Kolom

Berharap pada Pencegahan Korupsi "KPK Baru"

Dedy Eryanto - detikNews
Rabu, 08 Jan 2020 12:30 WIB
KPK Baru akan menekankan pada pencegahan (Foto: M Risyal Hidayat/Antara)
"KPK Baru" akan menekankan pada pencegahan (Foto: M Risyal Hidayat/Antara)
Jakarta -
Presiden Joko Widodo telah melantik segenap pimpinan baru KPK beserta jajaran Dewan Pengawasnya di Istana Negara Jakarta. Pelantikan ini mengukuhkan "wajah baru KPK", sebagaimana amanat UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang berlaku sejak 17 Oktober 2019. Setelah sempat menuai serangan aksi protes massa atas UU baru tersebut, karena ditengarai terdapat pasal-pasal yang dapat "memperlemah" tugas dan kewenangan KPK selama ini --salah satunya yakni keberadaan Dewan Pengawas KPK-- akhirnya pemerintah pun tetap bersikukuh untuk memberlakukannya.

Terlepas dari sejumlah kontroversi seputar UU KPK, termasuk juga sosok Komisaris Jenderal Firli Bahuri, Ketua KPK terpilih saat ini, karena diduga pernah menyalahi kode etik KPK saat menjabat Deputi Penindakan, tulisan ini lebih bermaksud untuk mendiskusikan arah dan strategi pemberantasan korupsi ke depan ala "KPK baru".

Strategi Besar

Menarik menyimak wawancara antara Metro TV dan Firli pada Hari Antikorupsi Sedunia, 9 Desember 2019 yang lalu. Dalam acara yang bertajuk Opsi Firli Berantas Korupsi yang dipandu oleh reporter Aviani Malik, Firli sepertinya berupaya "mengedepankan" aspek pencegahan korupsi sebagai salah satu strategi besar pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagaimana Firli membahasakan bahwa "pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan dan pemberantasan," dengan melakukan berbagai tindakan tertentu.

Di sini Firli menekankan kembali "melakukan pemberantasan, tidak hanya cukup dengan pemberantasannya, tetapi kita juga harus melakukan tindakan pencegahan." Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas Firli akan lebih menitikberatkan program-program yang bertujuan agar korupsi tidak terjadi. Untuk mewujudkannya, Firli juga menyoroti perbaikan sistem sebagai salah satu hal yang urgensi untuk dilakukan. Sehingga menurutnya KPK akan berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Sebenarnya, para ahli dan ilmuwan sepakat bahwa pada dasarnya tidak ada obat yang dianggap paling paten dan manjur untuk mengobati penyakit korupsi di suatu negara. Karena korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak faktor yang menyelimuti di sekelilingnya. Sementara permasalahan korupsi antara negara yang satu dengan negara yang lain tentu berbeda, meskipun bisa ditarik benang merah faktor-faktor penyebab timbulnya korupsi. Sehingga lahirlah teori GONE (Greed, Need, Opportunity, and Expose) yang diperkenalkan oleh Jack Bologne, atau teori Fraud Triangle Donald R Cressey, Pressure, Opportunity, and Rationalisation.

Pada prinsipnya teori GONE menjelaskan korupsi timbul karena berbagai sebab, seperti sifat serakah (Greed) seseorang, faktor kebutuhan (Need) pelaku, adanya suatu kesempatan (Opportunity), dan konsekuensi apa yang akan diterima si pelaku seandainya tindakan korupsi tersebut terungkap (Expose). Sehingga, pada saat memikirkan kemungkinan perbuatan korupsinya dapat terungkap, di titik ini si pelaku akan melakukan semacam "cost and benefit analysis", atau "perhitungan untung dan rugi" seandainya nekad melakukan korupsi.

Sementara Cressy melengkapinya dengan menambahkan korupsi timbul karena adanya suatu tekanan (Pressure) yang dihadapi seseorang. Sehingga dapat memunculkan tindakan pemakluman (Rationalisation) untuk dia bertindak korup.

Sehingga secara sederhana mencegah niatan jahat suatu korupsi akibat berbagai faktor seperti teori di atas perlu dibuat suatu sistem pencegahan yang andal, sehingga dapat mengendalikan atau menekan potensi timbulnya korupsi. Contohnya, mekanisme pengendalian atau pengawasan (control mechanism) yang dapat menutup rapat-rapat peluang (opportunity) terjadi korupsi.

Tetapi, pada umumnya sistem pengendalian yang "terlalu ketat" akan menghambat suatu urusan, karena harus diperiksa sedemikian rupa oleh berbagai pihak dan membutuhkan waktu. Selain itu, musuh utama sistem adalah kolusi. Dengan kata lain akan menimbulkan potensi korupsi baru karena kewenangan pihak-pihak tertentu di dalam sistem tersebut. Kewenangan tersebut rawan disalahgunakan karena selain memiliki nilai ekonomis dan tentunya akan menghadapi "tawaran menggiurkan" dari oknum-oknum yang berupaya mengajak bekerja sama dengan orang yang memegang kendali di dalam sistem itu.

