Kolom

Anomali Sikap PSI soal Politik Dinasti

Huda Albima - detikNews
Senin, 23 Des 2019 14:32 WIB
Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) muncul dengan membawa harapan anak-anak muda bisa masuk ke dunia politik, yang mayoritas diisi orang berusia tua atau anak-anak mereka. PSI dengan berani menempatkan sosok wanita serta nonmuslim sebagai Ketua Umum partainya. Ya, langkah berani, mengingat mayoritas warga negara Indonesia tercatat beragama Islam. Grace Natalie pun menjadi ketum partai wanita kedua yang muncul selain Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, PSI juga muncul dengan sosok-sosok anak muda dengan gaya bicara idealis dan bising di dunia maya serta media arus utama. PSI di daerah juga tak kalah bikin heboh. Rekrutan mereka adalah mahasiswa yang masih idealis, yang berani bersuara mengatakan yang benar adalah benar dan salah adalah salah. Namun, semua berubah saat Pilkada DKI dimulai.

Alih-alih mengedepankan anak muda dan ide-ide pembaruan, PSI malah mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang merupakan petahana. Ahok-Djarot saat itu nyaris tak memberi harapan baru atau bahkan tak menjual ide baru untuk Jakarta. 'Barang jualan' pasangan itu nyaris hanya keberhasilan, pengalaman atau capaian selama memimpin DKI. Tak salah memang. Ahok-Djarot memang cukup baik memimpin DKI.

Namun, dukungan PSI pada Ahok-Djarot saat itu seperti hal normal. Tidak ada yang baru dari dukungan PSI ke paslon itu, apalagi saat itu Ahok-Djarot masih menempati posisi teratas dalam berbagai survei. Alhasil, PSI bisa dibilang sama saja dengan partai lain, mendukung yang pasti menang dan kurang berani 'berjudi' meski akhirnya Ahok-Djarot kalah.

Anomali berikutnya adalah saat PSI bicara soal sawit. Kritik pun berdatangan pada PSI, mulai dari disebut partai milenial beragenda kolonial dan lainnya. Aneh memang mengingat PSI yang diisi anak-anak muda malah tampak mendukung keberadaan industri sawit yang banyak menjadi sorotan lantadan dianggap merusak alam Indonesia. PSI kemudian memberi penjelasan dan klarifikasi soal dukungan mereka pada industri sawit itu hanya pada yang legal saja.

Kini anomali sikap PSI kembali terlihat jelang Pilkada 2020. Salah satu yang populer disorot adalah pernyataan PSI mendukung putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilkada Surakarta (Solo) dan menantikan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, mendaftar jadi bakal cawalkot Medan. Aneh memang mengingat PSI pernah mengkritik soal 'politik dinasti' di Indonesia.

Masih sangat jelas Sekjen PSI Raja Juli Antoni pada 2015 bicara dampak buruk jika terjadi politik dinasti. Saat itu dia mengajak semua pihak memerangi politik dinasti. Menurutnya, kekuasaan yang beredar di kalangan itu-itu saja tidak baik bagi demokrasi. Dia saat itu dengan jelas mengajak parpol dan LSM untuk melihat manusia sebagai manusia bukan dilihat dari hubungan biologis atau kekeluargaannya.

Raja Juli Antoni saat itu juga memberi sedikit perbandingan kondisi politik di AS dengan Indonesia. Dia mencontohkan Hillary yang maju sebagai bakal capres karena pernah jadi senator dan untuk maju jadi capres, Hillary harus ikut konvensi bukan sekadar karena Hillary istri dari Bill Clinton. Sementara di Indonesia dia menilai kalau keluarga dari pejabat yang maju maka ditujukan untuk melindungi sesuatu. Menurutnya, kondisi demikian malah membunuh demokrasi.

Tapi semua berubah ketika keluarga Jokowi mau maju Pilkada. PSI malah mendukung. Untuk Pilkada Solo misalnya, PSI malah dengan senang hati mendukung Gibran atau Kaesang maju. Saat menyatakan PSI siap dukung Gibran atau Kaesang, Raja Juli Antoni juga mengaitkan kondisi politik dinasti yang masif di Indonesia. Namun menurutnya, hal itu tak terjadi pada Gibran dan Kaesang yang dianggapnya berbisnis tanpa fasilitas dari negara meski ayahnya adalah presiden.

Bahkan, Raja Juli Antoni berharap Gibran atau Kaesan bisa mengikuti jejak bapaknya di kancah politik nasional. Selain ucapan dari pimpinan pusat partai, PSI di Solo juga menyatakan kesiapannya mendukung Gibran. PSI di Solo juga siap mengumpulkan KTP agar Gibran bisa maju jadi cawalkot lewat jalur independen.

PSI di Medan juga menunjukkan gelagat akan mendukung Bobby Nasution yang tak lain adalah menantu Jokowi. Bedanya, PSI di Medan tak terang-terangan mengatakan siap mendukung Bobby. PSI tetap membuka pendaftaran sambil menyatakan penantian mereka terhadap sosok Bobby. PSI bisa saja berkelit dan mengatakan bahwa kedua sosok itu adalah anak muda, bebas dari korupsi, dan lain-lain.

Tapi, PSI tak bisa memungkiri bahwa dua anak muda itu adalah keluarga Presiden Jokowi. Terlebih, Gibran akan maju di Solo, kota yang juga pernah dipimpin bapaknya. Selain itu, kemunculan Gibran dan Bobby ini juga bukan karena meniti karier politik dari bawah. Gibran misalnya, tercatat baru mendaftar ke PDIP pada September 2019. Tak ada yang salah memang mengingat UU Pilkada tidak melarang anak atau menantu presiden maju sebagai calon kepala daerah.

Sorotan utamanya justru sikap PSI. Bisa dipahami, sebagai partai baru, PSI butuh posisi kuat dan salah satu caranya adalah menjadi partai pengusung kepala daerah terpilih. Dengan demikian, PSI bisa membuat program-program mereka dilaksanakan lewat kebijakan dari kepala daerah. Namun, dukungan pada Gibran dan Bobby menjadi ujian konsistensi PSI.

Pertanyaan pun muncul, apakah PSI akan mendukung Gibran dan Bobby jika keduanya bukan keluarga Jokowi? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jika PSI memberi dukungan berdasarkan hitung-hitungan elektabilitas dan popularitas, maka PSI tak ada bedanya dengan partai lain.

Huda Albima alumni Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

(mmu/mmu)