Kolom

Pemilu dan Teknologi (2): E-Voting, Kerahasiaan, dan Akurasi

Didik Supriyanto - detikNews
Senin, 30 Des 2019 12:36 WIB
Foto: Antara
Jakarta - Pemilu 2019 yang menyerentakkan pemilihan presiden dan anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) telah menciptakan rekor tersendiri. Inilah pemilu dengan jumlah pemilih terbesar ketiga di dunia, sekaligus pemilu paling rumit di dunia. Kerumitan itu tidak hanya dialami pemilih, tetapi juga petugas TPS.

Hanya di Indonesia, untuk memilih 1 presiden dan 4 anggota legislatif, pemilih harus menghadapi sedikitnya 450 calon. Dalam situasi demikian, jangan pernah berharap pemilih bisa bersikap rasional. Katakanlah pemilih mengenali calon presiden dan 4 calon anggota legislatif yang hendak dipilihnya, tapi tetap tidak gampang mencari gambar mereka di lembar surat suara pada saat di dalam bilik suara.

Di surat suara pemilu presiden hanya ada dua calon, sehingga pemilih bisa langsung mengenali dan mencoblosnya. Tetapi bagaimana mencari 4 calon anggota legislatif di 4 suara yang berbeda? Sungguh tidak mudah menemukan 4 nama di antara 450-an nama yang tertera pada surat suara. Inilah yang membuat proses pemungutan suara berlangsung lama.

Bagi petugas situasinya lebih pelik. Pada saat pemungutan suara, mereka harus bekerja cepat agar bisa mengejar tenggat pukul 13.00. "Saya tak sempat melihat wajah pemilih saat menyerahkan surat suara. Saya fokus menandatangani surat suara, sebab kalau surat suara tidak saya tanda tangani, suaranya tidak sah," kata seorang Ketua KPPS.

Pada saat penghitungan suara. Situasinya juga tidak mudah. Setelah surat pemilu presiden dihitung, lalu dilanjutkan dengan pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Saat menjembreng surat suara untuk dilihat saksi lalu tanda coblosan ditoreh di kertas plano, sepertinya pekerjaan gampang. Padahal saat petugas berteriak Calon A yang dicoblos, maka petugas lain harus mencari nama Calon A di kertas plano untuk ditandai dengan spidol.

Demikian satu per satu semua surat suara harus dijembreng dan dihitung coblosannya sampai habis. Nah di penghujung penghitungan suara, pekerjaan paling rumit menanti, yakni menjumlah perolehan suara masing-masing partai, masing-masing calon, dan mencocokkan dengan jumlah suara sah dan tidak sah, suara suara terpakai dan tidak terpakai. Lalu semua angka hasil hitungan yang tertera di kertas plano dipindahkan ke dokumen ukuran lebih kecil. Semua itu harus dilakukan dengan cermat, sebab salah sedikit harus dihitung ulang.

Itu semua adalah pekerjaan yang melelahkan. Batas penghitungan suara yang mestinya selesai pukul 00.00, terlewati. Petugas pun tidak bisa berhenti, karena penghitungan suara harus selesai pagi itu juga. Akibatnya banyak petugas kelelahan, jatuh sakit, lalu meninggal dunia. Tak kurang dari 550 petugas yang mati demi demokrasi.

Nah, semua kerumitan dan kerja keras itulah yang diharapkan bisa diatasi oleh e-voting. Sebuah praktik pemungutan dan penghitungan suara yang sudah lama dijalankan India dan Brasil, dua negara yang jumlah pemilih tak jauh beda dengan Indonesia. Mengapa Indonesia tidak menirunya?

E-voting adalah teknologi informasi yang digunakan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS. E-voting merupakan sistem perekaman, pemberian, dan penghitungan suara dalam pemilihan pejabat politik. Dalam praktik, ketika memberikan suara di TPS, pemilih akan menghadapi perangkat elektronik, yang menyediakan gambar partai/calon yang bisa dipilih dengan cara menekan atau menyentuh gambar partai/calon tersebut atau menekan tanda tertentu.

Masalah e-voting bukan terletak bagaimana pemilih menyentuh atau menekan gambar partai/calon pilihannya. Sebab, hal ini mudah diajarkan kepada pemilih melalui kegiatan sosialisasi. Masalah besarnya adalah bagaimana memastikan pilihan pemilih terjaga kerahasiaannya dan tetap dihitung secara benar oleh perangkat elektronik. Maksudnya, jika pemilih memilih Calon A, maka mesin dengan sendirinya akan memasukkan pilihan itu pada hitungan Calon A.

