Guru Sejahtera, Generasi Unggul

Kolom

Guru Sejahtera, Generasi Unggul

Halimson Redis - detikNews
Senin, 25 Nov 2019 15:22 WIB
Ilustrasi: HaiBunda
Ilustrasi: HaiBunda
Jakarta -

Dwidjosewejo dan beberapa pemuda Boedi Oetomo pada tahun 1911 mendirikan Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB). Keberadaan PGHB untuk memperjuangkan kesejahteraan guru-guru Pribumi. Karena, pada saat itu telah terjadi perbedaan tingkat kesejahteraan antara Guru Eropa dan Guru Pribumi. Bahkan perbedaan itu bukan dilihat dari status kewarganegaraan saja, melainkan jenjang atau tingkat pendidikan sangat mempengaruhinya.

Departement van Onderwijs en Eredienst (Departemen Pendidikan dan Agama) menetapkan standar gaji guru-guru berkebangsaan Eropa saat itu sebesar f. 100-250 per bulan, sedang guru-guru pribumi paling besar bergaji f.75 per bulan, bahkan ada yang bergaji f. 7.5 per bulan.

Dwidjosewejo dengan PGHB-nya yaitu bersama guru-guru pribumi mulai secara kolektif mendirikan Onderlinge Levensverzekering Maatschappij P.G.H.B, (O.L. Mij. PGHB, cikal bakal Asuransi Jiwa Bumipoetra) untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru-guru pribumi, dengan pengumpulan dana pendidikan bagi pegawai pribumi untuk guru dan putra-putrinya. Sehingga putra-putri guru dan pegawai pribumi dapat melanjutkan pendidikan dengan baik dan keuntungan hasil usaha asuransi dibagi untuk peningkatan kesejahteraan guru-guru pribumi.

Permasalahan Lama

Kesejahteraan guru merupakan permasalahan lama yang tidak pernah terselesaikan. Walaupun, negeri tercinta ini sudah mencapai usia 74 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945. Bahkan PGHB pun sudah bertrasformasi menjadi PGI (1934) hingga PGRI (25 November 1945). Kelahiran PGRI ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional. Tapi kesejahteraan guru masih terus menjadi polemik yang berkepanjangan dan memiliki sensitivitas tinggi.

Peningkatan kesejahteraan guru merupakan salah satu tolok ukur kemajuan pendidikan suatu negara. Mengingat guru sebagai ujung tombak pendidikan, prosesnya bertumpu kepada guru, kompetensi guru mempengaruhi kualitas pembelajaran, yaitu kinerja guru. Keberhasilan proses pembelajaran di kelas sangat bergantung kepada kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru.

Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) mengharuskan seorang guru menguasai empat kompetensi dasar, yaitu Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, dan Kompetensi Sosial. Kompetensi-kompetensi itu dapat diperoleh guru melalui proses pendidikan profesi yang dibuktikan adanya "sertifikat profesi" yang mengikatnya, sebagai pengakuan atas "profesi guru."

Sertifikat profesi merupakan bentuk pengakuan seorang guru sebagai guru profesional dalam mengajar mata pelajaran tertentu. Karenanya, harus memiliki nilai tambah bagi setiap guru yang sudah mendapat pengakuan tersebut. Nilai tambah tersebut berupa penghargaan bagi setiap guru, baik berupa material maupun immaterial, dalam hal ini sangat terkait dengan masalah kesejahteraan guru.

Masalah kesejahteraan guru sangat mempengaruhi fisik dan mentalnya (psikologis) seorang. Karena guru akan merasa tenang di dalam kelas jika tidak terbebani masalah perekonomian rumah tangga ketika melaksana tugas mengajarnya. Dia akan lebih mampu memberdayakan berbagai kompetensi pribadinya dengan mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, active learning model dapat tercipta di dalam kelas.

Secara efektif guru dapat membantu dan memfasilitasi siswa untuk membentuk kebiasaan berpikir yang bermanfaat dalam memahami suatu konsep. Yaitu, siswa diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan analisis permasalahan secara mandiri.

Peningkatan Kinerja

Pemberian kesejahteraan bertujuan memberikan penguatan positif terhadap peningkatan kinerja pegawainya. Kesejahteraan guru menjadi faktor yang dominan mempengaruhi kinerja guru. Sementara permasalahan kesejahteraan guru hingga saat ini masih belum terselesaikan dengan baik. Kita masih sering menjumpai guru yang bergaji jauh di bawah UMR yang distandarkan bagi pekerja lulusan SMA/SMK, bahkan lebih rendah dari gaji seorang ART (maaf, menyebutkan profesi) yang berpendidikan di bawah SMA, padahal guru harus berpendidikan minimal S1/D4.

Sementara itu, tanggung jawab seorang guru sebagai pencetak generasi unggul bagi sebuah bangsa yang melanjutkan eksistensi sebuah negara ke depan sangat besar dan tidak sebanding dengan kesejahteraan yang diperolehnya. Tunjangan profesi yang diberikan bagi pemilik sertifikat profesi diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan guru secara signifikan, namun tujuannya belum tercapai secara maksimal.

Hal itu dikarenakan proses pencairan berkala setiap caturwulan dan sering ada keterlambatan proses pencairan dari jadwal yang ditetapkan. Sementara kebutuhan ekonomi guru tidak mengenal terlambat ataupun ditunda. Sehingga pencairan dana tersebut hanya lewat dan habis dalam paling lama dua minggu dan tidak berbekas, karena digunakan untuk melunasi atau menutupi berbagai pinjaman-pinjaman sebelumnya akibat keterlambatan pencairan.

