Solusi Alternatif Kasus First Travel

Kolom

Solusi Alternatif Kasus First Travel

Albert Aries - detikNews
Senin, 25 Nov 2019 13:00 WIB
Jemaah korban First Travel (Foto: Lamhot Aritonang)
Jemaah korban First Travel (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta -

Dirampasnya aset First Travel untuk negara dalam putusan Mahkamah Agung yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai follow up crime dari korban para calon jemaah dianggap telah mengusik rasa keadilan masyarakat.

Apalagi dalam requisitor-nya, Jaksa Penuntut Umum sebagai "pengendali perkara" (Dominus Litis) kabarnya tidak menuntut "aset" yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut dirampas untuk negara, melainkan agar barang bukti dan uang yang disita dari First Travel dikembalikan kepada korban. Putusan MA ini memang juga tidak dapat dilepaskan dari adanya "surat penolakan" dari Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel untuk menerima pengembalian barang bukti tersebut.

Dalam hukum acara pidana, Hakim memang dikonstruksikan untuk bersikap "aktif" dalam menegakkan hukum acara untuk mencari kebenaran yang hakiki (kebenaran materiil) dalam suatu perkara pidana. Tetapi, suatu putusan hakim idealnya tidak sekadar bersifat legalistik formil, melainkan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (judge made law).

Aspek Kemanusiaan

Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (dwang middelen) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s/d 46 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP.

Adapun definisi dari penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Oleh karena penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (dwang middelen) yang dapat melanggar hak asasi manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan antara lain, 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; 2). Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Untuk melindungi kepentingan publik, dalam hal ini adalah pemilik yang sah dari "benda" yang disita oleh apenyidik tersebut, maka Pasal 46 KUHAP juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang, atau kepada mereka yang paling berhak, dengan cara dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut.

Yang paling menarik dalam hal ini adalah Penjelasan Pasal 46 KUHAP adalah penegasan bahwa dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan "segi kemanusiaan", dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber penghidupan. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana solusi distribusi uang milik calon jemaah pasca dirampasnya aset First Travel untuk negara, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)?

Solusi Alternatif

Keinginan Kejaksaan Agung untuk "memperbaiki" putusan First Travel yang sudah inkracht tampaknya dapat terganjal putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 yang memberikan tafsir konstitusional bahwa peninjauan kembali menurut Pasal 263 KUHAP sebagai upaya hukum luar biasa hanyalah merupakan hak dari terpidana dan ahli warisnya.

Belum lagi, saat ini terdapat perkara gugatan perdata yang masih bergulir senilai Rp 49 miliar yang sedang diajukan oleh 3200 jemaah selaku penggugat melawan bos First Travel dan akan diputus dalam waktu dekat.

Upaya kejaksaan untuk melakukan peninjauan kembali demi "kepentingan umum" merupakan terminologi yang tidak dikenal dalam hukum acara (yang ada "kasasi demi kepentingan hukum"), meskipun sebelum putusan MK yang melarang Jaksa mengajukan peninjauan kembali tersebut, peninjauan kembali oleh jaksa seringkali telah menjadi "preseden" dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Ketimbang mengajukan peninjauan kembali dengan risiko dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung (niet ontvankelijk verklaard), maka solusi alternatif yang dapat ditempuh adalah menghasilkan "produk hukum" lewat pengajuan gugatan perdata oleh calon jemaah First Travel terhadap negara selaku tergugat, hal mana negara yang diwakili oleh kejaksaan sebagai "jaksa pengacara negara" dapat melakukan perdamaian dengan penggugat melalui akta perdamaian (Akta Van Dading), yang kekuatannya setara dengan putusan pengadilan yang inkracht, sehingga uang sitaan tersebut dapat didistribusikan kepada para calon jemaah.

Mencermati due process of law di Indonesia yang terkesan rumit, legalistik, dan birokratis saya berharap pembaharuan KUHAP sebagai induk hukum acara pidana yang menaungi semua kewenangan penegak hukum sebagai sarana untuk memberikan keadilan bagi para pencarinya dalam waktu yang sesingkat mungkin (justice delayed is justice denied) menjadi suatu urgensi yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan DPR.

Albert Aries advokat dan dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

(mmu/mmu)