Kolom

Suksesi Kepemimpinan Parpol

Aminuddin - detikNews
Senin, 09 Des 2019 12:05 WIB
Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar secara aklamasi (Foto: Agung Pambudhy)
Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar secara aklamasi (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta - Suksesi kepemimpinan partai politik (parpol) masih belum keluar dari cengkeraman politik aklamasi. Yang terbaru, terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) dilakukan secara aklamasi setelah Bambang Soesatyo memutuskan untuk mundur. Fenomena aklamasi model ini bukan yang pertama.

Sebelumnya, kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lebih dahulu melaksanakan, memilih ketua umum juga dengan aklamasi. Megawati Soekarnoputri kembali dipercaya sebagai ketua umum partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Sedangkan PKB kembali memilih Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Menghindari Konflik

Dalam dua dekade terakhir, ada kecenderungan bahwa pemilihan ketua umum partai secara demokratis (election) tidak memberikan dampak positif terhadap pengelolaan konflik partai. Hal ini terjadi karena kandidat yang menang dan kalah sama-sama memiliki pengaruh yang sangat kuat, baik dukungan massa maupun dukungan elite.

Atas dasar itulah, kandidat yang kalah melakukan manuver dan pembangkangan terhadap ketua umum definitif. Akibatnya, pasca pemilihan ketua umum, parpol cenderung mengalami konflik berkepanjangan. Jika pun tidak sampai berkonflik, mereka membangun partai baru.

Sejarah mencatat, konflik yang berlarut-larut melanda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar menjadi salah satu tesis bagaimana pemilihan secara demokratis justru menimbulkan konflik. Mereka yang kalah melakukan manuver dan membentuk kongres tandingan. Lahirnya partai pasca Reformasi, yakni Gerindra, Hanura, dan Nasdem, juga sebagai konfirmasi bahwa calon yang kalah membangun partai baru sebagai perahu politik.

Melihat realitas di atas, aklamasi dianggap sebagai satu-satunya penyelamat bagi partai politik untuk menghindari konflik. Di sinilah kemudian terjadi pengkultusan figur di internal partai yang diklaim sebagai sosok paling berpengaruh. Yang paling dominan tentu saja adalah pendiri atau pun pemilik saham terbesar partai. Mereka tidak segan dipilih secara aklamasi.

Politik aklamasi boleh jadi sebagai langkah strategis bagi partai untuk meredam konflik. Sebab, ketokohan figur kadang lebih tinggi ketimbang partai. Akibatnya, personalisasi figur cenderung lebih dominan ketimbang personalisasi partai. Di lain pihak, ada kecenderungan bahwa pemilik suara lebih aman secara politik di bawah pimpinan yang dipilih secara aklamasi ketimbang membangkang.

Sepintas, kita mengamini bahwa aklamasi memang cukup ampuh untuk meredam gejolak di internal partai. Namun perlu diketahui bahwa aklamasi menyimpan bara api dalam sekam yang sewaktu-waktu akan membakar habis. Sebab dalam politik aklamasi, ada kecenderungan politik simbol acap kali diasosiasikan dengan figur personal.

Bahkan, segala atribut parpol kerap disejajarkan dengan figur tersebut. Di sinilah kemudian, ketika figur yang disimbolkan dengan partai sudah tidak ada (baca: meninggal atau mengundurkan diri), kemudian muncul percikan api dalam sekam tersebut. Eksesnya, partai mengalami goncangan hebat.

Diakui atau tidak, kualitas partai yang ada saat ini memang sangat memprihatinkan. Di tengah ekspektasi besar publik terhadap peran optimal dalam menelurkan kader-kader berkualitas, justru yang terjadi parpol terkungkung dalam masalah kepemimpinan parpol.

Pemilihan ketua umum parpol secara aklamasi tentu saja tidak melulu berekses peyoratif. Jika proses aklamasi tersebut terjadi berdasarkan meritokrasi, tanpa intimidasi terhadap calon lain, atau pun pengkondisian, sebetulnya sangat baik. Sebab, kader parpol masih mengharapkan tokoh tersebut memberikan sumbangsih nyata minimal lima tahun lagi.

Namun pada realitasnya, fenomena aklamasi terjadi karena parpol gagal mengembangkan alternatif-alternatif lain yang bersumber dari pemberdayaan organisasi serta distribusi kader-kader di berbagai daerah. Justru yang terjadi, parpol mengalami gejala pembusukan kaderisasi akibat tersumbat moncong oligarki dan gerontokrasi. Akibatnya, ketua umum yang duduk di kursi partai hanya itu-itu saja tanpa ada pembaruan yang ekstrem. Jika pun ada, itu tidak lebih dari sekadar kaderisasi politik familisme atau silsilah keluarga.

Menariknya lagi, kader partai cenderung mengamini bahwa hanya kader biologislah yang mampu mengemban amanah sebagai ketua umum partai. Bagi kader, anak biologis ketua umum dianggap sebagai reinkarnasi politik keluarga, sehingga ia dianggap mampu meredam gejolak dan bisa menjaga soliditas parpol.

Regenerasi

Terlepas dari berbagai fenomena yang terjadi di tubuh parpol dalam suksesi kepemimpinan, salah satu hal yang patut dipikirkan adalah regenerasi parpol. Regenerasi parpol ini sangat penting. Sebab, menurut Giovanni Sartori (1976) jika partai ingin tampil modern harus memiliki sistem regenerasi yang terukur. Regenerasi parpol merupakan cerminan bahwa partai tersebut benar-benar sehat dan modern.

Oleh sebab itu, ada dua cara yang harus dilakukan oleh parpol untuk menghindari partai terjebak dalam lingkaran oligarki dan gerontokrasi serta mengedepankan regenerasi. Pertama, membatasi masa jabatan ketua umum partai. Sebagai salah satu elemen penting dalam demokrasi, seharusnya partai mampu membatasi jabatan ketua umum demi terciptanya regenerasi di pucuk pimpinan parpol. Jika jabatan presiden dan wakil presiden serta kepala daerah bisa dibatasi maksimal dua periode, mengapa di internal parpol tidak bisa melaksanakan hal itu?

Kedua, memastikan bahwa aklamasi harus tetap dilakukan melalui pemilihan suara. Siapapun nantinya yang dikehendaki untuk dipilih secara aklamasi, itu seyogianya tetap dilakukan proses voting. Misalnya melawan kotak kosong. Ini semata-mata untuk mengakomodasi satu atau dua pemilik suara yang tidak menghendaki aklamasi. Jika pun nanti mayoritas pemilik suara memilih calon ketua umum tunggal, itu harus diterima sebagai bagian dari proses demokrasi. Dengan demikian, aklamasi diterima sebagai proses demokrasi yang sehat tanpa menghilangkan proses-proses pemilihan yang demokratis.

Kongres, muktamar, musyawarah nasional, apapun istilahnya merupakan agenda terpenting di tubuh partai. Jika kongres yang berlangsung lim tahun sekali hanya sebagai seremonial untuk mengukuhkan figur secara aklamasi tanpa ada proses election, itu sama saja kongres tidak lagi penting. Partai dengan nyata mengingkari proses demokrasi, padahal mereka mengatasnamakan demokrasi.

Aminuddin Direktur Eksekutif Literasi Politik dan Edukasi untuk Demokrasi (Pokasi)

(mmu/mmu)