Kolom

Menangkap Semangat Generasi Milenial

Hatim Gazali - detikNews
Selasa, 17 Des 2019 16:02 WIB
Presiden Jokowi ajak dua stafsus milenial, Gracia Billy Mambrasar dan Adamas Belva Syah Devara, dalam kunker ke Cilegon (Foto: Istimewa)
Jakarta -

Yang muda memberikan harapan, yang tua menawarkan kebijaksanaan. Yang muda miskin pengalaman, yang tua lemah kreativitas. Demikian anggapan kebanyakan orang.

Dengan nyali dan tekat yang kuat, anak muda tak takut jatuh dan gagal. Keyakinan akan rentang hidup yang lebih panjang menguatkan optimisme bahwa selalu ada ruang untuk memperbaiki kesalahan. Kemampuan terbesar yang dimiliki adalah mencoba kebaruan, sehingga miskin pengalaman bukan menjadi soal.

Dengan modal asam garam kehidupan, orang tua mampu berhitung cermat sehingga rencana-rencananya dapat terwujudkan. Kebijaksanaan yang dimilikinya menjadikan langkahnya mudah diterima orang.

Begitulah, harapan dan kekhawatiran yang muncul di benak publik ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan tujuh Staf Khusus Presiden (SKP) milenial. Sebagian menaruh harap terjadinya perubahan dan terobosan darinya. Namun, sebagian lainnya mengirim pesan cemas karena mereka dianggap fakir pengalaman. Respons serupa juga tertuju kepada Staf Khusus Wakil Presiden yang secara umum berusia "senior".

Dikotomi Usia

Jika kita meminjam kebijaksanaan yang dimiliki umumnya orang tua tentu kita tak perlu cemas berlebihan. Benar bahwa anak muda miskin pengalaman, tetapi ia memiliki keberanian dan terobosan. Kesuksesan tak serta merta ditentukan seberapa panjang pengalaman yang dilewati, tetapi seberapa ia mampu merefleksikan dan mengambil pelajaran dari setiap jengkal perjalanan hidupnya.

Sidharta Gautama, pendiri agama Buddha itu mengajarkan hal ini. Sama seperti manusia pada umumnya, Buddha Gautama menyaksikan peristiwa yang terjadi pada manusia: tua, sakit, dan mati. Namun, tak banyak di antara kita mampu menangkap makna di balik peristiwa itu. Karena itu, Sidharta Gautama memilih bertapa (samadhi) mengasingkan diri dari kemewahan, istana dan keduniawian, hingga akhirnya ia mencapai Pencerahan Sempurna dan menjadi Samma sam-Buddha di usia 35 tahun.

Nabi Muhammad pun melakukan proses yang serupa; mengasingkan diri dari kebisingan duniawi di Gua Hira, hingga akhirnya Malaikat Jibril mendatangi Muhammad di umur 40 tahun untuk menyampaikan wahyu Tuhan. Nabi Ibrahim pun melalui pemikiran yang mendalam tentang fenomena alam, dari berpikir tentang matahari di siang hari sampai bulan di malam hari, menjadikannya ia sampai pada keyakinan hakiki akan kebenaran Allah (QS. Al-An'am:75-79).

Dengan demikian, kearifan dan kebijaksanaan tak ditentukan seberapa banyak umur yang dimiliki, seberapa panjang liku-liku kehidupan yang dilewati, tetapi seberapa dalam kemampuan untuk merefleksikan dan mengambil makna kehidupan. Tak ada jaminan orang yang lebih tua pasti lebih bijaksana. Begitu juga, tak seorang bisa menjamin bahwa orang yang lebih muda pasti tidak bernyali ketimbang yang lebih tua.

Karena itulah, dalam merespons diangkatnya 7 SKP milenial, sekaligus Staf Khusus Wakil Presiden senior tersebut, kita perlu keluar dari dikotomi usia tua-muda. Yang perlu kita cermati bukan usianya, tetapi apa visi dan mimpinya untuk melakukan lompatan-terobosan besar demi kemajuan Indonesia. Telah banyak contoh bagaimana anak muda meraih sukses, sebagaimana juga telah banyak teladan kesuksesan oleh orang yang lebih tua.

Menangkap Milenial

Sebagai jabatan politik yang dipilih langsung oleh presiden, diangkatnya 7 SKP milenial diharapkan bukan sekedar aksesoris atau gimmick politik dengan tujuan pencitraan keberpihakan kepada milenial, sebagaimana yang dikhawatirkan banyak pihak. Begitu juga, tak perlu cemas berlebihan terhadap dipilihnya sejumlah tokoh senior sebagai Staf Khusus Wakil Presiden.

Agar tak dituding sebagai gimmick politik ataupun sebagai balas jasa, maka Presiden sekurang-kurangnya perlu melakukan dua hal penting. Pertama, memberikan tugas-tugas khusus kepada masing-masing staf khusus beserta indikator kinerja utama (key performance indicators) yang spesifik dan terukur, sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian secara objektif. Tanpa ada tugas khusus, staf khusus yang diharapkan sebagai "teman diskusi" tersebut tidak sesuai dengan semangat perampingan di tubuh pemerintahan serta menjadi beban negara. Jika mengacu kepada Perpres No 144/2015, besaran gaji Staf Khusus Presiden sebesar Rp 51 juta yang jika dikalikan 14 menjadi Rp 714 juta per bulan. Ini belum termasuk asisten dari staf khusus tersebut.

Kedua, menghadirkan semangat dan atmosfer kerja milenial yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan kecepatan lebih penting ketimbang menghadiahkan jabatan kepada kelompok milenial. Seperti kita mafhum, struktur dan mekanisme kerja birokrasi kita masih cenderung konvensional, seremonial, dan bahkan feodal.

Dalam kerangka ini, perlu reformasi sistem kerja pemerintah, kementerian, dan lembaga. Sistem kerja berbasis target yang jelas, mengandalkan kolaborasi, berbasis teknologi, dan mengedepankan kreativitas-inovasi, dan memotong jalur birokrasi yang panjang harus menjadi budaya kerja pemerintah, kementerian, dan lembaga.

Ini penting, karena dalam waktu singkat, Indonesia akan menikmati bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif berada pada posisi tertinggi. Tanpa menghadirkan dunia yang ramah terhadap perkembangan kelompok milenial maka bonus demografi itu hanya menjadi mitos belaka. Dampaknya, para milenial akan semakin "jera" dengan dunia politik yang selalu dikonotasikan sebagai dunia yang korup dan kaku.

Akhirnya, sembari menunggu terobosan dan inovasi pemerintah melalui "bisikan" para staf khusus ini, keterpilihan anak-anak muda yang bukan dari makhluk politik sebagai SKP perlu disambut dengan baik sebagai cara presiden untuk "menyapa" kelompok milenial yang pada pilpres kemarin (2019) mencapai 30% dari jumlah pemilih.

Hatim Gazali dosen Universitas Sampoerna, aktif di Rabithah Ma'ahid Islamiyah PBNU



(mmu/mmu)