Hong Kong dan Pembelajaran bagi Kita

Jakarta - Hong Kong, bekas koloni Inggris yang kembali ke kekuasaan China pada 1997, mengalami demonstrasi yang meluas sejak Juni 2019. Beberapa di antaranya telah menyebabkan bentrokan kekerasan antara demonstran dan polisi. Protes itu awalnya dipicu oleh usulan hukum yang akan memungkinkan ekstradisi ke daratan China, tetapi kerusuhan kemudian berubah menjadi demonstrasi anti-pemerintah lebih luas yang mencakup tuntutan demokrasi lebih besar dan keterkaitan mengenai hak pilih.

Amandemen bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana legislasi bagi pelanggar Fugitive 2019 pertama kali diusulkan oleh pemerintah HK pada Februari 2019 sebagai tanggapan terhadap kasus pembunuhan Wing-hiu Poon oleh pasangannya pada 2018, saat mereka berkunjung sebagai wisatawan ke Taiwan. Karena tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Taiwan, pemerintah HK mengusulkan amandemen peraturan pelanggar fugitive dan bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana ordonansi untuk mewujudkan mekanisme dalam kasus-kasus pelarian dan yurisdiksi bagi kota kota yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi formal, salah satu yang tercantum yurisdiksi tersebut adalah daratan China.

Latar Belakang

Masuknya China daratan dalam amandemen menjadikan keprihatinan masyarakat HK pro-demokrasi yang merasa takut penghapusan pemisahan wilayah yurisdiksi dari hukum China daratan yang dikelola oleh Partai Komunis, akan mengikis 'satu negara, dua sistem' sebagai prinsip serah terima HK sejak 1997. Penentang RUU mendesak pemerintah HK untuk mengeksplorasi jalan lain, seperti mendirikan sebuah pengaturan ekstradisi khusus.

Penyebab yang mendasari Protes 2019 Hong Kong datang tepat empat setengah tahun setelah 'revolusi payung' mengenai usulan reformasi sistem pemilihan HK yang dipandang ketat dan berakhir dengan kegagalan dan sejak itu, pembangunan demokratisasi di HK dianggap terhenti. Karenanya, sejak 2017 aktivis demokrasi HK menaruh harapan kota ini dapat menjadi kota yang bermakna reformasi politik, terutama, setelah Dewan Legislatif HK membuat kontroversi yang berakhir dengan diskualifikasi enam anggota parlemen menyusul putusan pengadilan di China.

Pemerintah China menyatakan protes HK sebagai kerusuhan separatis karena dimata Beijing pergerakan dan bentuk protes di HK menampilkan 'karakteristik dan tanda-tanda terorisme', selain menyatakan bahwa telah terjadi campur tangan kekuatan asing mendukung para demonstran di mana hal itu berarti mengintervensi kebijakan dalam negeri China

Aspek Internasional

Presiden Donald Trump menandatangani dua UU yang mendukung pengunjuk rasa HK:

1. Melibatkan peninjauan tahunan otonomi kota dari China.
2. Terkait pembatasan penjualan amunisi ke kepolisian HK, seperti gas air mata dan peluru karet.

UU itu dipuji oleh Kongres sebagai cara untuk mencegah pengaruh Beijing ke dalam urusan internal Hong Kong. UU hak asasi manusia dan demokrasi Hong Kong 2019 meliputi ketentuan sebagai berikut:

1. Mengharuskan AS untuk meninjau tahunan secara berkala tentang hak 'otonom HK' dari China, untuk mengimplementasikan 'perlakuan yang unik' di bawah hukum AS.
2. Mengharuskan Presiden AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu yang ditemukan melanggar HAM di Hong Kong dengan membekukan aset mereka dan mencekal mereka masuk ke AS.
3. Dijaminnya pemberian Visa AS dari warga HK yang ditangkap atau ditahan karena mengambil bagian dalam gerakan pro-demokrasi.

