Tak Melulu Soal Pertumbuhan Ekonomi

Akhir-akhir ini banyak berita dan informasi yang membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa indikator dibahas dan diperdebatkan terkait angka atau level pertumbuhan negeri ini. Teori-teori ekonomi dikupas habis tak tersisa mengulas perekonomian bangsa. Memang benar jika cara mengukur kesejahteraan negara lebih ditonjolkan pada sisi ekonomi. Selain eksak, indikator-indikator ekonomi dirasa mampu untuk menilai keberhasilan pemerintahan dalam pembangunan nasional, karena hal ini tidak jauh dari kisaran mata uang, barang, modal, aset, atau hal lain yang berbau ekonomi.

Sebenarnya indikator ekonomi pun memiliki keterbatasan dalam mengukur kesejahteraan suatu negara. Keterbatasan itu didasari atas latar belakang budaya dan sosial masing-masing negara. Contoh saja di Indonesia, pola unik masyarakat Indonesia yang masih kental akan nilai-nilai budaya, terkadang cenderung membantah akan teori-teori ekonomi yang tersaji. Ketika krisis moneter pada 1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, Indonesia mengalami keterpurukan dengan melambungnya harga. Masyarakat kesulitan dalam membeli barang-barang dan kebutuhan sehar-hari. Belum lagi dengan adanya PHK di mana-mana.

Namun di sisi lain, di daerah Jepara, Jawa Tengah justru tidak merasa demikian. Pasalnya Jepara dikenal sebagai Kota Ukir yang mayoritas penduduknya berprofesi dan membuka usaha mebel justru sedang melambung perekonomian warganya. Karena melemahnya rupiah itu, banyak perusahaan asing dari Eropa dan Amerika yang berbondong-bondong menuju daerah di ujung utara Pulau Jawa itu untuk berburu ukiran mebel.

Alhasil banyak juga perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja untuk mengejar orderan dari londo (baca: bule). Akhirnya perekonomian Jepara cenderung meningkat dan masyarakat hidup berkecukupan. Berbanding terbalik dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Begitu unik bukan? Itu contoh kecil saja terbantahnya teori ekonomi yang tak sesuai karena ciri khas negara kita yang masih sangat dipengaruhi oleh unsur sosial budaya. Hal ini cukup membuktikan bahwa indikator ekonomi nyatanya juga memiliki keterbatasan.

Selanjutnya, keterbatasan indikator ekonomi dalam merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat telah meningkatkan perhatian dunia terhadap aspek sosial dalam pembangunan. Kemajuan pembangunan yang selama ini lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa indikator ekonomi makro yang telah digunakan selama ini akan diabaikan atau digantikan dengan indikator kesejahteraan begitu saja.

Di beberapa negara maju, indikator kebahagiaan dianggap penting bagi perumusan kebijakan publik dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional melengkapi indikator ekonomi yang selama ini digunakan dalam merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan disusun tidak hanya untuk menggambarkan kondisi kemakmuran material (welfare atau well-being) saja, tetapi juga lebih mengarah kepada kondisi kesejahteraan subjektif (subjective well-being) atau kebahagiaan (happiness).

Indonesia telah melakukan pengukuran kesejahteraan sosial yang disebut dengan pengukuran tingkat kebahagiaan. Pengukuran tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya, tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia sebesar 70,69 (Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2017). Dari angka itu terdapat 10 provinsi tingkat kebahagiaannya di bawah level nasional atau dengan kata lain masih di bawah rata-rata bahagianya orang Indonesia. Provinsi dengan Indeks Kebahagiaan di bawah 70,69 yaitu Papua, Sumatera Utara, NTT, Lampung, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Jambi, dan Bengkulu.

Sementara itu provinsi dengan Indeks Kebahagiaan tertinggi yaitu Provinsi Maluku Utara (75,68). Angka itu bukanlah persentase melainkan hanya suatu besaran nilai untuk mempermudah interpretasi saja. Pengukuran tingkat kebahagiaan di Indonesia yang dilakukan oleh BPS didasarkan pada standar internasional yang diadopsi dari Organisation for Economic Co-operation and Develpoment (OECD).

Adapun kerangka kerja konseptual pengukuran tingkat kebahagiaan dibedakan menjadi tiga indikator yaitu kepuasan hidup (meliputi pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kesehatan, kondisi rumah, keamanan dan lingkungan), perasaan, dan makna hidup (tujuan hidup, hubungan positif dengan orang dan pengembangan diri).

Makna hidup menjadi indikator yang memiliki kontribusi terbesar dalam menentukan bahagia-tidaknya masyarakat Kalimantan Barat. Artinya, masyarakat lebih bahagia apabila tujuan hidupnya tercapai, memiliki hubungan yang positif dengan orang lain dan dapat mengembangkan kompetensi diri menjadi lebih baik. Sementara itu indikator kepuasan hidup yang merupakan indikator strategis dalam pengukuran tingkat kebahagiaan nilainya lebih rendah daripada indikator makna hidup.

Padahal, indikator kepuasan hidup seharusnya jauh lebih bisa dirasakan kebahagiaannya oleh masyarakat mengingat beberapa dekade terakhir ini proses pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung ramai digencarkan di Nusantara.

Seyogianya indikator sosial seperti bidang pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga (upah minimum), kesehatan, keamanan, dan lingkungan menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam merancang pembangunan suatu daerah. Misalnya pemberian bantuan kepada siswa kurang mampu, siap sedia dalam penanganan tanggap bencana, fasilitas kesehatan yang layak dan merata, memonitor pemberian upah minimum terhadap pekerja pabrik, dan lain-lain.

Tidak sedikit cara dapat dilakukan oleh pemerintah dengan kondisi sumber daya alam yang melimpah di Bumi "Gemah Ripah Loh Jinawi" ini. Harapannya, masyarakat dapat merasakan kesejahteraan hidup tidak hanya dari indikator ekonomi saja, melainkan juga dari indikator sosial sebagai pelengkapnya. Sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa kebahagiaan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan nasional dan perkembangan sosial masyarakat. Maka dari itu sudah sepatutnya pemerintah juga memperhatikan aspek sosial dalam meramu kebijakan publik yang akan dibuat mendatang.

AT Adib staf Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat