Kolom Kang Hasan

Gelar Memang Bukan Jaminan

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Senin, 09 Des 2019 11:21 WIB
Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - "Kita memasuki era ketika gelar bukan lagi jaminan kompetensi," kata Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Kalimat itu mengandung satu kebenaran, dan satu kesalahan. Kebenarannya adalah gelar (sarjana) memang tak menjamin kompetensi. Kesalahannya, itu fakta yang sudah lama ada, bukan hal baru. Kalau Nadiem mengatakan "kita memasuki era", seolah itu baru terjadi sekarang, itu salah.

Secara substansial kenyataan bahwa gelar tidak menjamin kompetensi itu bisa bermakna banyak, khususnya bila kita bicara soal pendidikan tinggi di Indonesia. Ada hal besar yang harus digeser oleh Kementerian Pendidikan dan siapa saja yang peduli pada soal pendidikan, yaitu orientasi pendidikan dari gelar ke kompetensi.

Adalah kenyataan bawa masyarakat kita lebih terpaku pada formalitas gelar. Belasan tahun yang lalu ketika saya baru pulang dari Jepang, menyelesaikan studi doktoral saya, seorang paman menangis memeluk saya. Ia merasa bangga punya keponakan bergelar doktor. Tapi pada saat yang sama, ia sedih karena anak laki-lakinya tidak menyelesaikan kuliah.

Kesedihan paman saya itu ironis bagi saya. Anaknya yang tidak lulus kuliah itu sudah jadi pengusaha konstruksi yang kaya raya. Sementara saya yang sudah doktor waktu itu baru akan mulai membangun ekonomi, nyaris dari nol. Ketika saya hibur paman saya dengan menjelaskan kenyataan itu, dia tetap saja tak puas. Bagi dia, anaknya lulus jadi sarjana jauh lebih penting dari apapun.

Fakta itu dilihat oleh "pengusaha pendidikan" sebagai peluang bisnis. Kita punya begitu banyak perguruan tinggi yang berperan sebagai lembaga pencetak orang bergelar. Perguruan tinggi swasta muncul bak jamur di musim hujan, tanpa kejelasan standar kompetensi yang ditawarkan. Yang sudah jelas cuma gelar.

Perguruan tinggi negeri pun sama saja. Tak cukup dengan menerima mahasiswa di jalur reguler, PTN punya program ekstensi, dengan proses seleksi yang jauh lebih mudah. Tujuannya sama: menjual gelar.

Tidak hanya orang-orang kecil yang berburu gelar. Orang-orang besar pun sama saja. Seorang calon presiden di masa lalu ngotot kuliah akhir pekan di sebuah PTN agar bisa punya gelar doktor. Coba perhatikan daftar politikus kita. Sangat banyak yang sekarang bergelar doktor, didapat dari kelas eksekutif akhir pekan.

Ada sebuah PTN di Jakarta yang rektornya diberhentikan karena menyelenggarakan program doktor abal-abal. Belum lagi universitas yang memang dari "sono"-nya sudah abal-abal yang menjual gelar abal-abal pula. Pelanggan kampus-kampus itu adalah orang-orang besar, politikus, dan orang kaya.

Nah, sebagai Menteri Pendidikan, apa yang akan dilakukan oleh Nadiem terhadap situasi itu? Kalau pidato tadi sekadar retorika, sayang sekali. Nadiem harus sadar bahwa ia bukan lagi selebriti yang cukup beretorika, mendapat tepuk tangan, dan dimuat di koran. Yang ia ucapkan tadi mengandung fakta yang merupakan masalah yang harus dia bereskan. Apa yang akan dia lakukan? Bagaimana membenahi perguruan tinggi penjual gelar itu?

Bagaimana menggeser pola pikir masyarakat, bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari gelar? Bagaimana menjelaskan pentingnya kompetensi?

Di sisi lain, pernyataan bahwa gelar bukan jaminan kompetensi bisa pula bermakna sebaliknya, yaitu orang tidak bergelar bukan berarti tidak kompeten. Ada banyak pula orang yang punya kompetensi tanpa gelar. Atau, orang yang punya kompetensi berbeda dengan gelar yang ia miliki. Contohnya adalah Nadiem sendiri. Ia bergelar sarjana di bidang hubungan internasional, tapi ia berbisnis dalam bidang aplikasi internet.

Saya sendiri doktor di bidang fisika, tapi sekarang bekerja di industri manufaktur, menangani banyak urusan yang tidak terkait dengan fisika.

Apa artinya? Para mahasiswa harus dididik untuk mengejar kompetensi, bukan gelar. Kompetensi hanya bisa dikumpulkan kalau mereka punya tujuan yang tegas dan jelas. Banyak mahasiswa yang asal kuliah, sekadar lulus, karena tidak tahu hendak menuju ke mana ketika kelak sudah lulus. Karena tidak tahu tujuan, mereka juga tidak tahu kompetensi apa yang mesti mereka raih.

Selama 7 tahun ini saya berkeliling ke kampus-kampus untuk memberi penerangan soal pentingnya perencanaan kuliah berbasis pada tujuan kompetensi yang hendak diraih.

Makna lainnya adalah, bahwa lulusan sarjana harus sanggup untuk menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Tantangan hidup sering tidak statis. Saya yang tadinya ingin jadi ilmuwan, belasan tahun membangun kompetensi sebagai peneliti fisika, suatu hari harus memutuskan untuk alih profesi menjadi pekerja industri manufaktur. Saya dituntut untuk belajar banyak hal dengan cepat.

Tuntutan itu bisa berasal dari kebutuhan internal kita, tapi juga bisa berasal dari perubahan situasi eksternal. Dalam dunia disrupsi ini, perubahan terjadi demikian cepat, menuntut setiap orang untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Caranya, dengan belajar hal-hal baru secara cepat pula.

Artinya, lulusan perguruan tinggi sebenarnya tidak hanya dituntun untuk punya kompetensi yang jelas, tapi juga dituntut untuk terus memperbarui kompetesinya, siap membangun kompetensi yang baru secara cepat. Nah, bagaimana perguruan tinggi kita bisa mendidik mahasiswa untuk bisa seperti itu? Apakah Nadiem sudah punya strategi untuk itu? Atau, ucapan tadi sekadar retorika puitis saja? Kita akan saksikan melalui berbagai sepak terjang beliau.

(mmu/mmu)