Kolom

Petani dan Solusi Perubahan Iklim

Angga Hermanda - detikNews
Jumat, 13 Des 2019 14:00 WIB
Petani seluruh dunia menghadiri COP-25 di Madrid menuntut keadilan iklim
Petani seluruh dunia menghadiri COP-25 di Madrid menuntut "keadilan iklim"
Jakarta -
Revolusi industri sejak abad ke-18 telah melatari negara industri untuk memproduksi emisi karbon dioksida (CO2). Situasi ini menyebabkan kehancuran alam yang melebihi batas. Dampak yang paling dirasakan adalah kekeringan, banjir, kebakaran hutan yang terjadi diberbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Jurnal Geophysical Research Letters memprediksi bahwa tahun 2019 ini berpeluang menjadi tahun terpanas dalam sejarah manusia. Selain karena El Nino atau peningkatan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik, cuaca panas juga didorong oleh peningkatan CO2 dalam empat tahun terakhir.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporannya menerangkan bahwa temperatur yang tinggi ini telah mencairkan es terbesar di Greenland. Fenomena mencairnya es ini menjadi sebuah pertanda buruk yang akan menaikkan tinggi permukaan air laut. Situasi demikian tentu mempengaruhi siklus tanaman pangan yang berimplikasi pada ketersediaan pangan dan kelaparan.

Dalam menyikapi perubahan iklim tersebut, saat ini tengah berlangsung Konferensi Perubahan Iklim ke-25 atau yang populer disebut COP-25 di Madrid, Spanyol. Pertemuan yang dimulai pada 2 Desember hingga 13 Desember ini membahas tentang turunan Kesepakatan Paris yang telah disepakati oleh 195 negara, yakni secara bersama-sama menjaga kenaikan suhu bumi antara 1,5-2 derajat celcius.

Negara-negara industri melihat COP-25 sebagai kesempatan untuk kembali menekankan inisiatif penyerapan karbon oleh negara-negara yang memiliki hutan hujan luas dan digelari sebagai paru-paru dunia. Ide penurunan emisi diserahkan ke negara di belahan bumi bagian selatan didukung oleh korporasi melalui skema perdagangan karbon dan proyek-proyek seperti REDD (Penurunan Emisi dari Penebangan Hutan dan Perusakan Hutan).

Menyambut itu, parlemen Uni Eropa berkomitmen mengurangi 55 persen emisi hingga 2030. Hal senada juga dilakukan Indonesia yang berjanji akan mengurangi 29 persen emisi dari usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional. Dukungan internasional inilah yang menjadi pintu masuk perdagangan karbon. Skema sendiri mulai diuji coba di Indonesia pada awal 2020. Walaupun berdasarkan PP No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, perdagangan karbon secara menyeluruh harus diterapkan setelah tujuh tahun peraturan disahkan atau pada 2024.

Perdagangan karbon sendiri didasari oleh perluasan komodifikasi, finansialisasi, dan privatisasi fungsi-fungsi alam melalui perekonomian hijau. Sistem ini memberikan harga pada alam dan menciptakan pasar turunan baru yang hanya akan meningkatkan ketidaksetaraan dan mempercepat kerusakan alam. Proyek-proyek itu yang kemudian menjadi penyebab utama perampasan tanah dan air, serta penggusuran di seluruh dunia.

Ancaman lain yang juga dialami langsung oleh keluarga petani adalah konsep "pertanian karbon" yang dalam meja perundingan disebut "pertanian cerdas iklim". Petani dipaksa untuk menerima benih rekayasa genetika (GMO) dan menjadi objek dari agrofuel/bioenergi industri sebagai solusi perubahan iklim. Namun pada kenyataannya solusi itu justru melemahkan petani. Petani semakin konsumtif dan ketergantungan pada industri dan pasar.

Padahal kontribusi petani sebagai aktor yang menurunkan suhu bumi sangat penting. Selain telah melestarikan alam dan menjaga keanekaragaman hayati, berdasarkan riset dari ETC Group, petani dan masyarakat adat adalah satu-satunya penyedia pangan untuk 70 persen populasi dunia. Mereka hanya menggunakan 30 persen kekayaan alam. Sementara korporasi pertanian sebaliknya, menguasai 70 persen kekayaan alam dan hanya mampu menghasilkan 30 persen pangan.

Untuk itu, dalam mengatasi perubahan iklim harus dimulai dengan perubahan sistem. Mengharapkan penurunan emisi ke korporasi hanya sekadar menggeser permasalahan, bukan menyelesaikan masalah. Karena sesungguhnya keadilan iklim yang diklaim oleh negara industri dan korporasi bukan menjadi jalan keluar yang adil, yang berdasarkan pada hak-hak masyarakat terdampak melalui usaha-usaha mitigasi. Justru solusi yang ada hanya akan melanggengkan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, serta menguatkan metode penjajahan gaya baru melalui pasar karbon.

Jika pemerintah serius untuk memecahkan krisis dan menegakkan keadilan iklim, pemerintah tentu harus memilih bekerja sama dengan petani dan rakyat yang bekerja di perdesaan, dibanding bernegosiasi dengan perusahaan. Kerja sama dapat ditunjukkan dengan menjalankan reforma agraria seluas 9 juta hektar dan meningkatkan perhutanan sosial kepada petani dan rakyat tak bertanah.

Angga Hermanda Ketua Departemen Data dan Informasi Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI)

(mmu/mmu)