Kolom

"Beranilah Berpikir": Refleksi Fenomena Politik 2019

Thyo Pamungkas - detikNews
Kamis, 19 Des 2019 12:33 WIB
Gerakan mahasiswa yang terjadi tahun ini merupakan contoh konkret dari keberanian berpikir (Foto: Hermawan)
Jakarta -
Fenomena ranah politik Indonesia selama tahun 2019 membawa amukan emosi dan pikiran yang amat dialektis. Bukan hanya dalam ilmu pengetahuan, realitas perpolitikan Indonesia juga tidak terlepas dari proses dialektika yang menarik untuk dibahas. Peristiwa seperti pemilu, gerakan mahasiswa, oligarki, feodalisme, dan lain-lain membawa dampak teoretis dan praktisnya masing-masing. Ada berbagai varian sudut pandang, dengan porsinya masing-masing, yang muncul dalam menanggapi peristiwa-peristiwa tersebut.

Beberapa tahun silam, Jerman yang terkenal dengan filsafat dan sumber daya manusianya yang kritis mengalami ironi yang menyakitkan. Jerman yang terkenal dengan kritisisme dan ilmu pengetahuan yang amat bagus harus tunduk di bawah radikalisme NAZI. Begitu banyak para tentara NAZI yang merupakan kaum terpelajar mau untuk menjadi senjata pembunuh Hitler. Seorang feminis bernama Hannah Arendt pernah melakukan wawancara dengan tentara eks NAZI. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Namun, mereka memilih untuk mengikuti NAZI. Mengapa demikian? Jawaban yang paling mungkin adalah karena kekuasaan.

Dalam konteks Jerman pada waktu itu kekuasaan bisa mengangkangi dan menginjak-injak rasionalitas dan kemanusiaan. Hitler yang memiliki kekuasaan dengan mudah menumpulkan hati nurani dan kuasa atas diri dari masing-masing orang. Seorang Filsuf Prancis, bernama Michael Foucault mengatakan setiap orang punya kuasa masing-masing, dan yang paling fundamen adalah kuasa atas dirinya sendiri. Namun, sebagaimana yang ditegaskan oleh Gadamer kuasa atas diri akan direpresi ketika ketika seseorang dilahirkan. Peristiwa kelahiran tidak lain adalah perjumpaan antara person dengan otoritas dan tradisi.

Bagi Gadamer pengakuan atas otoritas di luar diri dan tradisi adalah rasional. Hermeneutika Gadamer sebenarnya mau melawan argumen patologis dari zaman modern, namun masalah yang sesungguhnya hadir di situ. Ketika seseorang melihat otoritas dan tradisi sebagai rasional, maka otoritas dirinya sebagai person pun akan direpresi secara langsung maupun tidak langsung. Maka, kekuasaan, entah itu kekuasaan politik, religius, budaya, atau lain sebagainya bertendensi merusak kemanusiaan.

Pandangan ini mungkin terdengar amat pesimistis. Tetapi pesimisme adalah salah satu benih dari kritisisme itu sendiri.

Rangkuman perjalanan politik Indonesia selama 2019 menampilkan dinamika soal kekuasaan. Negara sebagai integrasi kontemplatif dari kontemplasi dari warga negaranya menjadi panggung kekuasaan. Begitu banyak orang yang naik dan turun, namun ada juga segelintir orang yang tetap bertahan dan orang-orang ini seringkali berada di belakang layar. Mereka adalah para oligarki, para konglomerat, para pengusaha besar. Oleh karena itu demokrasi Indonesia sebenarnya lebih ke model korporatokrasi.

Korporatokrasi merupakan perselingkuhan paling haram dari politik dan korporasi. Imbasnya adalah masyarakat apalagi masyarakat kecil. Kita bisa melihat litani kesakitan dari masyarakat kecil dan marginal dalam realitas kita masing-masing. Ketika kekuasaan hanya dimiliki oleh segelintir elite, maka demokrasi Indonesia menjadi timpang dan tumpul. Memang tidak ada negara yang memiliki sistem demokrasi yang sempurna; yang ada adalah proses menuju demokrasi yang diidealkan.

Selain fenomena kekuasaan yang timpang dalam kehidupan politik, ada juga begitu banyak masalah yang menimpa negara kita, misalnya masalah HAM, perbedaan kaya dan miskin yang semakin jauh, krisis moral, dan lain-lain. Oleh karena itu hemat saya kita perlu berkaca dari ironi yang pernah dialami Jerman. Bukan tidak mungkin di Indonesia tengah berjalan kekuasaan yang sedang mencabut manusia dari akar kemanusiaannya, menghilangkan otoritas pribadi manusia sebagai person, merampas hak banyak orang demi kepentingan penguasa, dan pembodohan massal.

