Kolom

Inovasi Bisnis Migas di Persimpangan?

Naufal Azizi - detikNews
Kamis, 05 Des 2019 13:37 WIB
Kebijakan migas tidak bisa serta merta memberikan dampak langsung
Jakarta -

Keputusan pemerintah membuka kembali skema kontrak bagi hasil migas cost recovery cukup mengagetkan. Alasannya jelas, membuka lebar pintu investasi. Gerak cepat ini diambil mengingat penurunan produksi mesti segera ditimpali dengan penemuan sumber migas baru. Tugas ini memang tak mudah di tengah gejolak ekonomi global dan perang dagang Amerika Serikat dengan China.

Kalau dicermati lebih jauh, pemerintah tak punya banyak pilihan. Sengkarut beban keuangan negara dalam menyokong neraca transaksi berjalan (Current Account Defisit) banyak datang dari impor migas. Mau tidak mau harus segara dicari jalan keluar. Untuk itu, pemerintah cukup jeli membaca logika dalam berbisnis di sektor hulu migas. Dihadirkan kembali skema cost recovery, tapi bukan sebagai pilihan utama.

Investasi bisnis migas dibuat sedemikian fleksibel. Memecah kebuntuan mandeknya minat investor berbisnis olahan fosil di Indonesia. Selain cost recovery, skema bagi hasil Gross Split tetap dihadirkan. Sistem fiskal ini diharapkan menjadi vitamin mujarab pendorong investasi. Gross split dinilai sebagai bagian dari bentuk insentif yang diberikan oleh Pemerintah kepada perusahaan-perusahaan migas di Indonesia.

Jika lebih jeli lagi, skema anyar ini bisa dikatakan insentif karena selain memperpendek rantai birokrasi efisiensi pun dikedepankan karena Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat memilih teknologi sendiri bagaimana men-develop lapangan yang dikembangkan. Sistem ini cocok dengan wilayah kerja yang memiliki kepastian sumber dengan minim risiko.

Prinsip yang dipegang dalam skema Gross Split ialah certainty yaitu pemberian intensif jelas dan terukur; simplicity yaitu mendorong bisnis proses kontraktor dan hulu migas (K3S) dan SKK Migas menjadi lebih sederhana dan akuntabel; serta efficiency. Yakni, mendorong kontraktor migas dan industri penunjang untuk lebih mampu menghadapi gejolak harga minyak tertentu. Dengan begitu, pengusaha akan lebih awas terhadap biaya operasional.

Awal 2017 mulai diterapkan. Wilayah Kerja (WK) Offshore North West Java (ONWJ) menjadi pelopor. Hasilnya, skema gross split membawa berkah dan membuat performa eksplorasi moncer. Bonus tanda tangan sudah didapat sebesar USD 1,9 miliar atau sekitar Rp 17,8 miliar sejauh ini.

Seiring berjalan waktu, penerapan Gross Split memang berbuah manis. Dari sebelumnya tak laku, kini blok migas laris manis. Per November 2019, sudah ada 17 blok yang ditawarkan disambar pemilik modal. Menyusul kemudian 5 kontraktor menaruhkan minat melakukan amandemen sistem fiskal. Termasuk kontraktor besar semacam Eni dan Mubadala. Fakta ini mengikis stigma bahwa Gross Split hanya direbutkan para kontraktor dhuafa.

Melihat geliat investasi dari lelang blok migas yang ditawarkan pemerintah mengobati kecemasan terhadap masa depan investasi hulu migas. Gross Split menjadi penawar kelesuan berbisnis, sekaligus magnet baru pengerek investasi, jauh melampaui perkiraan. Perlahan-lahan mengantarkan kegiatan bisnis migas Indonesia menuju industri yang efisien.

Selain lebih efisien, dampak lain yang dirasakan adalah penerimaan negara yang lebih pasti dan yang terpenting mendorong upaya penemuan cadangan migas dari hasil dana komitmen kerja pasti untuk kegiatan eksplorasi. Kalau kita bandingkan sebelum adanya Gross Split, dana eksplorasi hanya Rp 50 - 70 miliar per tahun dari APBN. Tapi sekarang bisa meraup Rp 33,6 triliun per tahun.

Kementerian ESDM pun meyakinkan para investor tidak akan mengalami kerugian dalam menjalankan bisnis, namun sebaliknya. Apalagi kelahiran inovasi dari disrupsi migas ini merupakan produk yang hadir berkat kerja sama antara pemerintah dan stakeholders. Kalau kita tidak berani mengubah diri, memperbaiki ini, justru hal semacam ini akan mempercepat terjadinya kevakuman investasi migas.

Kekhawatiran seperti itu bukan tanpa alasan. Pada 2015-2016 lelang blok migas dengan skema Cost Recovery tidak ada yang laku. Justru torehan positif dicatatkan Gross Split menginjak tahun ketiga implementasinya, mencatatkan lakunya 17 blok migas baru, dengan total 45 blok yang saat ini menggunakan skema tersebut.

Kehadiran Gross Split membuka karpet merah bagi penilaian investasi migas di Indonesia. Daya saing ketertarikan berinvestasi pada sektor migas di Indonesia pada 2018 menunjukkan grafik yang kian kompetitif. Indonesia menduduki peringkat ke-25 dari penilaian 131 negara pada laporan Petroleum Economics and Policy Solution (PEPS) Global E&P Attractiveness Ranking yang dikeluarkan oleh IHS Markit.

Apresiasi serupa disampaikan oleh Lembaga konsultan energi global Wood Mackenzie dalam laporan yang terbit Januari 2019. Torehan capaian ini membuktikan tata kelola sektor migas mampu memikat para investor yang ingin masuk ke Indonesia.

Sebaliknya, skema cost recovery memang bukan hal baru. Sistem ini sangat cocok diterapkan di wilayah kerja yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan punya risiko bisnis besar. Dana talangan (biaya operasi) yang kerap membebani APBN hanya bisa dilakukan bila cadangan migas ekonomis.

Tapi ingat, penerapan bisnis migas perlu kesabaran. Pergeseran kebijakan hulu migas yang dieksekusi tidak bisa serta merta memberikan dampak langsung. Butuh waktu 5 - 10 tahun ke depan. Kita lihat saja, bagaimana kebijakan Pemerintah benar-benar menjadi angin segar dalam berbisnis hulu migas. Kendati begitu, pemerintah tetap awas jangan sampai karena mengejar investasi malah merugikan negara di kemudian hari.


Naufal Azizi analis kebijakan publik Kementerian ESDM, kulusan Pasca Sarjana Universitas Indonesia



(mmu/mmu)