Kolom

Pacu Investasi Tak Sekadar Relaksasi DNI

Eliza Mardian - detikNews
Kamis, 26 Des 2019 11:13 WIB
Ilustrasi: Zaki Alfarabi/Tim Infografis
Jakarta - Rencana pemerintah memangkas Daftar Negatif Investasi (DNI) dan mengubah istilah DNI menjadi daftar positif investasi (DPI) akan diundangkan pada Januari tahun depan melalui revisi atas Perpres No.44/2016. Sebelumnya, pada 2018 pemerintah telah melakukan relaksasi DNI yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16. Sebanyak 54 bidang usaha dikeluarkan dari DNI, dan kesempatan penanaman modal asing dibuka hingga 100 persen.

Kebijakan pemerintah lainnya seperti pemberian insentif berupa tax allowance, tax holiday, dan bea masuk ditanggung pemerintah, juga penerapan Online Single Submission (OSS) pun turut dilakukan dalam rangka mendatangkan investasi. Meski demikian, berbagai upaya tersebut belum berdampak signifikan terhadap pertumbuhan investasi.

Memang secara keseluruhan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi pada Januari-September 2019 tercatat Rp 601,4 triliun, naik 12,19 persen dari Januari-September 2018. Namun, jika dilihat berdasarkan sektor, nilai investasi di sektor sekunder atau manufaktur, baik PMA maupun PMDN malah terus mengalami penurunan.

Besaran PMA sektor manufaktur pada Januari-September 2018 mencapai Rp 106,4 triliun, turun menjadi Rp 94,5 triliun di periode yang sama di tahun 2019. Begitupun dengan PMDN, dari semula Rp 63,2 triliun menjadi Rp 52,8 triliun. Hal ini tentu menjadi indikator yang perlu diwaspadai. Apalagi, porsi investasi pada sektor industri manufaktur pun terus turun, dari semula 54.8 persen pada 2016 menjadi 24,5 persen pada 2019.

Oleh karena itu, menggenjot investasi di sektor manufaktur mutlak dilakukan agar pertumbuhan ekonomi yang saat ini cenderung stagnan di kisaran 5 persen dapat tumbuh lebih tinggi.

Bukan Hanya DNI

Selain melanjutkan beberapa kebijakan tahun-tahun sebelumnya, beberapa langkah pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia pada 2020 patut diapresiasi. Kebijakan tersebut di antaranya relaksasi DNI, penguatan peran OSS, penguatan peran Satgas Nasional Percepatan Investasi, implementasi tax holiday dan super-deduction tax, serta perancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Namun demikian, upaya memperbaiki sistem tersebut perlu ditopang oleh kebijakan lain yang juga sangat berpengaruh terhadap investasi. Salah satunya adalah perbaikan upaya pemberantasan korupsi. Pasalnya, dalam Laporan World Economic Forum pada 2017, tingkat korupsi menjadi pertimbangan pertama investor dalam memutuskan investasi.

Dalam hal ini, sebaiknya pemerintah berupaya untuk memperkuat institusi yang bertugas dalam memberantas korupsi, termasuk penguatan KPK. Selain itu juga pemerintah tidak memberikan berbagai keringanan kepada pada koruptor. Sebab, jika hal demikian terus berlanjut, maka hukuman untuk extraordinary crime ini tidak akan menimbulkan efek jera dan tentunya ini akan membuat misi memberantas korupsi akan menjadi lebih berat.

Oleh karena itu, pemerintah harus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi. Tanpa adanya komitmen yang tinggi, berbagai kebijakan di atas tidak akan banyak menarik minat para investor khususnya pihak asing yang sangat peka terhadap persoalan tersebut.

Permasalahan lain yang juga harus segera dibenahi adalah menambah ketersediaan infrastruktur pendukung, khususnya infrastruktur transportasi massal yang terintegrasi satu dengan lainnya. Minimnya ketersediaan infrastruktur pendukung menjadi salah satu penyebab tingginya biaya logistik. Saat ini, rata-rata biaya logistik Indonesia masih bertengger di angka 25% terhadap PDB, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Vietnam yang hanya 2%, Malaysia 13%, Thailand 15% dan Singapura sebesar 8%.

Biaya transportasi berkontribusi sebesar 72 persen terhadap pembentukan biaya logistik. Sehingga, langkah efektif untuk menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi momok bagi para investor adalah dengan efisiensi biaya transportasi. Transportasi massal diyakini sebagai moda transportasi yang sangat efisien untuk pengiriman barang terutama untuk jarak jauh. Hal ini di dukung oleh teori Rodrigue dan Comtois (2006) yang menunjukkan bahwa biaya logistik menggunakan jalan darat akan efisien apabila jaraknya tidak lebih dari 500 km, namun jika di atas jarak tersebut biaya logistik menggunakan kereta api jauh lebih murah.

Kita seharusnya meniru negara lain seperti Jepang dan China yang mengutamakan pembangunan transportasi massal seperti kereta api dalam membenahi sistem logistik mereka. Sebab, pengangkutan barang dengan kereta api memiliki kelebihan seperti memiliki kapasitas angkut yang lebih besar, lebih murah, memiliki kepastian waktu yang lebih presisi, serta rendah emisi.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Jokowi periode kedua ini semestinya bukan hanya membangun jalan tol yang kurang efisien untuk pengiriman jarak jauh, tetapi difokuskan pada infrastruktur transportasi massal. Kita semua berharap bahwa segala upaya yang dilakukan pemerintah tersebut efektif dalam menarik investasi. Namun, jika hanya melakukan perbaikan sistem saja tanpa dibarengi dengan pembenahan di kedua permasalahan di atas, mungkin hasilnya tidak akan jauh berbeda seperti sebelum-sebelumnya.

Eliza Mardian researcher CORE Indonesia

(mmu/mmu)