Kolom

Membincang Xinjiang

Ahmad Syaifuddin Zuhri - detikNews
Jumat, 06 Des 2019 13:37 WIB
Foto: Dok. Pribadi
Foto: Dok. Pribadi
Jakarta - Pada satu musim panas lalu, jarum jam di tangan menunjukkan sekitar pukul 14.30 sore. Bergegas kami masuk ke loket check-in stasiun kereta api Kota Nanchang. Mengejar kereta tujuan Kota Wuhan yang berangkat pukul 14.50. Di barisan antrian yang memanjang, terlihat ratusan remaja putra-putri dengan mengenakan jaket almamater sekolah.

Saya amati satu persatu wajah-wajah tersebut. Wajahnya berbeda dengan kebanyakan warga Tiongkok yang bersuku Han. Setelah antre masuk kereta, kami mendapat nomor kursi belakang gerbong. Para remaja tadi ternyata duduk di gerbong yang sama. Mereka duduk memenuhi gerbong yang berkapasitas 118 kursi penumpang itu. Hanya tersisa tiga kursi untuk kami di belakang, dan satu kursi yang belakangan saya tahu adalah salah satu guru pendamping mereka.

Mereka adalah para remaja etnis Uighur yang sedang perjalanan akan pulang ke daerahnya di Xinjiang. Rupanya, para remaja itu adalah bagian dari ratusan siswa yang terpilih mendapat program beasiswa dari pemerintah Tiongkok. Mereka terpilih dan disekolahkan di sekolah favorit ke kota-kota di wilayah timur yang lebih maju di Tiongkok seperti Hangzhou, Shanghai, Nanjing, Nanchang dan lain sebagainya. Setelah lulus sekolah, mereka kembali pulang ke daerah asalnya naik kereta ke Xinjiang sekitar 40 jam.

Setelah lulus, mereka dikirim kembali ke daerah asalnya di Xinjiang untuk membantu pembangunan daerahnya. Wilayah Otonomi Khusus Xinjiang adalah wilayah terluas di daratan Tiongkok. Luasnya sekitar 1,6 juta km persegi, akan tetapi yang dapat dihuni manusia hanya 9.7 persennya (Renmin Wang, 2015). Berbatasan langsung dengan Asia Tengah seperti Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgistan dan Uzbekistan. Di Selatan, dengan Afganistan, India, Pakistan, Kashmir dan Nepal. Sebagian besar daerahnya adalah gurun kering, seperti gurun Taklimakan, padang gurun kedua terluas di dunia setelah Sahara di Afrika.

Xinjiang dihuni sekitar 21 juta penduduk (China National Census 2010). Mayoritas adalah suku Uighur disusul Tajik, Uzbek, Hui, Tibet dan suku kecil lainnya. Mayoritas memeluk agama Islam. Kesehariannya berbahasa Uighur, yang ditulis dengan aksara Arab. Bukan bahasa nasional Mandarin. Inilah mengapa di semua papan petunjuk dan pengumuman resmi pemerintah di wilayah Xinjiang, ditulis dalam aksara mandarin, Hanzi, berdampingan dengan aksara Arab Uighur.

Anak sekolah diwajibkan belajar bahasa nasional mandarin. Termasuk sesudah lulus SMA yang akan meneruskan ke perguruan tinggi, mereka harus belajar Mandarin satu tahun dengan level tertentu. Sama seperti orang asing yang akan masuk kuliah ke Tiongkok, kebijakan itu juga berlaku juga untuk 55 suku minoritas lainnya.

Aktivitas Keagamaan dan Gerakan Terorisme

Di hari raya Idul Adha lalu, Masjid Id Kah di kota Kasghar, sebuah kota kuno di wilayah Xinjiang yang berbatasan langsung dengan Kazakhstan, masjid dengan luas sekitar 16 ribu meter persegi itu menjadi tujuan istimewa warga muslim lokal untuk sholat Ied. Menampung 20.000 orang pada Sholat Ied, Masjid ini terbesar di daratan Tiongkok. Dibangun tahun 1442 Masehi.

Idul Adha adalah hari sangat istimewa di provinsi otonomi khusus Xinjiang, Qinghai, Gansu dan Ningxia. Pemerintah lokal meliburkan secara resmi selama tiga hari, bahkan menggratiskan jalan tol selama libur tiga hari di seluruh wilayah tersebut. Masjid ini juga sebagai saksi bisu berdarah akan wafatnya Imam Juma Thahir pada 30 Juli 2014 lalu. Ia meninggal di usia 74 tahun, salah satu ulama kharismatik di Xinjiang dan daratan China ini dibunuh oleh sekelompok pemuda usai sholat shubuh oleh empat orang pemuda yang terafiliasi dengan gerakan ekstremis separatis setempat.

