Kolom

Membela Stafsus Milenial Jokowi

Izzan Fathurrahman - detikNews
Selasa, 17 Des 2019 15:19 WIB
Ilustrasi: Fuad Hasim
Jakarta -
Presiden Joko Widodo menunjuk tujuh anak muda sebagai staf khususnya. Tujuh anak muda ini berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pengusaha kreatif, pendiri perusahaan start-up yang tengah berkembang, sampai dengan penggerak komunitas dan aktivis politik. Mereka digadang-gadang sebagai representasi kelompok milenial, generasi yang diprediksi akan mengomposisi sebagian besar populasi Indonesia pada 20 tahun mendatang.

Bagaimanapun, ini merupakan fenomena baru dalam dunia politik Indonesia, Presiden menunjuk langsung beberapa anak muda sebagai staf khususnya. Terlepas dari terobosan baru ini, tentu beberapa kritik dan pandangan berlawan muncul.

Kritikus berargumen bahwa tak ada yang baru dari penunjukan staf khusus milenial. Mereka dianggap sebagai representasi simbolik tanpa ada kekuatan politik yang signifikan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Apalagi merujuk pada latar belakang ketujuh orang itu, mereka dianggap berasal dari kaum ber-privilese. Pertanyaan terkait representasi muncul, kepentingan kelompok mana yang nantinya akan dibawa oleh ketujuh anak muda ini?

Lebih jauh lagi, kritik yang dilayangkan berpendapat bahwa Presiden pada dasarnya tidak membutuhkan anak-anak muda itu dalam posisi struktural. Jika Presiden ingin mendengar nasihat, ia hanya tinggal memanggil ketujuh anak muda tersebut secara pribadi tanpa embel-embel pemberian jabatan apapun. Tetapi, apakah memang tidak sesignifikan itu penunjukan staf khusus dari kalangan milenial terhadap politik Indonesia ke depan?

Simbol Baru

Tentu terlalu naif jika kita membandingkan ketujuh anak muda itu dengan para elit politik dan oligarki yang telah bercokol berdekade-dekade lamanya di negeri ini. Kecuali Aminuddin Ma'ruf yang merupakan mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), sisanya para profesional di bidangnya tanpa hampir sama sekali punya latar belakang politik.

Oleh sebab itu, tidak kontekstual jika membandingkan kekuatan politik mereka dalam mempengaruhi keputusan politis Presiden dengan para mantan jenderal angkatan darat atau elite-elite partai politik dalam koalisi. Kerangka berpikir yang digunakan harus lebih dari itu. Saat ini mungkin ketujuh anak muda tersebut tidak memiliki kekuatan politik yang signifikan, namun kehadiran mereka dalam struktur strategis pemerintahan harus dilihat sebagai representasi baru bagi kelompok muda.

Bahwa negara pada akhirnya mengakui dan mengakomodasi peran serta potensi anak muda, sebuah kelompok yang sejak zaman Orde Baru berusaha dijauhkan dari bau politik dan campur-tangan hajat negara. Ketujuh anak muda itu harus dilihat sebagai simbol dari munculnya kelompok kepentingan baru dalam struktur, terlepas akan mengarah pada politik atau tidak, yaitu milenial.

Fenomena populisme yang muncul di berbagai belahan dunia akhir-akhir ini selalu dibingkai dari sudut pandang negatif. Bahwa naiknya orang-orang macam Donald Trump, Narendra Modi, atau Rodrigo Duterte hanya sebagai transformasi dari satu elite predatoris ke yang lain dengan embel-embel rakyat. Tak terkecuali Indonesia, negara ini menjadi saksi naik daunnya kelompok konservatif-religius beberapa tahun belakangan.

Namun untuk kali ini, biarlah hal itu dibingkai dalam sudut pandang positif. Bahwa euforia atas terpilihnya tujuh anak muda ini merupakan suatu bentuk motivasi baru bagi generasi milenial untuk lebih berkontribusi pada masyarakat dan negara. Tentu, perjalanan tidak usai sampai di sini. Ada beberapa hal yang harus dilakukan ke depan.

Jangan Biarkan Bertarung Sendiri

Pertanyaan terkait representasi ketujuh anak muda tersebut tentu tak dapat dielakkan, terlebih mereka dianggap berasal dari kaum yang memiliki privilese. Tak ada yang salah dalam latar belakang yang diunggulkan; bangsa ini dalam sejarahnya dibangun oleh sekelompok orang yang memiliki privilese. Sebutlah Bung Karno sang proklamator, dia bukan hanya tamatan Sekolah Rakyat. Lalu ada Bung Hatta yang lulusan Rotterdam, atau pergerakan nasional yang diinisiasi oleh mahasiswa-mahasiswa STOVIA, sesuatu yang merupakan privilese pada zamannya.

Pierre Bourdieu bahkan memasukkan status sosial ini sebagai bagian dari modal yang penting, yaitu modal sosial (social capital) dan pendidikan sebagai modal kultural (cultural capital), jika ingin mencapai cita-cita. Hal yang patut menjadi sorotan bukanlah status privilese yang disandang, melainkan bagaimana menggunakan hak istimewa yang dipunya. Jawaban terkait hal ini sangat bergantung pada kelompok milenial itu sendiri.