Senat AS telah secara bulat meluluskan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Act. Trump menandatangani UU tersebut pada 27 November 2019, bersama dengan aturan pendamping yang membatasi ekspor perangkat pengendalian massa dari AS bagi aparat kepolisian HK. Hal ini diperkuat oleh Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet menuntut pemerintah HK untuk melakukan investigasi atas kekerasan polisi terhadap para demonstran, meskipun ia juga menyatakan bahwa meningkatnya kekerasan dari para demonstran mencapai tingkat mengkhawatirkan.

Karenanya, sejak November lalu, kekuatan PLA ditingkatkan menjadi dua kali lipat dan ditempatkan di dekat perbatasan Hong Kong-Shenzhen dengan agenda latihan anti-kerusuhan yang dianggap sebagai 'peringatan terselubung bagi HK' oleh majalah Time.

Aspek Ekonomi & Kehilangan Status Khusus

Sebagai wilayah administratif khusus di China, HK diatur dalam prinsip 'satu negara, dua sistem'. Di bawah struktur itu, HK diberikan kekuasaan pemerintahan sendiri, dengan kerangka hukum dan ekonomi yang sebagian besar terpisah dari China, serta berbagai kebebasan lain termasuk hak pemilu yang terbatas.

Sistem seperti itu mendasari status HK sebagai pusat keuangan dan bisnis global, terutama sebagai perantara antara China dan dunia. Otonomi kota dari China juga merupakan alasan mengapa AS memperlakukannya secara berbeda. Sebagai contoh, peningkatan tarif AS yang dikenakan pada Perang Dagang China tidak berlaku untuk HK.

Washington tidak mungkin mencabut status khusus HK, mengingat kepentingan perdagangan ketat dan saham ekonomi AS di HK. Terdapat lebih dari 1.300 perusahaan AS beroperasi di HK dan sebanyak 300 mendasarkan operasi regional Asia mereka di sana, bersama hampir semua perusahaan besar keuangan AS yang juga berada di HK. Dari aspek perdagangan, HK telah menjadi tujuan utama AS, tahun 2018 surplus perdagangan terbesar AS di seluruh dunia senilai US$ 31.100.000.000 adalah melalui HK, hal ini terjadi karena HK dipercaya sebagai tempat yang relatif aman untuk mengakses ekonomi China. Karenanya, American Chamber of Commerce di HK mengatakan bahwa ide apa pun yang akan mengubah status khusus HK akan memiliki 'efek mengerikan' pada perdagangan AS.

Bagi China, kontribusi pertumbuhan ekonomi HK ke China telah berkurang, tetapi kota ini tetap menjadi pusat keuangan penting bagi China mengingat keterbukaan bagi investor asing dan menjadi tempat di mana perusahaan-perusahaan China mengumpulkan dana melalui pasar saham dan penerbitan obligasi sehingga menjadikan HK sebagai perpanjangan lengan keuangan dan ekonomi China ke seluruh dunia, membuka jalur ekonomi serta menjaga terisolasinya sektor keuangan China selain merupakan salah satu dari beberapa tempat di mana Yuan diperdagangkan dan memfasilitasi internasionalisasi mata uang China.

"Beijing harus tahu bahwa melestarikan ekonomi unik HK memerlukan komitmen dan aturan penegakan hukum yang kuat sebagai kunci keberhasilan ekonomi HK," ungkap Tianlei Huang dari Peterson Institute for International Economics Think Tank.

Ia juga menyatakan bahwa jika HK kehilangan perlakuan khususnya dipastikan akan merusak perekonomian yang dapat berakibat signifikan pada sistem keuangan global. Sebagai catatan, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Act 2019 - dianggap dapat menyebabkan penghapusan status khusus dan bisa berakibat fatal pada prospek ekonomi dan bisnis yang beroperasi di sana.

Aspek Sosial HK

Dalam Breaking China's Conundrum terungkap bahwa fenomena protes wilayah China pada pemerintah pusat biasanya bersifat pengaduan ketidakberesan pemda wilayah. Dalam konteks HK konteksnya sangat berbeda karena para demonstran benar benar menggugat hegemoni pemerintah pusat pada hak hak sipil. Problem utama secara sosial adalah biaya hidup yang tinggi, meskipun diimbangi oleh performa ekonomi yang juga tinggi. Luasan tinggal Warga HK yang rata-rata sempit juga menimbulkan tingkat stress yang tinggi. Ini semua membutuhkan katarsis sosial. Bagi warga HK kebebasan bersuara melalui hak-hak sipil seperti demonstrasi adalah bagian darinya.