Gerakan ektremis separatis yang menginginkan kemerdekaan Xinjiang dari Tiongkok. Imam Juma Thahir adalah salah satu ulama moderat yang menolak dengan gerakan tersebut. Penulis sendiri waktu itu menyaksikan pemberitaan yang menghebohkan tersebut. Kebetulan waktu itu penulis sedang menyelesaikan studi master di Kota Nanchang. Aktifitas kekerasan banyak dilakukan oleh gerakan yang terafiliasi dengan East Turkmenistan Islamic Movement (ETIM).

Deradikalisasi dan Kamp Vokasi

Kondisi geografis, populasi yang sedikit dan tak merata, serta angka kemiskinan yang relatif masih tinggi dibanding daerah lainnya, membuat pemerintah Tiongkok mempunyai kebijakan khusus dalam pembangunan daerah Xinjiang. Tak heran, di sana banyak ditemui perantau suku Han, suku mayoritas di Tiongkok, menjadi pedagang atau bahkan pejabat.

Pemberitaan media barat akan pelanggaran HAM di Xinjiang mencuat akhir-akhir ini. Apalagi setelah memanasnya hubungan AS-Tiongkok dalam perang dagang. Terbaru, seperti yang dilansir dari Reuters hari Selasa lalu, Kongres AS mengeluarkan Undang-Undang Uighur tahun 2019. UU ini menyerukan kepada Presiden Donald Trump untuk menjatuhkan sanksi pertama kalinya pada anggota politbiro Partai Komunis Tiongkok (PKT).

RUU Uighur, yang diloloskan oleh 407-1 di DPR yang dikuasai Demokrat, mengharuskan presiden AS untuk mengutuk pelanggaran terhadap kaum muslim minoritas dan menyerukan penutupan kamp penahanan massal di wilayah barat laut Xinjiang.

Pihak Beijing membantah dan melawan keras apa yang dilakukan oleh AS tersebut sebagai upaya turut campur urusan dalam negeri Tiongkok. Apalagi kamp-kamp tersebut adalah upaya yang dilakukan pemerintah Tiongkok untuk deradikalisasi di Xinjiang. Gubernur Xinjiang, Shohrat, dalam tulisan Irfan Ilmie di buku Islam, Indonesia dan China, yang diterbitkan oleh PCINU Tiongkok pada 2019, mengatakan "kalau jumlah orang Uyghur di sini 10 juta,
maka kehilangan satu juta (karena masuk kamp), tentu situasi Xinjiang tidak seperti ini," jawab Shohrat menanggapi angka satu juta yang ramai diberitakan media barat.

Irfan Ilmie, diundang khusus bersama jurnalis asing untuk masuk ke tiga dari 19 kamp vokasi tersebut. Melihat langsung situasi dalam kamp di Kashgar dan Hotan, dua daerah paling selatan Xinjiang, Kondisi kamp vokasi jauh dari apa yang diberitakan media-media barat.

Banyak berita berupa foto dan video, yang isinya diklaim sebagai penyiksaan warga Uighur, bertebaran di media sosial di Indonesia. Penulis sendiri di Tiongkok sempat menelusuri viralnya banyak foto dan video yang beredar. Kebanyakan adalah hoax. Penulis menemukan foto dan video itu banyak di mesin mencari Baidu, mesin pencari terbesar di Tiongkok. Potongan-potongan Foto dan video tidak ada hubungannya dengan Uighur sama sekali. Sebagian besar adalah foto berita kriminal di daerah lain Tiongkok.

Dalam isu Xinjiang ini kita tidak ingin Indonesia dijadikan proxy war oleh negara mana pun. Sikap pemerintah kita sangat jelas terhadap isu domestik suatu negara. Tak berhak mencampuri kedaulatan negara lain. Saya jadi teringat apa yang dikatakan salah satu kawan dari Uighur Xinjiang beberapa waktu lalu, "kami sangat cinta negeri kami, Tiongkok, pemerintah kami tahu apa yang dilakukan yang terbaik untuk kami".


Oleh: Ahmad Syaifuddin Zuhri
*Mahasiswa PhD Hubungan Internasional Central China Normal University (CCNU), dan Wakil Rois Syuriyah PCINU Tiongkok (prf/ega)