Tantangan Jaringan Gas 2020

Jakarta -

Pemerintah berambisi membangun 4,7 juta sambungan Jaringan Gas sampai dengan tahun 2025. Jaringan gas yang melewati dan tepat berhenti di rumah-rumah penduduk tersebut lambat laun akan menggantikan keberadaan tabung Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg yang digunakan sebagian besar masyarakat untuk kegiatan di dapur. Penggunaan jaringan gas lebih efisien, lebih aman, ramah lingkungan, dan harganya lebih murah dibandingkan penggunaan tabung LPG 3 kg. Perlu adanya sosialisasi yang mendalam terhadap masyarakat tentang pentingnya peralihan penggunaan dari LPG ke jaringan gas (jargas).

Infrastruktur gas tersebut telah dimulai dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, dan pipa-pipa gas tersebut telah terbentang lebih dari 10.000 km di Indonesia. Sampai dengan 2018, total pembangunan jargas sebanyak 325.852 Sambungan Rumah (SR) yang tersebar di 40 kota dan kabupaten di Indonesia. Salah satu contoh proyek pembangunan yang telah rampung dilakukan pada 2019 ini adalah proyek jargas di Dumai, Riau. Lewat proyek tersebut, 4743 rumah telah terpasang jaringan gas menuju dapur rumah tangga warga kota Dumai. Tentunya, hal ini telah berimbas terhadap pengurangan beban subsidi penggunaan LPG di masyarakat. Adapun pengembangan proyek jargas pada 2019 telah terpasang sekitar 78.216 SR di 17 kota dan kabupaten.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero), selaku anak perusahaan sub holding gas bumi dari PT Pertamina (Persero), juga telah menyiapkan strategi dan rencana kerja dalam proyek pembangunan jaringan gas menjelang 2020 mendatang. Melalui rencana kerja tersebut, ditargetkan akan dibangun sekitar 293.533 SR di 53 kota dan kabupaten, dengan anggaran sebesar Rp 3,52 triliun. Sehingga sampai dengan 2020, total yang terpasang direncanakan sebanyak 697.601 SR. Tidak mudah untuk membangun proyek pemasangan pipa tersebut, karena memerlukan perizinan kepada dinas terkait serta pembebasan lahan.

Mengenai harga, kelebihan dari penggunaan jargas adalah lebih murah daripada menggunakan LPG 3 kg ataupun 12 kg. Sebagai gambaran, harga jargas golongan rumah tangga (rumah susun, rumah sederhana, ataupun rumah sangat sederhana) berada di kisaran Rp 4.250/m3. Bandingkan dengan harga LPG 3 kg yang senilai Rp 5.000/m3. Jelas bahwa penggunaan jargas lebih murah daripada pemakaian LPG. Menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal ESDM Djoko Siswanto, pembangunan jargas diharapkan mampu mengurangi pemakaian LPG 3 kg dari warga, yang berarti mengurangi subsidi pemerintah. Sebagai ilustrasi, satu rumah tangga yang biasanya menggunakan 2 tabung LPG 3 kg/bulan, maka dengan adanya jargas, diprediksi akan menghemat konsumsi LPG sebanyak 21,13 ribu metric ton pada tahun depannya.

Selain itu, dukungan dari Pemerintah Kota atau Pemerintah Daerah terhadap program ini sangat perlu dilakukan. Aparat daerah harus memberikan edukasi tentang pentingnya pemasangan jaringan gas tersebut kepada masyarakat, dan yang paling penting adalah meyakinkan ke masyarakat bahwa pemasangan gas tersebut dijamin aman. Ketika aparat daerah telah sukses mensosialisasikan ke warga, dan warga telah menyadari tentang perlunya proyek tersebut, tinggal pihak pelaksana (kontraktor) harus menjaga kualitas pekerjaannya di lapangan. Kontraktor memiliki andil besar terhadap sukses atau gagalnya pekerjaan di lapangan.

Jika pendekatan kontraktor buruk terhadap masyarakat sekitar, maka dipastikan bahwa pekerjaan menjadi terhambat. Sebagai contoh, pemasangan pipa gas menuju ke rumah warga, pasti akan dilakukan pembongkaran jalan. Setelah pipa terpasang, kadang kontraktor lambat untuk menimbun tanah kembali (reinstatement), sehingga timbul gejolak ketidaksenangan para warga terhadap proyek tersebut. Belum lagi jika ada kecelakaan yang dialami warga, ketika tanah galian masih dalam kondisi terbuka. Pasti akan terjadi complain dari warga yang berimbas kepada ganti rugi ataupun tindakan penyetopan pekerjaan.

Keberadaan proyek infrastruktur gas dari PGN tersebut berbarengan dengan target proyek pembangunan pembangkit 35.000 megawatt (MW) dari PLN, di mana salah satu end result produknya adalah kompor induksi (kompor listrik). PLN sendiri meyakini bahwa kehadiran kompor listrik merupakan alternatif lain untuk mengurangi beban subsidi terhadap penggunaan LPG 3 kg, di samping dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan penelitian internal PLN, pemakaian kompor listrik untuk memasak selama 1 jam lebih hemat 18% dibandingkan menggunakan energi lain. Masalahnya, konsumen pemakai kompor listrik harus memiliki daya listrik yang besar, yaitu di atas 1000 Watt. Sehingga dalam hal ini, masyarakat yang memiliki daya listrik kecil tidak dapat menggunakan kompor listrik tersebut. Konsumen yang memungkinkan dalam penggunaan fasilitas kompor listrik tersebut adalah konsumen untuk golongan menengah ke atas, juga pemilik apartemen ataupun pemilik rumah susun.

Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan kajian dan pemetaan terhadap daerah yang perlu menggunakan infrastruktur gas (jaringan gas) atau cukup dengan pemakaian listrik untuk sebuah kompor listrik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai terjadi kemubaziran terhadap pembangunan proyek tersebut. Jika ternyata kedua fasilitas tersebut hadir di tengah masyarakat, tentunya masyarakat akan memilih harga yang paling murah, lebih aman dalam penggunaan, dan pastinya lebih efisien dalam pemakaian.

Ananto Hayuningrat akademisi dan konsultan proyek

(mmu/mmu)