Secara konsep hal itu bisa dijelaskan melalui kerangka teknis dan matematis bekerjanya sistem dalam perangkat e-voting. Tetapi masalahnya sebagian besar pemilih tidak memahami hal itu, bahkan mereka yang berpendidikan sarjana pun tidak juga memahami kecuali mereka belajar komputasi. Belum lagi kemungkinan adanya perusakan atau pengacauan sistem.

Tentu saja soal kerahasiaan pilihan dan kepastian penghitungan suara ini bisa digugat oleh pemilih yang meragukan kinerja mesin. Pada titik inilah mengapa di beberapa negara yang sudah maju demokrasinya, seperti di Jerman dan Belanda, e-voting dinyatakan tidak konstitusional sehingga sejak beberapa tahun lalu sudah tidak dipergunakan lagi.

Bandingkan dalam pemungutan dan penghitungan suara konvensional. Semua proses berlangsung runtut dan bisa disaksikan dengan mata telanjang. Pertama, pemilih mencoblos surat suara secara rahasia. Kedua, surat suara yang sudah dicoblos dimasukkan ke kotak suara. Ketiga, surat suara yang sudah dicoblos dikeluarkan dan dihitung satu per satu. Keempat, proses penghitungan suara disaksikan banyak orang sehingga tak ada yang bisa disembunyikan.

Nah, untuk menjamin bahwa pilihan pemilih dihitung secara benar dan akurat oleh perangkat e-voting, maka gambar pilihan pemilih direkam lalu dicetak. Sedangkan demi menjamin kerahasiaan, dalam cetakan tersebut tidak tercantum nama maupun nomor urut pemilih. Cetakan itu lalu dikumpulkan dan dimasukkan ke kotak suara.

Hasil hitungan perangkat e-voting bisa saja dicocokkan atau dicek-ulang dengan hasil hitungan cetakan surat suara. Tetapi kalau itu yang dilakukan, berarti tidak ada bedanya dengan pemungutan dan penghitungan suara secara manual. Oleh karena itu, undang-undang pemilu di beberapa negara yang menggunakan e-voting biasanya menyebut sejumlah sampel untuk mengecek akurasi hitungan, bisa 1% atau 5% dari total jumlah TPS.

Undang-undang juga harus menjamin kecanggihan perangkat e-voting agar terhindar kemungkinan terjadinya salah cetak dan salah hitung sebagai akibat rusaknya sistem, baik karena disengaja atau pun tidak. Di India dan Brasil misalnya, untuk memastikan bahwa semua perangkat e-voting di TPS sesuai standar, maka sewaktu-waktu bisa diambil secara acak beberapa saat sebelum pemungutan suara, dan diganti dengan perangkat baru.

Selain itu, baik bekerjanya sistem maupun keandalan perangkat kerasnya, harus diaudit terlebih dahulu oleh lembaga independen, untuk memastikan bahwa perangkat e-voting tersebut mampu bekerja dengan baik.

E-voting tidak hanya menjamin kerahasiaan pilihan pemilih, menjamin akurasi penghitungan suara, tetapi juga memberi kepercayaan kepada peserta pemilu, baik partai politik maupun calon, bahwa perangkat itu bisa bekerja dengan baik dan bisa diandalkan. Juga kalau ada kekeliruan atau kerusakan bisa segera diatasi. Tanpa itu semua, tidak mungkin e-voting bisa dijalankan.

Nah, melihat itu semua itu, maka penggunaan e-voting dalam pemilu Indonesia tidak bisa serta merta diberlakukan. Perlu waktu lama untuk menyiapkan perangkat dan mensosialisasikan penggunaannya. Juga jaminan kepercayaan dari para peserta, khususnya partai politik. India perlu waktu 40 tahun untuk menghasilkan e-voting seperti sekarang ini, sedangkan Brasil perlu waktu 30 tahun.

Soal lain, e-voting ternyata tidak semurah sebagaimana dipromosikan. Perangkat yang digunakan tahun ini, belum tentu bisa digunakan pada pemilu lima tahun mendatang. Artinya, setiap kali pemilu bisa saja diperlukan perangkat baru. Dengan demikian biaya pembelian perangkat e-voting bisa lebih mahal daripada ongkos cetak surat suara dan honor petugas KPPS.

Didik Supriyanto peminat ilmu kepemiluan
(mmu/mmu)