Mimbar Mahasiswa

BUMN dan Harapan Ekonomi Kelas Bawah

Andi Suryadi - detikNews
Rabu, 08 Jan 2020 15:08 WIB
Bersih-besih anak usaha BUMN ala Menteri Erick Thohir (Ilustrasi: Zaki A/detikcom)
Bersih-besih anak usaha BUMN ala Menteri Erick Thohir (Ilustrasi: Zaki A/detikcom)
Jakarta -

Nama Erick Thohir di pengujung tahun 2019 lalu lebih sering muncul di beranda berbagai media sosial dan media massa. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet Indonesia Maju itu membawa harapan bagi rakyat dengan integritas sejalan keberanian menguak nadir pilu di perusahaan negara. Mulai dari perampingan birokrasi, penunjukan komisaris yang menuai pro-kontra, hingga upaya-upaya pembersihan praktik barbar di tubuh BUMN.

Pada awal Desember misalnya, direktur utama dan beberapa jajaran direksi Garuda Indonesia resmi diberhentikan dari jabatan akibat penyeludupan Harley Davidson dan sepeda Brompton yang total nilainya mencapai Rp 900-an juta. Selain itu, akhir tahun juga diwarnai dengan kasus gagal bayar polis asuransi Jiwasraya. Bukan main-main, skandal Jiwasraya membutuhkan dana pemulihan puluhan triliun rupiah.

Kisah BUMN yang disingkap itu seolah membuka tingkap cerita lama nan panjang. Negara seakan memelihara kapitalis dengan memberikan singgasana tertinggi. Cerita klasik dibesarkannya kapitalis oleh negara telah berlangsung sejak era pemerintahan Presiden Sukarno. Struktur ekonomi kala itu digantungkan pada negara dan pemodal. Program pemerintah memberikan kemanfaatan bagi pemodal dan birokrat negara sehingga proses akumulasi kekayaan memiliki akses cukup luas.

Setelahnya, pucuk pemerintahan di tangan Presiden Soeharto kroni kapitalis tumbuh subur dengan keberhasilan memupuk kekayaan dari liberalisasi ekonomi. Bahkan, pasca Reformasi kekayaan dan kekuasaan tertanam kuat di struktur masyarakat, khususnya sebagian kecil kelompok yang semakin diuntungkan. Tulisan ini mencoba merawat ingatan akan kegagalan BUMN menjadi tangan kanan demokrasi ekonomi dan sekaligus menanamkan harapan terhadap kemaslahatan rakyat sebagai legitimator kekuasaan perusahaan negara.

Ketimpangan

Sektor BUMN lahir dibidani oleh demokrasi dalam bangun perekonomian Indonesia. Dasar dan tujuan konstitusional memadukan konsep demokrasi, kapitalisme, dan kesejahteraan (Yunus, 2019). Peleburan konsep itu ke dalam UUD 1945 dan Pancasila menjadi panduan operasionalisasi ekonomi. Aktivitas ekonomi masyarakat digerakkan falsafah hidup yang dengan jelas meletakkan status quo kesejahteraan umum.

Strategi pembangunan ini menjadi inspirasi di berbagai belahan dunia karena keberhasilan negara-negara Skandinavia. Kunci keberhasilannya terletak pada dimensi pendidikan dan progresivitas sistem pajak. Namun, sejak dulu mekanisme ini jauh tertinggal akibat berbagai dinamika penyanderaan negara oleh pemodal. Padahal, Piketty dalam Ritzer dan Dean (2019) mengungkapkan bahwa pendidikan menjadi satu-satunya alat agar kelompok miskin dapat mengejar ketertinggalan dari kelompok masyarakat kaya.

Dramatisnya pertumbuhan kelas atas pernah diungkapkan dalam kajian Jeffrey Winters. Kurang dari satu persen kekayaan kelompok terkaya setara dengan sekitar 25 persen Produk Domestik Bruto (PDB) negara (Effendi et al., 2012). Tentu saja, hal itu bukan kabar baik bagi permainan distribusional. Kebijakan yang bersifat redistributif semakin berat dalam kondisi ketimpangan sehingga masyarakat terbawah memiliki akses terbatas terhadap mekanisme ekonomi.

Angka ketimpangan di Indonesia tidak mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode Maret 2018 hingga Maret 2019 hanya turun sebesar 0,007 poin dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) paling timpang dengan gini rasio di atas rata-rata nasional (0,423) diikuti Gorontalo (0,407) dan Jawa Barat (0,402) serta Bangka Belitung sebagai terendah nasional (0,269).

Upaya mereduksi ketimpangan mengalami stagnasi di tengah performa pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh mengesankan di kisaran 5 persen. Tepat pada titik ini kapitalisme dinilai buruk, sebab menghasilkan oligarki.

Preferensi politik dan ekonomi berada dalam tatanan dinamis yang dapat diarahkan. Bahkan, sumber daya ekonomi dapat digunakan untuk mempengaruhi hasil politik (Gleaser, 2006). Kondisi memilukan juga digambarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Dikutip dari laman Freedom House, skor IDI adalah 62 dengan status sebagian bebas (partly free). Artinya, kebebasan sipil masih menjadi pekerjaan rumah serius dalam membangun ekonomi partisipatif.

Lebih lanjut, berdasarkan rilis daftar 50 orang terkaya Indonesia oleh Forbes (2019), sektor-sektor pemupuk kekayaan meliputi real estate, batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), minyak bumi, media, properti, dan lainnya. Pertanyaannya kemudian, di mana peran penting BUMN dalam sektor-sektor tersebut?

Harapan

Reduksi ketimpangan bukanlah bagian dari nilai kebajikan demokrasi (Timmons, 2010). Demokrasi di ambang delegitimasi karena pada 2019 diwarnai dengan problematika politik populis yang mengambil kemanfaatan dari kaum kiri. Isu kemiskinan dan ketimpangan hanya menjadi permainan yang jauh dari kebijakan redistributif. Pada konteks inilah BUMN menjadi satu-satunya harapan, terlepas dari sektor pemerintah dan sektor swasta.

Penguasaan sumber-sumber ekonomi strategis semestinya membuat kiprah BUMN mampu mengakomodasi masyarakat termiskin dalam mekanisme ekonomi. Revolusi industri dan perubahan lansekap global menjadi momentum perusahaan plat merah untuk menguatkan peran penting dalam transisi ekonomi yang mampu menghasilkan perubahan struktural (Guluzade, 2019).

BUMN membutuhkan restrukturisasi holistik demi meningkatkan efektivitas perannya bagi kaum miskin. Desain struktur kepemilikan campuran harus dikombinasikan dengan institusi ekonomi berbasis komunitas. Strategi koheren BUMN dimungkinkan lebih tertanam pada kesejahteraan kaum ekonomi terbawah. Syaratnya, BUMN tidak menjalankan strategi konservatif sebagai perolehan laba modern dan memperkuat pemisahan eksekutif dari relasi negara dan taipan.

Dengan demikian, BUMN bukan sekadar alat pembangun metro atau megapolitan yang memperlebar ketimpangan, melainkan katalisator kesejahteraan umum berkeadilan.

Andi Suryadi mahasiswa Prodi Ekonomi Universitas Sanata Dharma

(mmu/mmu)