Kekuasaan entah yang dimiliki oleh Presiden, DPR, Gubernur, Bupati, dan lain-lain bukan tidak mungkin sangat bertendensi menginjak-injak kemanusiaan. Melihat dinamika perpolitikan tersebut apa yang mesti kita pelajari dan tanamkan dalam diri?

Menjawab pertanyaan di atas, kita mesti memiliki konsep yang benar mengenai demokrasi. Demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang menjadi catatan penting adalah keutamaan yang harus dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Filsuf Yunani Kuno yaitu Plato pernah mengkritik demokrasi di Athena dengan menggagas aristokrasi, yaitu negara yang dipimpin oleh seorang filsuf raja.

Kritikan Plato tersebut sebenarnya mau menegaskan bahwa demokrasi tidak akan benar-benar hidup tanpa aristokrasi. Jika dalam demokrasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan, maka rakyat itu sendiri haruslah seperti seorang filsuf raja, yaitu pemimpin yang yang punya keutamaan praktis seperti filsuf dan sekaligus berkharisma seperti raja. Salah jika dalam demokrasi warga negara hanya mengandalkan pemimpinnya; warga negara sendiri adalah pemegang kekuasaan yang niscaya dalam demokrasi. Oleh karena itu warga negara atau rakyat sendiri harus memiliki keutamaan praktis dan rasionalitas yang memadai.

Hal ini tentunya masih sangat jauh dari realitas perpolitikan Indonesia. Kualitas demokrasi yang kita miliki ada baiknya terarah pada demokrasi yang memiliki aristokrasi dari warga negaranya. Pertanyaan lanjutan, bagaimana kita bisa mewujudkan hal tersebut? Irvin L. Janis mengemukakan teori Group Think sebagai fenomena berpikir irrasional sekelompok orang yang mengamini pendapat individu atau sekelompok orang yang mendominasi dan pendapat kelompok tersebut nantinya akan menjadi representasi atau hasil konsensus (Janis, 1982).

Berkaca dari apa yang dikatakan Janis, konsensus yang dihasilkan dari suatu kelompok sebenarnya bukan benar-benar konsensus, namun disensus yang diarahkan oleh kelas yang mendominasi untuk dijadikan konsensus bagi kelas-kelas inferior. Realitas politik kita seringkali demikian; warga negara hanya menerima secara positivistik konsensus dari elite penguasa. Untuk itu setiap warga negara yang percaya pada semangat demokrasi harus mampu berpikir secara mandiri.

Atau seperti apa yang dikatakan Immanuel Kant "Sapere Aude!" Menurut Immanuel Kant kunci dari pencerahan akal budi adalah berani berpikir bebas, "Sapere Aude! Milikilah keberanian untuk menggunakan pikiran Anda sendiri" Seperti yang dikatakan Gadamer, percaya kepada otoritas dan tradisi adalah rasional, namun jangan sampai hal itu mendistorsi otoritas diri sendiri sebagai subjek yang otonom. Kekuasaan yang dimiliki negara perlu dikritisi dengan otoritas pribadi bilamana kekuasaan mengesampingkan kemanusiaan yang niscaya dalam diri setiap orang.

Keberanian berpikir sendiri adalah hal yang fundamental untuk melakukan counter hegemony terhadap pemahaman yang mapan dan dominan. Setiap warga negara menghidupi demokrasi dengan keutamaan yang ada di dalam dirinya masing-masing, bukannya dengan menunjukkan sikap positivistik terhadap penguasa.

Hemat saya gerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun ini merupakan contoh konkret dari keberanian berpikir. Mahasiswa sadar bahwa kekuasaan itu irrasional, maka rasionalitas pribadi mesti berada di garda terdepan. Namun sayangnya aparatur negara malah merespons perlawanan mahasiswa dengan tindakan kekerasan. Hal itu sudah cukup untuk membuktikan kekuasaan yang dijalankan cenderung irrasional.

Warga negara harus menjadi pemegang kekuasaan dan oleh karena itu "Sapere Aude!" harus menjadi semangat dasar dalam menghidupkan kembali demokrasi di Indonesia. Tidak cukup jika kita hanya selalu menganggukkan kepala kepada penguasa. Karena banyak cendekiawan yang kritis, namun ketika diberikan kekuasaan dia menjadi bodoh. Banyak aktivis yang gencar mengkritisi kebijakan Istana, namun ketika diundang ke Istana dia menjadi lupa diri dan rakus.

Keberanian berpikir sendiri juga diafirmasi oleh Heidegger. Heidegger mengatakan bahwa manusia adalah Dasein atau In-der-Welt-sein atau makhluk yang mengada secara sadar dalam dunia. Kesadaran manusia terungkap dalam pikirannya sendiri, bukan pada pikiran Presiden, DPR, Gubernur, atau posisi penguasa lainnya. Kesadaran yang mendunia itu harus mendapat keberanian dan itu adalah hak asasi setiap manusia. "Sapere Aude!"
(mmu/mmu)