Kolom

Donald Trump 2020: Tersandung atau Melenggang?

Armin Mustamin Toputiri - detikNews
Kamis, 09 Jan 2020 13:26 WIB
Foto: AP Photo
Foto: AP Photo
Jakarta -

Memasuki awal tahun baru 2020, para anggota Kongres Amerika Serikat (United States House of Representatives) telah kembali menduduki kursi masing-masing di Capitol Hill, setelah sepekan sebelumnya mereka meninggalkan Washington untuk merayakan Natal dan liburan Tahun Baru di distrik, negara-negara bagian sesuai daerah pemilihan masing-masing.

Sebelum berlibur mereka bersidang secara maraton. Mulai 24 September sejak Ketua Kongres Nancy Pelozy mengumumkan permulaan prosesi penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump, hingga puncaknya 19 Desember 2019. Pasca sepuluh jam berdebat dalam sidang paripurna, lewat voting terbuka, akhirnya memutuskan pemakzulan. Di antara 435 anggota Kongres, 230 sepakat pemakzulan, 197 lainnya menolak, satu suara abstain.

Pemakzulan terjadi akibat Trump dinilai melakukan tindakan abuse of power, berkhianat kepada sumpah jabatan terhadap keamanan nasional dan integritas pilpres. "The president must be held accountable. No one is above the law," tegas Nancy Pelozy. Hal itu berdasar laporan sadapan seorang agen intelijen resmi. Trump diketahui beberapa kali menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, mendesak agar menyelidiki kasus korupsi yang diduga dilakukan Hunter Biden, anggota komisaris perusahaan energi Burisma di Ukraina.

Trump sangat berkepentingan atas bukti-bukti temuan itu, sebab pelakunya tak lain adalah putra Joe Biden, mantan Wakil Presiden, rival utamanya pada Pilpres 2020 mendatang. Dan fatalnya lagi, desakan Trump pada Volodymyr dibarengi ancaman bakal menahan bantuan USD 250 juta, atau sekitar Rp 3,5 triliun untuk militer Ukraina. Padahal bantuan itu telah disetujui Kongres. "Skandal Ukraina" ini tergolong kategori pelanggaran berat dalam konstitusi Amerika.

Sidang Senat 2020

Meski Kongres telah memutus pemakzulan Donald Trump, tapi tidak serta merta Presiden Amerika Serikat ke-45 itu akan terdepak keluar dari The White House. Sistem yang dianut di Amerika adalah bikameral (dua kamar). Setelah sidang Majelis Rendah Kongres dilakukan, mesti melewati satu kamar lagi, yakni sidang Majelis Tinggi di United States Senate. Di sini nasib Trump akan ditentukan. Apakah ia tersandung, atau ia kembali bebas melenggang.

Saat ini, Amerika Serikat memiliki 50 negara bagian. Masing-masing diwakili dua senator. Jika di Kongres dominan dihuni Partai Demokrat yang mewarnai usul pemakzulan, sebaliknya di Senat dominan diisi Partai Republik. Di antara 100 senator, 53 dari Partai Republik dan 45 Partai Demokrat, serta dua independen. Mereka inilah yang bertindak sebagai juri di dalam Sidang Majelis Tinggi yang dipimpin Hakim Agung dari Chief Justice of the United States.

Berdasar kalkulasi sederhana, di antara 100 senator yang dominan Partai Republik, maka Trump dipastikan bakal bebas melenggang dari pemakzulan. Dan Trump sangat tahu akan hitung-hitungan itu, membuatnya sesumbar, balik mencibir Nancy Pelozy dari Partai Demokrat yang dinilainya sangat getol untuk memakzulkan dirinya. Tapi Pelozy tak tinggal diam. Setelah ia menimbang beratnya mencari tambahan minimal 16 suara senator untuk mencapai 2/3 agar usul pemakzulannya lolos, ia coba mengeluarkan kartu truf baru.

