Kolom

"Trending" Perang Dunia III

Prakoso Permono - detikNews
Kamis, 09 Jan 2020 14:03 WIB
Demo tolak perang Amerika Serikat vs Iran (Foto: Getty Images)
Demo tolak perang Amerika Serikat vs Iran (Foto: Getty Images)
Jakarta -
Bandara Internasional Baghdad, Irak pada Jumat (3/1/2019) digempur serangan drone alias pesawat nir awak yang menyasar konvoi kendaraan perwira tinggi Iran Qassem Soleimani. Sasaran terkonfirmasi tewas. Segera setelahnya Pentagon mengkonfirmasi otorisasi serangan langsung dari Presiden Amerika Serikat yang baru-baru ini mengalami pemakzulan di Kongres, Donald Trump. Sontak dunia maya khususnya Twitter diramaikan dengan trending topic dengan tagar "worldwar3".

Alih-alih kekhawatiran serius terhadap kengerian perang besar dunia, tagar tersebut justru diramaikan dengan berbagai meme, guyonan, dan satire. Maka apakah benar tewasnya Qassem Soleimani di tangan Amerika Serikat akan memantik kengerian Perang Dunia III?

Sebelum sampai pada kesimpulan ancaman kengerian Perang Dunia III, konflik Amerika Serikat versus Iran memiliki sejarah yang panjang. Dimulai sejak jatuhnya sekutu AS Shah Iran pada 1979 hingga pada permulaan April tahun lalu AS menyebut Iran Revolutionary Guard Corps (IRGC) yang juga bagian integral militer Iran sebagai organisasi teror sasaran AS. Dimasukkannya IRGC sebagai organisasi teror menyusul kekalahan Islamic State (IS) di Suriah dan Irak bagi banyak pengamat dianggap sebagai bahan bakar untuk mempertahankan konflik di kawasan.

Lantas, memang kepentingan apa di balik membaranya konflik bersenjata di kawasan? Tentu saja ada. Industri alutsista dan persenjataan sudah pasti menerima simbiosis mutualisme konflik bersenjata, dan perdamaian berarti berakhirnya pundi-pundi keuntungan. Terlepas dari keuntungan industri senjata AS, apakah waras untuk memulai Perang Dunia III? Jawabannya tentu saja tidak. Perang besar di kawasan Timur Tengah jelas akan melibatkan banyak tenaga dan negara-negara berkuasa dunia.

Pengorbanan ekonomi dan stabilitas politik dalam negeri AS jelang pemilu tahun ini bisa menjegal jalan Trump menuju dua periode, ditambah lagi usaha pemakzulan di tubuh legislatif. Namun demikian gimmick semacam serangan pada Iran melalui pembunuhan Qassem Soleimani dapat meraup suara kelompok konservatif AS yang dikenal menjadi pendukung garis keras dan merupakan kelompok yang mengantarkan Trump duduk di kursi Gedung Putih pada pemilu melawan Hillary Clinton lalu.

Gimmick yang menunjukkan kekuatan AS memang sehat untuk iklim pemilu, sedangkan Perang Dunia III tentu saja sebaliknya. Lagi pula bagi negara seperti AS kehendak perang tidak ada di tangan Trump; seluruhnya mesti melalui persetujuan Kongres. Maka alih-alih perang total, Trump menggunakan "perang kecil" seperti serangan drone yang ada dalam otoritasnya sebagai presiden.

Menunjukkan Kelemahan

Namun niat menunjukkan kekuatan dan superioritas dengan serangan drone justru sejatinya AS tengah menunjukkan kelemahannya. Penggunaan drone jelas bukan hal baru dalam strategi AS di bawah Trump yang disebut sebagai strategi America First atau menempatkan kepentingan AS di atas segalanya. Drone AS telah lama berterbangan dan menyerang target secara bebas di langit negara-negara seperti Pakistan, Afganistan, serta belakangan Suriah dan Irak.

Ide utamanya sederhana, menghentikan kelompok yang disebut teroris sebelum menyerang Amerika Serikat alias usaha pencegahan aksi teror langsung ke sumbernya. Bila logika preventif ini yang dipakai, maka mengapa tidak menghabisi seluruh kelompok teror termasuk IRGC dalam suatu invasi akbar di Timur Tengah? Mengapa sekadar pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh?

Salah satu akademisi terkemuka AS Robert Kaplan (2018) menggambarkan serangan drone sebagai kelemahan AS dalam strategi kontra terorismenya, sebab secara faktual AS tidak sanggup menanggung beban untuk berperang secara langsung dan masif melawan terorisme, selain juga karena terorisme adalah musuh dengan jaringan rumit, rahasia, dan tentu tidak mudah ditebak.

