Kolom

Karhutla 2019 dan Cuaca Panas Ekstrem

Glory Christinawaty - detikNews
Rabu, 18 Des 2019 12:50 WIB
Kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2019 memperparah peningkatan suhu pada siang hari
Jakarta -

"Duh, kok cuaca panas banget ya di tahun 2019 ini!" Banyak di antara kita yang mengatakan hal seperti itu kan? Pada beberapa bulan terakhir suhu udara pada siang hari memang terasa cukup terik. Menurut laporan BMKG, beberapa stasiun pengamatan BMKG mencatat suhu udara maksimum dapat mencapai 37 °C sejak Oktober lalu. Bahkan pada 20 Oktober terdapat tiga stasiun pengamatan BMKG di Sulawesi yang mencatat suhu maksimum tertinggi yaitu, Stasiun Meteorologi Hasanuddin (Makassar) 38.8 °C, Stasiun Klimatologi Maros 38.3 °C, dan Stasiun Meteorologi Sangia Ni Bandera 37.8 °C.

Suhu tersebut merupakan catatan suhu tertinggi dalam satu tahun terakhir. Sebelumnya, pada periode Oktober 2018 tercatat suhu maksimum mencapai 37 °C. Stasiun-stasiun meteorologi yang berada di Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara mencatatkan suhu udara maksimum terukur berkisar antara 35 °C - 36.5 °C pada periode 19 - 20 Oktober 2019.

Peningkatan suhu ini erat kaitannya dengan gerak semu Matahari. BMKG menjelaskan bahwa kondisi ini menyebabkan radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi di wilayah tersebut relatif menjadi lebih banyak, sehingga akan meningkatkan suhu udara pada siang hari. Selain itu pantauan dalam dua hari pada 21-22 Oktober, atmosfer di wilayah Indonesia bagian selatan relatif kering sehingga sangat menghambat pertumbuhan awan yang bisa berfungsi menghalangi panas terik matahari. Minimnya tutupan awan ini akan mendukung pemanasan permukaan yang kemudian berdampak pada meningkatnya suhu udara.

Gerak semu matahari merupakan suatu siklus yang biasa dan terjadi setiap tahun, sehingga potensi suhu udara panas seperti ini juga dapat berulang pada periode yang sama setiap tahunnya. Namun yang lebih parahnya, peningkatan suhu ini juga ditambah oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, baik oleh masyarakat maupun korporasi. Wajar saja suhu udara di Indonesia menjadi lebih panas.

Kebakaran hutan yang mengamuk di hutan-hutan Indonesia memicu lonjakan masalah pernapasan dan rawat inap bagi penduduk di sekitar kejadian. Kebakaran itu melepaskan gas rumah kaca seperti karbon monoksida dan nitro dioksida, serta polutan beracun seperti partikel halus (PM2.5). Partikel PM2.5 mikroskopis sangat berbahaya dan berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke paru-paru dan masuk ke organ lain dan aliran darah. Dalam jangka pendek partikel ini dapat menyebabkan peradangan dan masalah pernapasan --dalam jangka panjang, kanker dan serangan jantung.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), sebuah program observasi bumi milik Uni Eropa, memantau efek kebakaran hutan yang sangat tinggi yang terjadi di seluruh Indonesia. CAMS, yang telah dilaksanakan oleh European Centre for Medium-Range Weather Forecasts atas nama Uni Eropa, mengungkapkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia sepanjang 2019 memproduksi emisi karbon dioksida lebih banyak dibandingkan kebakaran yang terjadi di Hutan Amazon, Brazil beberapa bulan silam.

Menggunakan CAMS Global Fire Assimilation System, data dari layanan ini menunjukkan bahwa estimasi emisi CO2 harian setara dengan tingkat kebakaran yang menghancurkan pada periode yang sama pada 2015. Total sejauh ini untuk area tahun ini (1 Agustus hingga 18 September) adalah sekitar 360 megaton C02, dibandingkan dengan 400 megaton selama periode yang sama pada 2015. Data ini juga menunjukkan bahwa dalam beberapa hari terakhir aktivitas di Indonesia, khususnya di Kalimantan, telah jauh di atas rata-rata 2003-2018. Kualitas udara dianggap sama buruknya dengan kebakaran pada 2015.

