Kolom

Narasi Silang Pendapat dalam Mengatasi Banjir Jakarta

Margana Wiratma - detikNews
Kamis, 02 Jan 2020 15:58 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Jakarta -

Banjir menjadi hadiah Tahun Baru 2020 bagi Jakarta. Setelah hujan deras semalam suntuk pada malam pergantian tahun, banjir mengepung Jakarta. Namun, di tengah-tengah penderitaan warga yang menjadi korban banjir, kepada publik disuguhkan narasi "miring" seperti silang pendapat tentang konsep untuk mengatasi atau menuding siapa yang salah atas hadirnya banjir itu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono, misalnya, setelah meninjau kondisi banjir Jakarta dari udara bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengemukakan bahwa normalisasi Kali Ciliwung menjadi salah satu solusi mengatasi banjir Jakarta. Dalam konferensi pers bersama di lapangan Monas (1/1/2020), ia menyebutkan bagian Kali Ciliwung yang sudah dinormalisasi dua tahun lalu.

Ia katakan, kelihatan dari udara airnya mengalir lancar. Namun, dari 33 km sepanjang Kali Ciliwung yang dinormalisasi baru 16 km. Selebihnya, bagian sungai yang belum dinormalisasi, dilaporkannya banyak terjadi genangan dan luapan air di kiri-kanan sungai. "Mohon maaf, Bapak Gubernur selama penyusuran Kali Ciliwung sepanjang 33 km itu, yang sudah ditangani normalisasinya 16 km. Di 16 km itu kita lihat, Insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang," kata Basuki. (detikcom, 1 Januari 2020).

Untuk itu Menteri PUPR berniat mengadakan diskusi dengan Anies untuk membahas normalisasi Kali Ciliwung dan juga Kali Pesanggrahan. Ia juga akan membicarakan ihwal pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT). Kementerian PUPR akan melanjutkan pengerjaan sodetan itu setelah ada kesepakatan antara Pemprov DKI dan masyarakat soal penggunaan lahan. Menteri Basuki mengingatkan, tanpa normalisasi Kali Ciliwung, setiap saat banjir akan berulang lagi. Normalisasi terhenti sejak 2018 karena lahan yang dibebaskan untuk melanjutkan pelebaran sungai tidak memadai.

Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan juga mempunyai program andalan yakni naturalisasi sebagai solusi banjir ibu kota. Konsep naturalisasi dituangkan dalam Peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi. Jelasnya, naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau, dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi. Dengan konsep itu, Anies berjanji tidak akan melakukan penggusuran.

Dalam penerapannya, konsep naturalisasi akan menggunakan bronjong batu kali untuk turap sungai. Sistem ini membutuhkan tebing sungai yang landai, minimal 12,5 meter di kiri dan kanan sungai. Lebar lahan yang mesti disiapkan, termasuk daerah sempadan, 80-90 meter. Bantaran sungai yang sudah bersih akan ditanami pepohonan. Ini berbeda dengan konsep normalisasi yang memakai turap beton. Anggaran untuk program naturalisasi sungai dan waduk itu dialokasikan Rp 288,49 miliar pada 2020.

Definisi naturalisasi dalam Pergub, menurut Menteri PUPR, merupakan bahasa hukum. Konsep itu masih perlu dijabarkan menjadi bahasa yang lebih teknis. Sejak dua tahun lalu, Kementerian PUPR tidak melanjutkan program normalisasi sungai di Jakarta karena Gubernur akan menerapkan konsep naturalisasi. Salah satu yang digarisbawahinya dalam definisi naturalisasi adalah perlunya pengendalian banjir dengan memperhatikan kapasitas tampungan. Aslinya kali Ciliwung 20-25 meter lebarnya. Sekarang tinggal lima meter.

Selain naturalisasi, Anies juga memperkenalkan konsep drainase vertikal. Konsep ini menerapkan teknologi zero run off. Air hujan ditampung dalam tanah agar tidak semua mengalir ke selokan dan sungai. Strategi itu dilakukan sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir. Targetnya, akan dibuat 1,8 juta drainase vertikal, kecuali di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Ihwal banjir, Gubernur menyentil bahwa sampai kapan pun Jakarta akan mendapat kiriman banjir kalau tak ada upaya mengatasi di asalnya. Maka Menteri PUPR lantas menjawab bahwa kini sedang dibangun bendungan Ciawi dan Sukamahi di kawasan Puncak, Bogor. Tujuannya adalah untuk mengendalikan banjir yang akan datang ke Jakarta.

Apapun caranya untuk mengatasi banjir, kiranya kita perlu memahami jenis banjir yang sering melanda ibu kota. Secara umum, ada tiga jenis banjir yang suka terjadi di Jakarta. Pertama, banjir kiriman. Ini terjadi karena aliran air hujan dari kawasan Puncak, Bogor, tak mampu diredam sehingga meluap ke aliran sungai yang melintas Jakarta. Sedikitnya ada 13 aliran sungai di Jakarta dan sekitarnya. Ciliwung adalah salah satu sungai terbesar yang mengalir dari Puncak.

Kedua, banjir lokal alias genangan. Banjir jenis ini terjadi karena hujan deras di ibu kota. Saluran atau got tak mampu lagi menampung air sehingga terjadilah genangan yang merendam jalan-jalan atau permukiman.

Banjir jenis ketiga adalah luapan air laut. Banjir ini terjadi karena permukaan air laut naik dan permukaan tanah amblas. Air laut merangsek ke daratan. Pembangunan gedung-gedung dan perumahan di Jakarta menyebabkan amblasnya tanah. Salah satu penyebabnya adalah karena sebagian besar warga dan gedung-gedung di Jakarta menyedot air tanah dalam. Diperkirakan laju amblasnya tanah 10 cm per tahun. Sementara itu, permukaan air laut mengalami kenaikan rata-rata 0,5 cm per tahun. Itu yang menyebabkan terjadinya rob atau banjir air laut.

Ketiga jenis banjir itu bisa terjadi sendiri-sendiri, atau kombinasi dua atau tiga jenis sekaligus. Banjir kiriman bisa terjadi bersamaan dengan naiknya air laut. Atau banjir lokal karena curah hujan yang deras bisa terjadi bersamaan dengan banjir kiriman dari Bogor seperti kita alami awal tahun ini.

Untuk mengatasi ketiga jenis banjir itu dibutuhkan cara yang berbeda. Normalisasi atau naturalisasi sungai adalah untuk mengatasi banjir kiriman dari Puncak Bogor. Drainase vertikal untuk memperlancar resapan air hujan yang deras dan mencegah genangan di jalan-jalan atau permukiman penduduk. Drainase vertikal juga secara tidak langsung mengurangi laju amblasnya permukaan tanah dan intrusi air laut ke daratan.

Maka, untuk mengatasi banjir, tak perlu mempertentangkan narasi naturalisasi dan normalisasi. Yang diharapkan masyarakat adalah bagaimana melakukan penataan bantaran sungai agar bisa dilakukan program naturalisasi atau normalisasi. Begitu juga dengan drainase vertikal atau konsep lainnya. Sepanjang mampu mengendalikan banjir lokal dan mencegah turunnya permukaan tanah atau intrusi air laut, ya...kita tunggu saja buktinya.

Margana Wiratma dosen Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara, Jakarta

(mmu/mmu)