Filosofi sistem pencegahan korupsi sebenarnya berprinsip bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menyimpang atau melakukan korupsi karena berbagai faktor. Sehingga mempercayainya 100% adalah suatu tindakan yang naif. Dengan demikian orang tersebut perlu diawasi (control) oleh pihak lain. Kemudian untuk mencegah agar kejadian korupsi tidak terulang, maka perlu suatu sanksi (punishment) bagi pihak-pihak yang terbukti telah melakukan korupsi. Sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang ingin mencoba bermain-main dengan korupsi.

Itulah gambaran umum tindakan pencegahan. Tetapi, sekali lagi selain sistem dapat berpotensi "memperlambat" suatu urusan dan setiap sistem kemungkinan juga memiliki suatu kelemahan, terlebih apabila terjadi kolusi antar pihak-pihak terkait. Sistem juga kerap menghadapi perlawanan dalam bentuk "mengakali sistem". Sehingga sistem yang telah diterapkan tidak akan sepenuhnya efektif.

Contoh nyata untuk fenomena pendekatan sistem, kita bisa analogikan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebenarnya telah ada sistem yang mengatur dengan baik berupa peraturan tentang mekanisme maupun aturan main lainnya, sampai-sampai pihak yang akan menyediakannya (pengusaha) harus menyampaikan penawarannya melalui online (e-procurement). Kemudian beberapa instansi pemerintah pun telah menerapkan sistem e-katalog.

Artinya, selain berupaya agar mekanisme pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, sistem berupaya membatasi interaksi antara pengusaha dengan pihak pemerintah. Karena dikhawatirkan bila ada interaksi antara kedua pihak akan ada potensi kolusi.

Tetapi justru sebaliknya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa menduduki posisi kedua dalam kasus yang ditangani KPK saat ini. Sehingga Roni pun menegaskan mendorong upaya pencegahan korupsi di sektor ini, sebagaimana pernah diutarakannya pada acara Rakornas LKPP yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi beberapa bulan lalu di JCC Senayan, Jakarta.

Fenomena ini menandakan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya sempurna. Terlebih bila kita perhatikan, banyak korupsi telah dimulai, justru sebelum proyek tersebut masuk ke dalam sistem untuk dilaksanakan. Kita sangat akrab dengan kata-kata "uang panjar" atau commitment fee"sebagai modus-modus korupsi hasil OTT KPK sebelumnya. Modus-modus tersebut dalam rangka mengawal suatu proyek agar bisa dikorupsi dengan mengakali sistem yang ada.

Tak Ada Rumus Baku

Jika KPK kali ini akan berupaya melakukan pencegahan, tentu KPK harus lebih jeli menangkap peluang-peluang di sektor dan area mana potensi korupsi akan terjadi. Melihat fenomena korupsi di Indonesia rasa-rasanya sungguh sangat luas area tersebut. Baik korupsi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMN, lembaga legislatif, atau korupsi aparat penegak hukum. Sedemikian masifnya, sampai-sampai hampir setiap hari Indonesia tidak pernah sepi dari pemberitaan seputar korupsi. Sedangkan berbagai upaya pencegahan pun telah dicoba. Termasuk mendirikan lembaga khusus Komisi Anti Korupsi (KAK) seperti KPK.

Sehingga dengan kata lain "No One Style Fits All" untuk penanganan masalah korupsi. Hadirnya KAK juga bukan merupakan suatu panacea, meskipun KAK banyak dibentuk dan diterapkan di hampir semua negara yang mengalami permasalahan korupsi, seperti Indonesia. Di antaranya ada yang cukup berhasil seperti Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong, yang menjadi role model KAK di dunia karena berhasil menekan angka korupsi di Hong Kong. Tetapi, tidak sedikit pula KAK yang hanya tinggal status dan tidak berfungsi lagi sebagaimana cita-cita awal pendiriannya.

Tentu korupsi bukan persoalan mudah untuk diatasi. Apalagi untuk negara dengan kompleksitas seperti Indonesia. Firli pun seolah mengakui perjuangan berat memberantas korupsi, "Bukan seperti membalikkan tangan, tapi dengan proses yang panjang." Tetapi, seberapa mujarab proses panjang jurus pencegahan korupsi ala "KPK baru" mampu mengubah wajah korupsi di Indonesia, waktu juga yang akan membuktikannya.

Dedy Eryanto kandidat PhD spesialiasi Manajemen Sektor Publik di Victoria University of Wellington, New Zealand

(mmu/mmu)