Tingkat inflasi yang tinggi sebagai akibat perekonomian global turut menambah kesenjangan ekonomi keluarga guru, terutama guru-guru non PNS yang bergantung pada kemampuan yayasan yang bersumber pada kemampuan ekonomi orangtua siswa. Sementara itu, yayasan dan sekolah tidak memiliki keberanian menaikkan tarif biaya pendidikannya, dampaknya gaji guru tidak mengalami peningkatan. Bagaimana mungkin dapat memperhatikan kemaslahatan lainnya, mengenai kesejahteraan guru-guru?

Menurut UUGD Pasal 14, pemberian kesejahteraan guru selain gaji pokok yang diterima, pada Pasal 15 ditekankan bahwa guru berhak atas penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan, dan hingga 14 tahun usia UUDG terbit belum bisa diwujudkan. Guru-guru PNS tentu sudah mendapatkan semua penghasilan yang diamanahkan, namun guru-guru non PNS belum. Karena menurut Pasal 17 ayat 3 tanggung jawab tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan yayasan masing-masing (sekolah swasta).

Pada era Mendiknas Anies Baswedan pernah mengimbau ingin memberikan "karpet merah" bagi guru-guru untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Namun, hingga saat ni "karpet merah" yang berupa kemudahan bagi guru tidak pernah terwujud. Guru selayaknya mendapatkan berbagai kemudahan-kemudahan itu, karena gurulah yang menghasilkan SDM Indonesia saat ini; karyanya sudah terbukti.

Pemerintah masih terkesan lepas tangan terhadap nasib-nasib guru di sekolah swasta yang diselenggarakan oleh yayasan. Dikotomi ini tidak mungkin bisa hilang, selama pemerintah tidak punya keinginan untuk menyetarakan status guru, melalui revisi UUGD. Terutama yang menyangkut perbedaan tanggung jawab penyelenggaraan satuan pendidikan pemerintah dan masyarakat, dalam hal peningkatan kesejahteraan guru.

Keberadaan sekolah non pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian masyarakat untuk membantu pemerintah mewujudkan tuntutan UUD 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Artinya pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama, dan pemerintahan sudah terbantu dalam hal ini. Pemerintah tidak boleh abai terhadap kesejahteraan guru-guru non PNS. Pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan satuan pendidikan harus berbagi tanggung jawab. Mana saja yang harus diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, dan apa saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah pada sekolah-sekolah swasta.

Ketika sekolah swasta melalui yayasannya diberikan tanggung jawab penuh mulai dari sarana dan prasarana serta pengadaan guru, maka sekolah-sekolah swasta akan berusaha memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat untuk menarik sebanyak mungkin siswa, dengan menawarkan sarana dan prasarana pendidikan dengan guru-guru berkualitas. Akibatnya "biaya pendidikan mahal" dengan lahirlah sekolah-sekolah bertarif tinggi untuk membiaya proses pendidikan di sekolah tersebut. Bagaimana dengan sekolah yang hanya mampu menarik siswa dari keluarga ekonomi lemah dan hanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana apa adanya?

Kesenjangan dunia pendidikan semakin hari semakin terasa. Padahal Pasal 31 (1) UUD 1945 mengamanahkan "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Karena itu, kesenjangan dunia pendidikan khususnya pengadaan satuan pendidikan (sekolah) tidak boleh terjadi. Setiap sekolah semua harus layak, terjangkau, dan berkualitas. Untuk itu, kembali lagi perlunya sharing tanggung jawab pemerintah dan yayasan secara proporsional.

Yayasan sebagai penyelenggara satuan pendidikan dari masyarakat tidak lagi dibebani atas kesejahteraan guru-gurunya, karena mereka sudah menyediakan sarana dan prasarana yang terbaik dan berstandar nasional, pemerintah berhak mengawasinya. Jika kualitas sarana dan prasarana pada sekolah swasta sudah sesuai standar nasional, maka perbedaan keberadaan sekolah swasta dan pemerintah tidak ada. Sehingga calon siswa tidak memiliki alternatif pilihan, ke di sekolah negeri atau sekolah swasta, karena sudah sama.

Pengadaan Guru

Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan juga harus memperhatikan dan menuntaskan masalah pengadaan guru. Pengadaan guru sangat terkait dengan kompetensi dan kualitas guru yang merata bagi setiap pelosok negeri. Sementara itu, peningkatan kualitas guru memerlukan insentif atau peningkatan kesejahteraan guru, sebagai faktor pendorong yang mampu memotivasi peningkatan kompetensi guru.

Hingga saat ini, kualitas guru masih terpusat di kota-kota besar. Dari data PGRI, dunia pendidikan Indonesia masih mengalami kekurangan guru yang tinggi yaitu sebesar 1.1 juta, dari jumlah tersebut ada 707.324 guru di sekolah pemerintah kekurangan guru dan bisa terselesaikan hingga 7 tahun ke depan. Kenyataan ini sangat memprihatinkan kita semua. Tetapi, sangat dimungkinkan permasalahan tersebut dapat terselesaikan lebih cepat. Pemerintah perlu berinisiatif merevisi UUGD dan payung hukum lainnya sesegera mungkin.

Selamat Hari Guru! Saatnya guru menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Karena kualitas guru akan menentukan kualitas generasi bangsa ke depan. Masa depan bangsa dan negara berada pada keunggulan generasi muda sebagai aset bangsa. Karena syarat utama negara maju ada sumber daya manusia harus unggul sehingga mampu bersaing di era global yang memasuki era digital 4.0. Guru sejahtera, guru berkualitas. Generasi unggul, Indonesia maju. Selamat Hari Guru!

(mmu/mmu)