Ini masih ditambah dengan apa yang dikenal sebagai Hongkongers. Lapisan generasi baru milenial dan gen Z yang orang tuanya berasal dari imigran dari China daratan. Mereka begitu fasih menikmati alam liberal, sehingga muncul kecintaan dan nasionalisme 'semu' pada HK daripada ke Pemerintah Pusat China.

Aspek Ideologis China

Sistem komunis pada intinya mengandalkan komunal-komunal sosial yang bekerja sama dalam fungsinya menjalankan negara. Inilah yang disebut sebagai demokratik sosialis yang dipegang partai tunggal PKC. Merekalah yang melakukan pengendalian politik negara.

Sementara warga negara bukan anggota partai wajib untuk tunduk pada keputusan dan pengendalian negara dan karenanya berhak mendapatkan berbagai pelayanan, bimbingan, perlindungan dan pendidikan dari negara. Sebenarnya ini sama mulia tujuannya dengan negara demokrasi. Apalagi dari sisi ekonomi, PKC sejak era Deng Xiaoping menerapkan Liberalism dengan istilah Bird Cage Economy, melalui strategi pengembangan wilayah-wilayah pertumbuhan ekonomi mereka. Sebuah Strategi ekonomi yang terbukti sukses membawa RRC menjadi kekuatan global terkuat setelah AS.

Tumbukan Budaya

Fenomena protes berkepanjangan yang kita lihat di HK adalah sebuah tumbukan Budaya. Di satu sisi warga merasa marah karena berkurangnya hak sipil, d sisi lain Pemerintah Pusat China ingin memberikan kebebasan dengan syarat dan ketentuan yang maksimum mereka bisa toleransi.

Pemerintah China juga menyadari kontribusi ekonomi HK pada ekonomi Nasional China secara keseluruhan. Sehingga memang Beijing harus bertindak tegas saat demonstran menyerbu object vital nasional seperti Bandara, meski demikian terlihat sangat Beijing menanganinya secara hati-hati dan cerdas untuk tidak mengerahkan kekuatan militer penuh mereka.

Implikasi dan Lesson Learned untuk Indonesia

Implikasi yang terlihat paling jelas adalah munculnya ketidakpastian. Ini sangat tidak disukai oleh masyarakat bisnis di HK, demikian Juga pasti berpengaruh pada industri yang terkait investasi dari HK.

Untuk Indonesia, terkait ketidakpastian ini ada 4 hal yang muncul: Pertama, potensi terganggunya kegiatan ekspor impor dari dan ke HK. Meskipun HK terkenal bisa dipercaya dalam komitmennya, tetap terjadi keraguan yang akan meningkat kan indeks resiko dan akan mungkin berpengaruh pada asuransi.

Kedua, adalah lahirnya opportunity. Karena diduga kerusuhan berkepanjangan akan mengakibatkan capital outflow dari HK ke negara penerima investasi. Untuk itu kesiapan mulai dari negara hingga swasta kita diperlukan, untuk merebut kapital yang siap datang. Namun jika tidak maka negara lain sudah siap menangguk investasi dari HK, sebut seperti Makau yang menjadi tujuan logis dari investasi, karena kedekatan lokasinya.

Ketiga, adalah terkait pembelajaran dari kasus HK terkait daerah daerah khusus di Indonesia yang bisa seperti HK sangat mungkin didorong oleh hal internal yang dapat memantik reaksi dan hukuman dari dunia internasional.

Keempat, adalah pembelajaran terkait dengan isu separatisme terutama di Papua. Di mana penanganan tidak bisa semata ekonomi dengan membangun infrastruktur dan pendekatan keamanan, semata tetapi juga mencakup isu yang lebih dalam lagi: benturan kebudayaan. Ini merupakan tanggung jawab semua pemimpin K/L baik dalam level nasional hingga lokal.

Connie Rahakundini Bakrie Analis Pertahanan dan Militer

(akn/ega)