Asap dari kebakaran juga mencemari udara di Malaysia dan negara-negara tetangga, mengancam kesehatan penduduk setempat serta hutan alam dan margasatwa. Dipercaya bahwa kebakaran telah dimulai dengan sengaja untuk membuka lahan untuk pertanian, khususnya untuk kertas dan minyak kelapa sawit. Mark Parrington, ilmuwan senior di CAMS berkomentar:

"Kami memantau dengan seksama intensitas kebakaran dan asap yang mereka pancarkan. Sekitar setengah dari musim kebakaran lokal telah berlalu, jelas bahwa kebakaran ini tidak biasa dan menyebabkan kekhawatiran yang signifikan. Di Indonesia, membakar gambut, yang dapat membara pada suhu rendah dan di bawah tanah, adalah masalah yang paling signifikan karena melepaskan karbon yang telah disimpan selama puluhan atau ribuan tahun. Sebagian dari karbon ini akan diambil kembali oleh biosfer, tetapi ini sulit diperkirakan dalam waktu yang hampir bersamaan. Tingkat polusi yang sangat tinggi dan persisten di Indonesia dan benua Maritim yang diramalkan dan dipantau CAMS tidak diragukan lagi merupakan ancaman bagi kesehatan manusia, flora dan fauna."

Selain perusakan dan risiko kebakaran, polusi asap menimbulkan risiko serius bagi kesehatan tidak hanya di dekatnya tetapi juga jauh dari sumbernya setelah transportasi jarak jauh oleh angin sepanjang ratusan atau ribuan kilometer. Kebakaran intensitas tinggi telah meningkat dalam frekuensi di beberapa bagian dunia, sebagian sebagai akibat dari peristiwa cuaca ekstrem seperti kondisi kekeringan jangka panjang, karena kondisi panas dan kering merupakan salah satu faktor risiko terbesar.

Selain itu, kebakaran bertanggung jawab atas polusi udara yang jauh lebih besar daripada emisi industri karena menghasilkan kombinasi partikel, karbon monoksida, dan polutan lainnya. Selain berdampak pada perubahan iklim, kebakaran hutan dan lahan tentu akan berdampak pada kegiatan ekonomi apabila gangguan asap terjadi berkepanjangan. Dampaknya memang masih belum bisa dirasakan sekarang, namun akan berpengaruh di masa yang akan datang.

Sebuah laporan World Bank yang diterbitkan setelah kebakaran hutan pada 2015 mengestimasi biaya akibat krisis kabut asap yaitu mencapai 16 miliar dolar AS, artinya dua kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan untuk membangun kembali wilayah Indonesia yang terkena tsunami pada 2004. Dampak yang sulit diukur adalah dampak sosial dan lingkungan karena bersifat jangka panjang, termasuk dampak pada kesehatan masyarakat, dampak pada kegiatan pendidikan yang telah terganggu, dan kerusakan lingkungan.

Padahal, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang meratifikasi Persetujuan Paris dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), mengawal reduksi emisi karbon dioksida yang akan mulai berlaku pada 2020. Dalam persetujuan ini, Indonesia bersama setidaknya 54 negara lainnya berkomitmen untuk menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2°C dari angka sebelum masa Revolusi Industri serta mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1,5°C.

Dengan peningkatan karhutla pada 2019 ini semakin meragukan komitmen Indonesia untuk mencapai target persetujuan yaitu penurunan emisi karbon 26% pada 2020 dan 29% pada 2030 mendatang. Namun demikian, Indonesia masih bisa mengejar ketertinggalan dalam penurunan emisi dunia. Indonesia sebaiknya mengurangi jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara. Pemerintah juga harus mempercepat dan memperkuat upaya restorasi gambut pasca 2020.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengemukakan, dari 328.724 hektar luas karhutla pada 2019 ini 99% terjadi karena ulah manusia. Oleh karena itu, pemerintah juga harus melaksanakan review izin dan penegakan hukum lingkungan untuk memberantas oknum-oknum pelaku karhutla sehingga mencegah dampak negatif produksi kepada masyarakat sekitar dan dunia oleh perusahaan-perusahaan pembuka lahan hutan karena sebenarnya seluruh orang memiliki hak untuk menghirup udara bersih dan aman dari perubahan iklim yang ekstrem.

(mmu/mmu)