Kolom

Pemilu dan Teknologi (1): Pengalaman Pahit Pemilu 2019

Didik Supriyanto - detikNews
Kamis, 26 Des 2019 09:59 WIB
Didik Supriyanto (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Pemilu 2019 telah berhasil menempatkan orang-orang terpilih untuk menduduki jabatan eksekutif dan legislatif untuk masa lima tahun ke depan. Pemilu yang menyerentakkan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) telah menorehkan prestasi sekaligus pengalaman pahit bagi bangsa Indonesia.

Pemilu 2019 memiliki 192 juta pemilih. Inilah pemilu dengan jumlah pemilih terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Tetapi sesungguhnya inilah pemilu terbesar sekaligus terumit di dunia dalam satu hari H pemilihan.

Di India, Pemilu 2019 diikuti oleh 900 juta pemilih, tetapi berlangsung dalam tujuh gelombang (di mana setiap gelombang diikuti beberapa negara secara berbarengan) selama satu bulan. Pemilu di India sangat sederhana, karena pada setiap daerah pemilihan hanya tersedia satu kursi perwakilan sehingga memaksa partai hanya mengajukan satu calon.

Di AS, Pemilu 2016 diikuti oleh 231 juta pemilih. Meski pemilu presiden selalu dibarengi dengan pemilu DPR, Senat dan beberapa lembaga lokal, namun jumlah calon terbatas, karena umumnya calon hanya diajukan oleh dua partai, Partai Demokrat dan Partai Republik. Pemilu yang ketat tetapi sangat simpel.

Kerumitan penyelenggaraan Pemilu 2019 sebetulnya sudah disuarakan para aktivis dan akademisi, sesaat setelah MK pada Februari 2014 menyatakan bahwa pemisahan pemilu presiden dari pemilu legislatif adalah tidak konstitusional, sehingga MK memerintahkan agar dua jenis pemilu itu diserentakkan penyelengaraannya mulai Pemilu 2019.

Namun tanpa simulasi yang matang, KPU meyakinkan diri bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 akan berjalan baik. Memang, penggabungan pemilu presiden dan pemilu legislatif membuat volume pekerjaan bertambah besar. Namun KPU dan jajarannya telah menyiapkan segala sesuatunya. KPU selalu bilang, "sudah beres," jika ditanya persiapan pemilu.

Yang terjadi adalah kekacauan demi kekacauan. Sehari menjelang hari H di berbagai daerah dilaporkan muncul kasus surat suara belum datang, surat suara rusak, dan surat suara tertukar. KPU selalu ngeles, bahwa kasus-kasus tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah TPS dalam negeri 810.329, serta fasilitas pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri yang meliputi TPS 789, kotak suara keliling 2.326, dan kantor pos 436.

Masalahnya menjadi meluas setelah pemungutan suara ditutup pada pukul 13.00. Kegiatan penghitungan suara di TPS ternyata tidak berlangsung mulus. Di semua TPS penghitungan suara melampaui waktu yang ditentukan, yakni pukul 00.00. Meski demikian penghitungan harus dituntaskan sehingga petugas TPS harus bekerja sampai subuh dan bahkan siang hari. Akibatnya banyak petugas kecapaian, jatuh sakit, dan 550 orang meninggal dunia.

Inilah tragedi sekaligus ironi demokrasi Indonesia. Jika di banyak negara korban berjatuhan akibat konflik kekerasan antarkontestan, di Indonesia korban pemilu lebih karena mismanajemen. Sesungguhnya mismanajemen itu bukan melulu salah KPU, tetapi desain pemilu (sebagaimana diatur dalam UU No 7/2017) yang mengabaikan keterkaitan penggunaan sistem pemilu, penetapan jadwal pemilu, dengan manajemen pemilu.

Itulah dampak dari arogansi pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden, termasuk juga MK yang berwenang mengoreksi undang-undang. Mereka selalu bilang, "Pelaksanaan undang-undang adalah urusan teknis petugas lapangan. Jadi, bukan salah udang-undangnya." Setelah 550 orang meninggal jadi korban pemilu yang rumit, kini mestinya mereka sadar, bahwa desain pemilu harus memperhitungkan manajemen pelaksanaan di lapangan.

Sementara itu dari jurus yang lain muncul saran bahkan tekanan agar pemilu Indonesia menggunakan teknologi sebagai solusi untuk mengatasi masalah pemungutan dan penghitungan suara. Maka, kata e-voting pun seakan menjadi jimat untuk membereskan masalah demokrasi elektoral. Jika India dan Brasil sudah menggunakan e-voting, maka kita masih coblos kertas. Dalam bahasa kaum milenial, "Ini era 4.0 man, harus paperless."

Gayung bersambut. Perkembangan teknologi informasi membuat sejumlah pejabat ramai-ramai menyerukan penggunaan e-voting pada pemilu Indonesia. "Mudah dan murah," kata Mendagri Tjahjo Kumolo yang kemudian juga diyakini oleh penerusnya, Mendagri Tito Karnavian. Beberapa elite partai politik pun juga menyerukan penggunaan e-voting. Bahkan mereka berdalih, kalau pemilihan kepala desa saja sudah e-voting, masak pemilu bertahan pada kertas dan paku.

Ya, e-voting adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah kerumitan pemilu. Tetapi, benarkah e-voting memang mudah dan murah? Benarkah e-voting akan memudahkan pemilih dalam pemberian suara dan mengganti peran petugas dalam menghitung suara? Benarkah e-voting mampu menjamin kerahasiaan suara dan akurasi penghitungan suara? Jika India dan Brasil perlu puluhan tahun dan belasan pemilu untuk menghasilkan model e-voting seperti sekarang ini, apakah e-voting yang kita inginkan bisa memangkas pengalaman panjang itu?

Didik Supriyanto peminat ilmu kepemiluan
(mmu/mmu)