Kaplan kemudian juga menyebut bahwa tidak semua perang dapat dimenangkan, termasuk perang melawan terorisme dengan cara serangan drone ini. Walaupun tentu banyak kalangan tidak setuju dengan kesimpulan ini, tetap terdapat kelompok orang yang tetap mengkhawatirkan akan datangnya Perang Dunia III dengan perang teknologi sebagai masa depan peperangan peradaban manusia, tidak lagi berhadap-hadapan secara langsung dengan kekuatan militer fisik secara penuh.

Kajian perang menyebut fenomena ini sebagai assymetrical warfare. Yaitu saat serangan militer dan peperangan dilakukan sekelompok kecil pasukan yang dipersenjatai dengan senjata teknologi modern dengan potensi dampak yang tidak kalah mengerikan, sebagian membayangkan senjata kimia atau nuklir, atau juga bom yang dijatuhkan dari pesawat-pesawat tanpa awak seperti yang dilakukan AS.

Perkembangan ini juga terjadi di Indonesia yang beberapa hari lalu merilis purwarupa pesawat udara nir awak (PUNA) yang dapat mengudara selama 30 jam, berkecepatan tinggi, dan dipersenjatai hampir sama dengan spesifikasi drone Predator atau Reaper milik Amerika Serikat.

Namun agaknya Perang Dunia III tidak akan ditandai dengan drone yang beterbangan. Sebagaimana tergambar dalam model konflik AS-Timur Tengah sebelumnya, dalam eskalasi maksimal AS-Iran keduanya akan memainkan perang kecil, misalnya dengan serangan terhadap fasilitas atau kedutaan AS atau sekutunya seperti Arab Saudi di kawasan sebagaimana yang terjadi beberapa waktu lalu di Kedutaan AS Baghdad.

Lagi pula pertanyaan yang sama perlu diajukan pada Iran, apakah dengan kekuatan ekonominya yang rentan terhadap embargo asing dapat bertahan dalam perang terbuka melawan AS? Sekalipun pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei telah mengancam untuk melancarkan pembalasan pada AS didukung oleh tak kurang dari 10.000 demonstran di Tehran menyusul kabar tewasnya Qassem Soleimani.

Bahaya Balas Dendam

Dari strategi kontra terorisme AS dengan serangan drone ini juga mendatangkan bahaya jangka panjang. Tujuan menghalau ancaman terorisme justru dapat memicu menguatnya basis dukungan dan perekrutan kelompok teror. Seruan-seruan retalisasi atau balas dendam sudah menjadi hal yang umum didengar menyusul serangan drone AS di berbagai negara seperti Afganistan dan Pakistan, khususnya dalam kasus serangan dengan jatuhnya korban sipil yang tidak berdosa.

Menurut ahli terorisme AS keturunan Iran Mughaddam (2005), perasaan marah dan rasa tidak adil semacam ini yang menjadi salah satu pendorong utama dendam dan pembalasan melalui aksi terorisme. Sayangnya otoritas Amerika Serikat sejak peristiwa 9/11 hingga pemerintahan Trump abai pada potensi-potensi ini.

Mantan Wakil Presiden AS era Obama, Joe Biden dalam rilisnya justru secara yakin mendukung aksi serangan pada Qassem Soleimani Jumat lalu, sekalipun secara politis berseberangan dengan Trump dan partainya. Melalui akun Twitter-nya Biden --terlepas dari kekhawatirannya akan keamanan warga maupun fasilitas AS di Timur Tengah serta ancaman balas dendam Iran-- menyebut bahwa "... Ia (Qassem Soleimani) layak untuk diadili (merujuk pada serangan drone) untuk kejahatannya terhadap pasukan Amerika Serikat dan warga tidak berdosa di kawasan...."

Pertanyaan yang tersisa pada strategi kontra terorisme semacam ini ialah akankah drone yang beterbangan membawa perdamaian? Bila tidak, maka bagaimana jalan yang terbaik? Bila AS meyakini bahwa para pelaku teror layak diadili, maka hadapkanlah para pelaku ke pengadilan dan percayakan pada sistem peradilan, criminal justice system melalui fair trial.

Bila secara hukum tidaklah memungkinkan membawa para pelaku dalam peradilan AS, maka Timur Tengah mesti diperkuat dan didorong untuk membangun kembali stabilitas kawasan dan kemudian memperkuat kedaulatan hukum negara untuk mengadili kejahatan dan ancaman terorisme di negerinya. Ketimbang, Amerika Serikat terus menerus menjadi aktor konflik di Timur Tengah dan menerbangkan drone yang memantik balas dendam dan kekhawatiran pecahnya Perang Dunia III.

Prakoso Permono mahasiswa Magister Kajian Terorisme Universitas Indonesia

(mmu/mmu)