undangan. Langkah pertama adalah dengan terlebih dulu melakukan konsolidasi perundangan-undangan dan kemudian mencabut perundang-undangan yang tidak perlu atau menjadi beban bagi sistem perundang-undangan.

Republik Irlandia adalah salah satu negara yang berhasil melakukan perampingan perundangan-undangan lewat omnibus law, di mana lebih dari 18.000 perundang-undangan berhasil dirampingkan. Dengan kata lain, omnibus law 'menimpa' undang-undang yang ingin diharmonisasikan, proses ini mirip dengan executive/legislative review perundang-undangan.

Namun perlu diingat bahwa proses transplantasi hukum tidak selamanya berjalan lancar; karena ada konteks yuridis, politik, sosio dan ekonomi yang perlu diperhatikan. Dalam konteks yuridis, Tamanaha (1999) menyatakan bahwa sistem perundang-undangan setidaknya harus berimbang dalam dua aspek, yakni efektivitas dan akuntabilitas.

Omnibus law, setidaknya dalam perspektif perbandingan hukum di negara-negara lain telah memenuhi aspek efektivitas, dengan melakukan perampingan dan simplifikasi perundang-undangan. Tulisan ini akan lebih mengelaborasi aspek akuntabilitas dari omnibus law dengan memberi beberapa skenario atau tipologi dari proses pembuatan undang-undang 'sapu jagat' tersebut. Namun analisis hukum tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks paradigma politik ekonomi pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Hukum dan Pembangunan

Dalam perspektif hukum dan masyarakat, hukum diletakkan dalam posisi dinamis yang dapat mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh anasir-anasir non-hukum, semisal politik, sosial, dan terlebih ekonomi. Tidak terkecuali dalam perundang-undangan, yang merupakan wujud normalisasi dari kebijakan-kebijakan kepentingan, sehingga pengaruh anasir non-hukum baik dalam proses perumusan norma sampai implementasi manifes terasa.

Dalam lintas sejarah negara-bangsa, aspek politik ekonomi tertulis dengan tinta emas peradaban sejarah konstitusi (hukum) negara-negara bangsa. Hal tersebut tergambar pada kajian hukum dan pembangunan (law and development) yang mencandra relasi saling topang dan saling isi antara hukum dan kepentingan ekonomi, yang terjadi dalam beberapa 'gelombang'.

Dalam 'gelombang pertama' negara bangsa yang bernapas ekonomi (merkantinisme), hukum modern dicipta untuk memberi kepastian hukum yang berfungsi menopang ekonomi industrial. Hukum sengaja dibuat kaku dan jelas dalam ayat kontrak bisnis dan dagang untuk 'menakuti' dan sekaligus 'menundukkan' pelaku dagang dan buruh. Dengan kata lain, hukum dipandang sebagai kekuatan yang memaksa sekaligus memanipulasi relasi dan prilaku ekonomi manusia agraris menuju manusia industrialis. Semua atas nama pembangunan industrialis.

Pada 'gelombang kedua' negara bangsa masih bernapas ekonomi, namun dengan modifikasi instrumentalis yang lebih canggih, dengan menggandeng dua kekuatan: kapitalis dan oligarki negara ketiga. Pasca runtuhnya Uni Soviet, neo-liberal didaku menjadi satu-satu jalan keselamatan ekonomi negara bangsa. Reformasi hukum berorientasi pada kebijakan non-intervensi negara pada pranata ekonomi lewat kebijakan privatisasi dan deregulasi.

Dengan bergabungnya dua kekuatan ekonomi kapitalis dan politik oligarkis, daya rusak 'gelombang kedua' lebih sistemik sekaligus masif. Hukum dipandang hanya sebagai 'hamba' dari tuan kepentingan predatorik semata. Sedang dalam 'gelombang ketiga', perspektif hukum dan ekonomi mulai dipengaruhi oleh nilai-nilai etik-transendental dan kemanusiaan universal yang tidak semata berorientasi pada keuntungan materiil, namun juga immaterial bahkan spiritual (non-market orientations).

Amartya Sen (2001) menyebut pembangunan sebagai kebebasan (development as freedom). Paradigma pembangunan ini tidak bisa di lepaskan dari peran dan intervensi minimalis negara, postulat penting yang merupakan anti-tesis dari 'netralitas penuh' negara atas ekonomi khas neo-liberal maupun negara ekonomi merkantinisme klasik yang kaku.