Strategi kartu truf Pelozy, ia sengaja menyandera berkas pemakzulan. Membuat Trump dan Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik Mitch McConnell kelimpungan. Makin lama Pelozy menahan berkas itu berakibat Sidang Majelis Tinggi Senat juga kian tak menentu. Jika sidang-sidang Senat berjalan normal, paling menelan waktu tiga bulan. Tapi andaikan berkas terlambat diserahkan, jeda waktu persidangan dipastikan ikut melambat. Sementara jadwal pilpres November 2020, semakin mendesak. Jadwal Trump dipastikan akan ikut terganggu.

Menuju Pilpres 2020

Menyandera berkas pemakzulan, Pelozy berdalih, "Biar kami melihat situasi dulu. Kami akan serahkan di saat yang tepat. Jika para senator mulai menggunakan hati nurani mereka." Tapi, langkah Pelozy itu malah dinilai banyak pengamat makin mempertegas bahwa pemakzulan Trump sebagai sikap politik partisan. Menjadi ajang Partai Demokrat melakukan "perburuan penyihir" (witch hunt). Bermaksud mencederai Trump, seteru mereka menuju Pilpres 2020.

Kalaupun Partai Demokrat memakzulkan Trump karena tujuan partisan itu, bilakah mereka tak memiliki kalkulasi, bahwa sekalipun memakzulkan Trump di Kongres, pada akhirnya akan dibebaskan juga di dalam sidang "Majelis Tinggi" di Senat yang dikuasai Partai Republik? Juga, sejarah Amerika Serikat mencatat, tiga presiden sebelumnya, Andrew Johnson (1868) dan Bill Clinton (1998), serta Richard Nixon (Water Gate, 1974) yang mundur sebelum putusan, meski telah dimakzulkan di Kongres, tapi tak satu pun di antaranya tersandung dalam sidang Senat.

Jika seperti itu hukum besi sejarah pemakzulan Presiden Amerika Serikat, lalu apa sasaran yang bakal diraih Partai Demokrat atas pemakzulan ini? Risiko ditanggung Partai Republik ketika memakzulkan Clinton, yakni empat kursi mereka hilang di Kongres saat pemilu, cukuplah sebagai pembelajaran. Poling dukungan rakyat Amerika atas pemakzulan kian hari makin menurun. Sentimen pasar domestik tak berpengaruh kuat. Justru penyanderaan berkas Pelozy makin mencipta ketidakpastian perilaku ekonomi. Berisiko pada kandidat Presiden Partai Demokrat. Sebaliknya, membuka ruang simpati rakyat untuk Trump melenggang menuju periode kedua.

Atau, Partai Demokrat lagi bermain judi, menunggu efek domino, coba membuka lembaran lama bahwa Donald Trump dari Partai Republik bukanlah Presiden yang diinginkan rakyat pada Pilpres 2016 lalu, melainkan semata karena mengungguli Hillary di sekian electoral college. Juga, Trump oleh rakyat Amerika dinilai Presiden paling kontroversial di antara 44 pendahulunya. Dan berbukti, kalangan liberal Amerika sejak semula mendesak Kongres agar memakzulkan. Lalu dari sana Partai Demokrat berharap ada keajaiban di pilpres. Rakyat tak memilih Trump lagi.

Kalaupun Trump tetap melenggang, pastinya bahwa Partai Demokrat berhasil mencatatkan Donald Trump ke dalam tinta hitam sejarah Amerika Serikat. Menjadi presiden ketiga (minus Nixon) yang dikenakan impeachment, pemakzulan Kongres. Lain soal jika Partai Demokrat mendorong pemakzulan sungguh-sungguh didasari integritas ingin menghidupkan kembali demokrasi yang dicap dua Guru Besar Harvard University, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (How Democracies Die, 2018) sedang sekarat.

Armin Mustamin Toputiri anggota DPRD Sulsel 2009-2014 dan 2014-2019



(mmu/mmu)