Sangat penting dalam kontestasi politik agar terus memanaskan mesin, bersiap untuk kompetisi, terutama di era demokrasi yang memiliki batasan kabur antara satu kelompok dengan yang lainnya dalam hal aksesibilitas terhadap arena pertandingan. Oleh karena itu, ketujuh anak milenial itu jangan dibiarkan bertarung sendiri, pun kehilangan arah di pusaran kekuasaan yang sudah lebih dahulu diisi oleh elite-elite dan oligarki yang masih berusaha mengamankan status quo-nya.

Beberapa waktu lalu, salah satu dari ketujuh staf khusus milenial itu membuat gaduh jagad dunia maya dengan beberapa cuitannya di medium Twitter. Beragam reaksi keras ditunjukkan para milenial terhadap representasinya. Hal ini bagus, juga sebagai pengingat kepada tujuh staf khusus milenial, bahwa mereka mewakili jutaan anak muda yang menunggu terobosan baru.

Tentu kita masih ingat pada Presiden Joko Widodo di periode pertama kepemimpinannya. Presiden yang saat itu digadang-gadang sebagai harapan baru (new hope) sebab latar belakangnya yang tak terikat status quo, gagal memaksimalkan dukungan sipil yang besar seperti di awal-awal masa kampanyenya. Hasilnya, rekonsolidasi elite harus dilakukan, dan ironisnya justru menjauhkan sang presiden dari latar belakang sipilnya.

Hal yang sama tak boleh dibiarkan pada kelompok milenial. Konsistensi performa dari generasi muda dalam segala aspek di masyarakat tetap dibutuhkan. Ini untuk menunjukkan pada negara bahwa milenial memiliki peran penting dan berkontribusi besar pada negara. Sehingga mengakomodasi kepentingan mereka adalah suatu hal yang mutlak.

Jika mesin terus panas, ditunjukkan dengan peran generasi milenial yang masif di berbagai sektor, tentu tidak sukar untuk menggedor kesadaran elite serta ketujuh staf khusus milenial. Bahwa ketika mereka sudah bermain-main dengan kuasa, harus ingat keberadaannya di istana sebagai representasi kelompok yang mana.

Dua bulan lalu kita telah menyaksikan gelombang protes dari mahasiswa dan anak muda terkait rancangan produk hukum kontroversial yang diinisiasi oleh para elite. Ini merupakan sinyal yang bagus atas naiknya kesadaran generasi milenial pada isu-isu politik. Terlebih, simbol-simbol yang mereka usung sebagai bentuk protes juga dinilai kreatif dan dapat secara efektif meningkatkan perhatian publik.

Perkembangan teknologi dan internet yang pesat juga mempengaruhi pembahasan diskursus-diskursus politik di kalangan milenial melalui media-media podcast, video, tulisan populer atau sekadar thread di akun Twitter. Bentuk-bentuk partisipasi seperti ini harus terus dipertahankan.

Tidak hanya dalam hal politik, namun juga di aspek-aspek lain dalam masyarakat. Misalnya, ekonomi. Berkembangnya perusahaan-perusahaan start-up dengan anak-anak muda sebagai penggeraknya, harus terus ditingkatkan. Tak menutup harapan di masa depan, peta kekuatan ekonomi akan bergeser dari penguasaan sumber daya oleh para oligarki menjadi industri-industri jasa dan kreatif yang dimotori oleh para generasi muda.

Hal yang sama juga perihal struktur. Akhir-akhir ini semakin berkembang para abdi muda negara yang progresif dan memiliki pola pikir baru dalam menyuarakan ide-idenya. Dalam lingkup media sosial, ada akun Instagram abdimuda_id atau thinkpolicyid yang berkolaborasi dengan para profesional muda dalam menyuarakan perhatian para generasi milenial terhadap isu-isu publik dan pengambilan kebijakan.

Tentu, kita masih jauh dalam membandingkan kekuatan politik ketujuh staf khusus milenial Presiden saat ini dengan elite-elite politik pemegang status quo. Namun berdirinya mereka di posisi strategis pemerintahan saat ini,merupakan pintu untuk membuka pandangan baru bagi pengakuan negara akan kehadiran generasi milenial sekaligus jalan untuk membuktikan kontribusi lebih. Peran selanjutnya terletak di tatanan bawah. Generasi milenial, sekarang kita bangkit, dan pada akhirnya kita akan bersinar. Tetap nyalakan lampu sorot dan curilah panggung pertandingan.

Izzan Fathurrahman mahasiswa magang di Institute of Asian Studies, German Institute of Global and Area Studies, Hamburg; sedang menyelesaikan program studi M.Sc in Development Studies di Lund University, Swedia melalui beasiswa LPDP; peneliti di bidang development dan pernah bekerja sebagai peneliti di Reality Check Approach + (RCA+) Project di Palladium International

(mmu/mmu)