Dari ketiga deskripsi 'gelombang' di atas, paradigma hukum yang saling berkelindan adalah legalistik dan instrumentalis, yang sama-sama meletakkan negara sebagai 'alat' atau 'instrumen'. Namun legalistik abai (atau pura-pura abai) terhadap kepentingan non-yuridis, sedangkan instrumentalis sangat kaya dengan kepentingan non-yuridis yang tentu dapat berdampak baik maupun buruk. Dengan meletakkan 'gelombang hukum-ekonomi' sebagai batu uji, dapat dianalisis, dalam 'gelombang' apa Indonesia akan berselancar lewat omnibus law.

Tipologi Hukum-Ekonomi

Selain memahami 'gelombang' hukum dan ekonomi di atas, konteks 'cuaca' politik --apakah demokratis atau oligarkis-- juga mempengaruhi pilihan tipologi perumusan dan pelaksanaan omnibus law di Indonesia. Adalah suatu keniscayaan bahwa paradigma hukum berkelindan dengan kontestasi politik di mana perundang-undangan tersebut dikonstruksi dan diimplementasikan. Setidaknya ada tiga skenario atau tipologi omnibus law.

Pertama, legalistik-oligarkis. Dalam skenario ini, omnibus law hanya diposisikan sebagai 'penjaga malam' yang memberi kepastian hukum semu kepada pihak-pihak berkepentingan. Negara buta dan menutup telinga terhadap suara-suara kepentingan di luar kepentingan (hukum) investasi. Stabilitas investasi, fleksibilitas pasar, dan keamanan negara (state security) yang represif menjadi kata-kata kunci dalam pembangunan. Hukum menjadi sangat 'efektif' melanggengkan rezim ekstraktif, sementara mengabaikan akuntabilitas dan nilai-nilai partisipatoris.

Tipologi kedua adalah instrumentalis-oligarkis yang merupakan evolusi sempurna dari tipologi pertama, di mana pemerintah mentransplantasi omnibus law semata sebagai pilihan pragmatis jangka pendek yakni untuk menghamparkan 'karpet merah' bagi investor. Hukum semata sebagai 'alat yang efektif' bagi elite penguasa, guna mengamankan kepentingan mereka.

Tipologi ketiga adalah tipologi yang ideal: instrumentalis-demokratis. Hukum dan perundang-undangan omnibus law tetap dianggap sebagai 'alat', namun berorientasi pada pemenuhan dan penguatan nilai-nilai negara hukum (rule of law) yang berorientasi jangka panjang sekaligus mencipta iklim demokrasi-partisipatoris yang berkelanjutan. Dalam pemahaman instrumentalis-demokratis, tradisi hukum perundang-undangan (common law dan civil law) tidaklah dipandang sebagai sistem yang terkotak-kotak dan dikotomis. Karena sejatinya kedua tradisi tersebut telah lama saling meminjam pengalaman (konvensi), konsep, dan praktik ketatanegaraan satu sama lain (constitutional borrowing).

Perundangan-undangan omnibus law dapat berperan efektif membabat halangan-halangan disharmonisasi dan konflik norma dalam perundangan-undangan, namun di sisi lain juga memiliki legitimasi demokratis yang akuntabel lewat mekanisme uji publik dan partisipasi publik yang luas dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Guna menjamin prinsip kehati-hatian dalam perumusan perundangan-undangan, omnibus law harus dirumuskan dengan terlebih dulu melakukan upaya konsolidasi norma-norma, definisi-definisi konseptual, dan menetapkan subjek (adressat) yang akan menjalankan undang-undang omnibus law tersebut.

Lewat tipologi ideal ini, Indonesia lewat transplantasi omnibus law akan berselancar dalam 'gelombang' yang relatif aman, karena hukum masih berjangkar pada asas-asas perundangan-undangan yang bersemangat rule of law, serta taat pada nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan kemanusiaan yang berkelanjutan. Tipologi ketiga omnibus law perlu diadvokasi oleh seluruh elemen bangsa, dengan tetap kritis dalam perumusan dan implementasi. Perspektif kritikal terhadap perundangan-undangan tetap harus dipupuk dan dikembangkan, semata karena hukum dibuat untuk kesejahteraan manusia, bukan agar segelintir (baca: elite) sejahtera karena merekayasa hukum.

Mirza Satria Buana dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

(mmu/mmu)