Kolom

Mananti Janji Kedua Reforma Agraria

Angga Hermanda - detikNews
Sabtu, 11 Jan 2020 11:00 WIB
Petani mendesak reforma agraria dilanjutkan (Foto: spi.or.id)
Petani mendesak reforma agraria dilanjutkan (Foto: spi.or.id)
Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan bahwa rasio gini tanah di Indonesia sudah mendekati 0,58. Artinya, satu persen dari total jumlah penduduk Indonesia menguasai 58 persen total luas tanah di Indonesia. Situasi ini berarti penguasaan dan kepemilikan tanah masih timpang. Persoalan ini dijawab dengan reforma agraria.

Reforma agraria adalah suatu upaya korektif untuk menata ulang struktur agraria yang timpang, yang memungkinkan eksploitasi manusia atas manusia, menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria. Keadilan agraria itu sendiri adalah suatu keadaan di mana tidak ada lagi konsentrasi yang berlebihan dalam penguasaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber agraria pada segelintir orang.

Lima Tahun Reforma Agraria

Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014-2019 menyadari masalah itu. Hal ini dibuktikan dengan political will Presiden Jokowi untuk menjalankan reforma agraria, termasuk menyelesaikan konflik-konflik agraria. Reforma agraria tercatat dengan jelas dalam Nawa Cita (sembilan program prioritas) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai janji yang akan ditunaikan dalam lima tahun.

Reforma agraria direalisasikan dengan memberikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 9 juta hektar kepada petani, dengan rincian 4,5 juta hektar dalam bentuk legalisasi aset (0,6 juta tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dan 3,9 juta dari legalisasi aset) dan 4,5 juta hektar redistribusi tanah (HGU habis dan tanah terlantar sejumlah 0,4 juta hektar dan pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar).

Pada Agustus 2019, Kementerian ATR/BPN mengklaim telah mencapai beberapa target reforma agraria tersebut. Penerbitan sertifikat tanah transmigrasi telah direalisasikan 109.901 bidang atau 73.633,67 Ha. Kemudian legalisasi tanah masyarakat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terealisasi sebanyak 14.965.338 bidang sertipikat atau seluas 3.295.271 Ha.

Sementara untuk redistribusi tanah yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) habis dan tidak diperpanjang, tanah terlantar dan tanah negara lainnya berhasil dibagikan 573.432 bidang sertifikat atau 440.085 Ha. Lalu untuk redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dengan realisasi penerbitan sertipikat 25.310 bidang atau seluas 19.490 Ha.

Berdasarkan capaian yang dipaparkan, pelaksanaan reforma agraria pada periode pertama pemerintahan Jokowi bisa dinilai lebih condong kepada legalisasi aset melalui sertifikat. Sementara redistribusi tanah tidak menjadi tumpuan utama. Hal ini dapat dilihat dari realisasi PRONA dan PTSL yang lebih besar dibandingkan redistribusi tanah melalui HGU habis, tanah terlantar dan pelepasan Kawasan hutan.

Sejati vs Palsu

Tak pelak mekanisme pelaksanaannya banyak mendapatkan kritik dari para pakar dan pegiat agraria, sehingga mengungkap perang diksi antara yang dimaksud dengan reforma agraria sejati melalui redistribusi tanah untuk merombak ketimpangan, dan reforma agraria palsu melalui sertifikasi yang secara tak langsung melanggengkan ketimpangan.

Tetapi di luar pertentangan yang ada, patut diakui bahwa kini reforma agraria telah memperoleh beberapa "kemenangan". Pertama, reforma agraria kian kuat diposisikan sebagai agenda negara. Kedua, telah ada instrumen hukum untuk pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan, melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan (PPTKH) dan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres RA). Terlepas masih banyak kelemahan.

Ketiga, sudah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang moratorium perizinan perkebunan sawit, yang meminimalisasi konflik agraria akibat ekspansi korporasi perkebunan sawit. Keempat, pembukaan rembuk nasional pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk keadilan sosial pada 20 September 2018 oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di Istana Negara.

Walaupun hanya dinilai sekadar seremonial belaka, kegiatan semacam itu belum pernah terjadi pada pemerintahan yang sebelumnya, di mana reforma agraria menjadi tema utama kegiatan resmi kenegaraan. Kelima, telah ada pemberian kepastian hak atas tanah bagi petani di Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan yang terakhir TORA di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur pada 5 September 2019.

Memang pelaksanaan reforma agraria ini belum sesuai dengan harapan dan masih banyak kekurangan. Namun jangan biarkan reforma agraria sebagai agenda negara disubversi kembali oleh korporasi dan para perampas tanah rakyat. Sehingga capaian reforma agraria akan terus menjauh dari yang diharapkan.

Kesempatan Kedua

Wacana Omnibus Law atau strategi penataan undang-undang di bidang Agraria dan Sumber Daya Alam belakangan ini mulai menghangat. Reforma agraria yang berjalan lamban pada periode pertama melatari berbagai pihak mengemukakan solusi. Isu ini seolah-olah dibuat untuk menyambut RPJMN 2020-2024.

Sebetulnya solusi baru untuk Omnibus Law belum diperlukan mendesak dalam bidang agraria. Setidaknya sampai pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan UU yang memerintahkan reforma agraria kepada petani dan rakyat tak bertanah. Seperti yang dimandatkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Reforma Agraria dan UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Jika berkaca pada periode pertama, pergeseran reforma agraria disebabkan beberapa syarat reforma agraria tidak dipenuhi oleh pemerintah. Menurut pakar agraria Gunawan Wiradi, syarat pertama reforma agraria yakni kemauan politik. Presiden Jokowi sudah memiliki kemauan politik, namun itu saja tidak cukup, harus diikuti dengan pemahaman. Kedua, organisasi petani yang kuat, sebagai subjek reforma agraria.

Ketiga, data yang valid. Keempat, akademisi dan militer mendukung. Kelima, birokrat tidak korup. Dan yang terakhir, elite politik harus terpisah dari elite bisnis. Di periode kedua ini dalam RPJMN 2020-2024, kita menanti janji kedua reforma agraria yang implementatif, cepat, dan dipimpin langsung oleh Presiden. Reforma agraria ke depan tentu diharapkan akan mampu memenuhi syarat-syarat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Angga Hermanda Ketua Departemen Data dan Informasi Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI)



(mmu/mmu)