Stafsus Milenial, Lanskap Demografi, dan Visi 2045

Kolom

Stafsus Milenial, Lanskap Demografi, dan Visi 2045

Ali Rif'an - detikNews
Rabu, 27 Nov 2019 11:32 WIB
Ilustrasi: Fuad Hasim
Ilustrasi: Fuad Hasim
Jakarta - Presiden Jokowi baru saja membuat gebrakan. Untuk membantu kerjanya, ia mengangkat tujuh orang staf khusus (stafsus) dari kalangan generasi milenial. Mereka ialah Adamas Belva Syah Devara (Founder dan CEO Ruang Guru), Putri Tanjung (Founder dan CEO Creativepreneur), Ayu Kartika Dewi (Perumus Gerakan SabangMerauke), Andi Taufan Garuda Putra (Founder dan CEO Amartha), Aminuddin Ma'ruf (aktivis kepemudaan, mantan Ketua Umum PB PMII), Gracia Billy Mambrasar (Pendiri Yayasan Kitong Bisa, Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia), dan Angkie Yudistia (Pendiri Thisable Enterprise, Kader PKPI).

Tentu selain langkah berani, penunjukan stafsus milenial merupakan sejarah baru dalam pemerintahan Indonesia. Karena itu, tak semua orang senang dengan gebrakan Jokowi tersebut. Sebagian pihak memandang pengangkatan kelompok usia langgas dalam lingkaran Istana hanyalah gincu politik. Namun sebagian lain memuji langkah Presiden Jokowi karena selain dinilai dapat membawa ide baru dan segar sesuai kebutuhan zaman, penunjukan stafsus milenial juga membuat puluhan juta kelompok milenial di Indonesia merasa mendapatkan angin segar.

Artinya, siapapun orangnya, meskipun masih muda, asalkan punya prestasi membanggakan maka bisa masuk gelanggang pemerintahan. Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat membuka kran penyumbat sirkulasi kepemimpinan yang selama ini pekat aroma oligarki, sehingga prinsip the right man and on the right place diharapkan dapat menjadi bandul utama dalam mengelola sebuah negara.

Lanskap Demografi

Secara esensial, menurut hemat saya, pelibatan kelompok milenial dalam lingkaran pemerintahan punya argumentasi cukup kuat. Alasan pertama ialah untuk menjawab tantangan demografi, di mana saat ini lanskap masa depan Indonesia berada di tangan generasi milenial. Indonesia pada tahun 2020-2035 akan menghadapi bonus demografi, yakni ledakan penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan mencapai 70 persen.

Di sisi lain, berdasarkan data Bappenas, Indonesia saat ini memiliki sekitar 90 juta penduduk Indonesia berkategori milenial. Artinya, kehadiran stafsus milenial diharapkan mampu menjembatani sang Presiden untuk memahami sekaligus merespons berbagai tantangan secara aktual yang terjadi pada generasi milenial. Hal itu penting supaya orientasi pembangunan pemerintahan Jokowi periode kedua mampu menempatkan generasi milenial sebagai peluang untuk mempercepat kemajuan bangsa, bukan justru sebaliknya.

Alasan kedua ialah untuk menjawab tantangan kecepatan. Ini penting karena di era revolusi industri 4.0, tantangan kompetisi global bukan lagi negara besar menguasai negara kecil, namun negara cepat mengusai negara lambat. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan badai disrupsi teknologi telah mendorong laju dunia industri dan kompetisi dunia kerja bergerak sangat cepat, tidak linear, dan tak terprediksi.

Saking cepatnya laju industri, lembaga riset McKinsey memprediksi bahwa revolusi industri 4.0 akan mendorong pergeseran sekitar 30% pekerjaan. Indonesia pada tahun 2030 pun diprediksi akan kehilangan sekitar 23 juta pekerja. Selain itu, dalam laporan World Economic Forum's (WEF) juga disebutkan bahwa perkembangan supercepat dari teknologi otomasi dan kecerdasan buatan dalam lingkungan kerja bakal menggusur 75 juta pekerjaan, sambil menambah 133 juta pekerjaan dengan peran baru di 2022.

Tentu di tengah jumlah pengangguran pada 2019 (data BPS) yang hampir menyentuh angka 7 juta orang, maka prediksi McKinsey dan WEB di atas dapat menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Apalagi harus diakui, daya saing tenaga kerja di negeri ini masih lemah. Sebagai contoh, berdasarkan data BPS 2017, tingkat pendidikan bagi angkatan kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SD(42,23%), lulusan SMP (18,16%), lalu SMA (16,48%), SMK (10,87%), Diploma (2,95%), dan baru Universitas (9,31%).

Di sisi lain, data riset Bank Dunia 2018 menyebutkan, indeks sumber daya manusia (human capital index) Indonesia hanya di peringkat ke-87 dari 157 negara. Nilainya 0,53 dan masih tertinggal di negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura 0,88, Malaysia 0,62, Vietnam 0,67, Thailand 0,60 dan Filipina 0,55.

Tak hanya itu, berdasarkan data World Economic Forum (WEF) 2019, indeks daya saing Indonesia hanya 64,6% dari skor 0-100 atau peringkat ke-50 dari 140 negara. Data tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja dan kemampuan inovasi bangsa Indonesia terbilang cukup rendah. Hal itu makin mengkhawatirkan mengingat berdasarkan data BPS 2019, penduduk usia 15 tahun ke atas yang punya ijazah perguruan tinggi hanya 8,8%, kemudian SMA 26%, SMP 21,2% dan SD paling banyak 43,7%.

Artinya, soal kecepatan menjadi kunci utama bagi kemajuan bangsa Indonesia. Kehadiran talenta-talenta milenial yang mampu bekerja secara profesional, terukur, dan cepat mutlak diperlukan untuk membantu pemerintah secara akseleratif-eksponensial mengejar berbagai ketertinggalan.

Visi 2045

Alasan berikutnya ialah untuk mewujudkan mimpi Indonesia pada tahun 2045. Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi bahwa pada 2045 Indonesia sudah menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun. Indonesia juga sudah masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen.

Mimpi Presiden Jokowi rupanya sejalan dengan prediksi Pricewaterhouse Coopers 2017 yang meramalkan pada 2050 Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia. Begitu pula prediksi Standard Chartered (2019) yang mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 dunia pada tahun 2030.

Tentu untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, mau tidak mau lanskap pembangunan Indonesia perlu menempatkan generasi milenial --ceruk penduduk usia produktif dan jumlahnya dominan-- sebagai salah satu fokus utamanya. Mereka perlu dibekali skill, kompetensi, dan pendidikan yang berkualitas. Di sisi lain, pemerintah perlu terus mendorong generasi milenial menjadi subjek perubahan melalui peran masing-masing, bukan sekadar jadi objek bagi perubahan.

Akhirnya, terlepas dari pro dan kontra yang menyertainya, pengangkatan stafsus milenial perlu disambut positif karena (boleh jadi) ini sebagai upaya Presiden Jokowi menempatkan generasi milenial sebagai "subjek perubahan" dengan ikut ambil bagian dalam mengatasi persoalan bangsa.

Ali Rif'an Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia

(mmu/mmu)