Kolom

Standar Etika Pemindahan Ibu Kota

Nurdin Alamsyah - detikNews
Senin, 09 Des 2019 12:58 WIB
Kepadatan menjadi salah satu alasan pemindahan ibu kota (Foto: detikFoto)
Jakarta - Perpindahan ibu kota keKalimantan Timur sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)JokoWidodo 2020-2024 yang diperkirakan akan terealisasi pada 2024. Alasan perpindahan ibu kota karena permasalahan-permasalahan berikut. Pertama, adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang sebagian besar terpusat di Pulau Jawa, yaitu dengan perolehanPDRB 2018 sebesar 58,48%.

Kedua, adanya migrasi besar-besaran ke Jakarta menyebabkan terjadinya krisis Ketersediaan air bersih di Pulau Jawa. Ketiga, konversi lahan yang terlalu besar di Pulau Jawa selama periode 2000-2030. Hal ini membuat adanya penurunan daya dukung dan daya tampung lahan terbangun, khususnya di Pulau Jawa yang mengalami penurunan luasan lahan pertanian sebesar 0,93% (tahun 2013-2016).

Pengambilan keputusan pemindahan ibu kota ini masih banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat berkaitan dengan masalah standar etika pemerintah, dalam hal ini lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), di mana pemerintah seharusnya memenuhi standar etika yang berlaku.

Namun, banyak tanggapan dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa keputusan Joko Widodo ini tidak memenuhi standar etika yang berlaku. Berdasarkan urgensi tersebut, maka saya membuat rumusan masalah dengan pertanyaan, bagaimana penerapan standar etika dalam pengambilan keputusan pemindahan ibu kota?

Partisipasi

Besarnya rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur oleh pemerintah memerlukan partisipasi dari berbagai pihak, yaitu mulai dari state actor sampai non-state actor, seperti lembaga legislatif, Non Government Organization (NGO), dan masyarakat. Dalam kaitannya dengan lembaga legislatif, pemindahan ibu kota juga harus melibatkan MPR, bukan hanya DPR. Tetapi hal tersebut belum terpenuhi.

Melihat dari sisi non-state actor seperti NGO, masih banyak tuntutan kepada pemerintah perihal ketidaksetujuan pemindahan ibu kota ini karena belum melibatkan partisipasi NGO secara utuh dengan sosialisasi yang jelas, terutama terkait dengan masalah lingkungan. Contohnya, Greenpeace Indonesia selaku organisasi di bidang lingkungan mengkhawatirkan kondisi lingkungan Kalimantan sendiri jika menjadi ibu kota yang dikarenakan perlunya konversi hutan dan lahan dalam membangun sebuah kota. Selain itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga menyatakan keberatannya terhadap pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur karena kearifan lokal dan pelestarian lingkungan yang ada akan punah seiring berjalannya pembangunan kota.

Keterlibatan masyarakat dalam pemindahan ibu kota bisa dikatakan sangat minim atau bahkan tidak dilibatkan sekalipun. Masyarakat hanya bisa menyuarakan pendapatnya melalui media sosial atau halaman berita yang belum tentu digubris oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan tidak adanya wadah aspirasi penyampaian pendapat oleh masyarakat secara resmi dari pemerintah terkait pemindahan ibu kota.

Menurut survei Median, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyetujui perpindahan ibu kota. Dari 100% responden, 45,3% tidak setuju dan 40,7% menyetujui, serta 14% lainnya mengaku tidak tahu.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah secara terperinci mengenai alasan dan urgensi pemindahan ibu kota yang belum terealisasikan sehingga membuat banyak pihak tidak dilibatkan atau tidak bisa melibatkan diri dalam penentuan keputusannya. Sementara itu, pihak swasta memiliki peran yang cukup signifikan dalam pemindahan ibu kota ini karena sebagian besar dananya akan diperoleh melalui pihak swasta dan BUMN.

Sebanyak 81% dana akan diperoleh dari pihak swasta dan 19%-nya berasal dari APBN. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul menyatakan bahwa tentunya pihak swasta tidak akan memiliki perhitungan yang merugi karena Kalimantan Timur akan menjadi daerah pusat bisnis dan hal tersebut sama saja seperti memindahkan permasalahan yang ada di Jakarta ke Kalimantan Timur. Dapat dilihat di sini bahwa pemegang dana terbesarlah yang akan lebih ditingkatkan partisipasinya dalam pemindahan ibu kota.

Transparansi

Analisis selanjutnya mengenai apakah pemindahan ibu kota telah bersifat transparan atau belum. Analisis tersebut dilakukan karena transparansi merupakan salah satu faktor yang menjadi standar etika dalam pengambilan suatu keputusan/kebijakan publik. Transparansi diperlukan dalam pengambilan keputusan agar keputusan tersebut tidak berisi mengenai kepentingan-kepentingan golongan tertentu maupun ketidakjelasan data yang digunakan dalam menyusun pengambilan keputusan/kebijakan tersebut.

Pada 29 April 2019, Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas terkait pemindahan ibu kota di Istana Kepresidenan. Dalam rapat tersebut, terdapat beberapa alternatif calon ibu kota baru yang dipaparkan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Pengambilan keputusan mengenai wacana pemindahan ibu kota tersebut sebenarnya bersifat transparan, namun terlihat seperti tidak transparan. Hal tersebut berkaitan dengan transparansi yang dilakukan pemerintah hanya untuk para petinggi negara dan kurangnya transparansi terhadap masyarakat luas karena pemerintah menganggap pemindahan ibu kota tersebut masih bersifat wacana, sehingga dirasa belum saatnya untuk mengadakan public hearing untuk menyebarluaskan keputusan ini kepada masyarakat luas.

Pada 6 Agustus 2019 dilakukan kembali rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan yang membahas mengenai lokasi calon ibu kota baru dan Presiden Joko Widodo juga menyinggung mengenai skema pembiayaan yang mendukung untuk pemindahan ibu kota tersebut. Namun, dalam rapat tersebut masih tidak transparan, karena tidak disebutkan secara jelas bagaimana skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN, sehingga masyarakat masih bingung dan ragu mengenai tingkat keberhasilan pemindahan ibu kota.

Lebih lanjut, setelah diputuskan pada Agustus 2019 mengenai ibu kota yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, nyatanya tetap tidak ada public hearing atau rapat terbuka terhadap masyarakat mengenai pemindahan tersebut. Hal itu membuktikan kurangnya transparansi pemerintah terkait masalah pemindahan ibu kota. Padahal pada prinsipnya, transparansi harus menjamin akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya terkait pemindahan ibu kota.

Sebenarnya rencana mengenai pemindahan ibu kota bukanlah hal yang dilakukan secara tiba-tiba, melainkan sudah dilakukan kajian sejak 2017. Namun, faktanya masyarakat Indonesia sampai saat ini belum mengetahui mengenai isi kajian tersebut. Kemudian, mengenai roadmap pemindahan ibu kota, menurut Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah seharusnya pemerintah dapat secara terbuka dalam menyampaikan roadmap karena sampai detik ini masyarakat belum mengetahui secara jelas bagaimana roadmap mengenai pemindahan ibu kota.

Walaupun pengambilan keputusan mengenai pemindahan ibu kota tidak begitu transparan, seperti tidak menekankan kepada dua aspek utama dalam prinsip transparansi, yaitu adanya komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi mengenai pemindahan ibu kota, namun dalam hal anggaran, Presiden Joko Widodo melakukan keterbukaan informasi ke masyarakat yaitu mengenai anggaran yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota baru sekitar Rp 466 triliun, dan 19 persen menggunakan APBN.

Akuntabilitas

Setelah transparansi, standar etika selanjutnya yang harus dipenuhi adalah akuntabilitas yang dapat diartikan sebagai perihal yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari tindakan maupun data pemaparan yang berkaitan. Dalam kasus pengambilan keputusan mengenai pemindahan ibu kota Indonesia, standar nilai etika akuntabilitas ini dapat dilihat dari data anggaran menurut paparan yang sudah dibuat oleh Kementerian Keuangan. Namun sayangnya, data tersebut belum dapat dikatakan akuntabel, karena pengambilan keputusan pemindahan ibu kota ini baru sebatas awal pengadopsian kebijakan.

Nilai akuntabilitas dapat dikatakan akuntabel apabila pengambil dan pembuat kebijakan sudah melakukan apa yang ditetapkan dan tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus pemindahan ibu kota ini masih dalam tahap adopsi kebijakan, di mana belum ada pengimplementasian kebijakan. Jika wacana pemindahan ibu kota tersebut sudah masuk ke dalam tahap implementasi kebijakan, maka berbagai rencana yang sudah ditetapkan pada berbagai kajian yang sudah dibuat pada tahap awal pembentukan kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, dari sisi dampak selama pengimplementasian kebijakan tersebut sampai hasil akhirnya kepada masyarakat luas.

Selain itu, pengambilan keputusan apalagi yang menyangkut masyarakat luas harus bebas dari kepentingan suatu elite politik atau golongan tertentu agar suatu keputusan dan kebijakan yang diambil dapat mensejahterakan masyarakat dan bukan menjadi alat kepentingan politik. Hal tersebut tentunya juga harus berlaku dalam pengambilan keputusan pemindahan ibu kota yang sedang hangat dibicarakan.

Banyak pro dan kontra dari masyarakat sipil ataupun NGO dan bahkan tokoh politik yang mengungkapkan pendapatnya mengenai pemindahan ibu kota, di mana mereka masih meragukan apakah pemindahan ibu kota ini murni bertujuan untuk dapat mendorong pembangunan, ekonomi, dan pendidikan merata sesuai dengan visi Indonesia sentris seperti yang telah dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo ataukah masih terdapat kepentingan politik dalam rangka pemindahan ibu kota tersebut.

Pendapat tersebut diperkuat dengan beberapa pernyataan dalam berita lain yang menyebutkan bahwa Jokowi melakukan pemindahan ibu kota dengan alasan pemerataan penduduk dan pembangunan, di mana kepadatan penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan juga pembangunan industri terpusat di Jakarta.

Pernyataan tersebut dinilai terlalu umum dan cenderung lari dari masalah yang disebabkan karena banyak yang menentang pendapat tersebut dan mengatakan bahwa seharusnya pemerintah mengatasi masalah tersebut, tetapi tidak dengan cara melakukan pemindahan ibu kota karena nantinya ketika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur, maka pembangunan akan terpusat di Kalimantan.

Jadi, pemindahan ibu kota tersebut dirasa belum bisa menjadi solusi atas permasalahan pemerataan penduduk dan pembangunan, sehingga anggaran untuk pemindahan ibu kota sebesar Rp 466 triliun lebih baik digunakan untuk melakukan pemerataan di seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, Joko Widodo diduga melakukan kerja sama dengan pihak swasta yang terlihat dari anggaran pembiayaan ibu kota negara, di mana sebesar 81% akan dibiayai oleh pihak swasta yang kemudian hal tersebut menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat.

(mmu/mmu)